Kejaksaan RI Laksanakan Rapat Thn 2020, Kejari Kota Tangerang Mengikuti secara "VIRTUAL"

2020-12-15

Tangerang Kota - Fakta Hukum dan HAM Online,

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang I Dewa Gede Wirajana, SH. MH didampingi Para Kasi dan Kasubagbin, mulai Senin 14/12/20 hingga Rabu, 16/12/20. 

Kegiatan rapat kerja (Raker) Kejaksaan RI Tahun 2020 yang dilaksanakan secara VIRTUAL, dengan thema "Komitmen Kejaksaan Mensukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional". 

Dilaksanakannya  raker tersebut dibuka langsung oleh Presiden RI dan dihadiri oleh Jaksa Agung RI dan Wakil Jaksa Agung RI serta jajarannya dan para pejabat eselon I Kejaksaan RI.

Rapat Kerja yang dihadiri beberapa narasumber, seperti Mentri Polhukam, Manfud MD, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

Dalam Raker tersebut membahas beberapa permasalahan yang dialami masing masing bidang dan yang lebih khusus merumuskan program dalam rangka peran Kejaksaan untuk mendukung pelaksanaan pemulihan ekonomi Nasional.

Dengan terlaksananya Raker tersebut,  secara "Virtual" Kajari Kota Tangerang bersama jajarannya Para Kasi dan Kasubagbin ikut serta mendukung mengikuti pelaksanaan seluruh rangkaian acara Raker tersebut. 

Wira nama sapaan Kajari Tangkot menyampaikan kesiapan seluruh jajarannya melaksanakan rekomendasi rekomendasi yg dihasilkan dalam Raker tersebut dan selalu terus berupaya memperbaiki kinerja.

Khususnya Kejari Kota Tangerang dengan harapan kinerja yang maksimal dilaksanakan selama ini sebagai upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Adyaksa ujar Wira. 

Jajaran Kejari Tangkot selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat demi tercapainya keadilan dan transparansi tugas tugas kami sebagai aparat penegak hukum serta selalu mendukung kebijakan yang dilaksanakan oleh Pimpinan pungkas Kajari. (jes)

Kejari Kota Tangerang, kurun waktu 5 bulan, dua kali melakukan pemusnahan Barang bukti

2020-11-25



Tangerang - Fakta Hukum dan HAM Online,

Kejaksaan Negeri Kota Tangerang memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana umum dari berbagai perkara yang telah selesai disidangkan atau yang biasa disebut sudah mempunyai hukum tetap (inkrah) Rabu 25/11/20.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tangerang I Dewa Gede Wirajana, memimpim langsung pemusnahan barang bukti di halaman parkir belakang kantor Kejari.

Sebelumnya, Wira nama sapaan Kajari sudah melakukan pemusnahan tgl 20 juni 2020, dari sekian perkara tindak pidana umum maupun pidana khusus sepanjang periode tahun 2019 - 2020 yang telah disidangkan oleh Kejaksaan sudah di Vonis oleh Pengadilan Negeri Kota Tangerang.


Ini adalah kegiatan rutinitas Kejaksaan sebagai Eksekutor, melakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang sudah Vonis, yang mempunyai hukum tetap (inkrah).

Terima kasih buat para undangan, perwakilan dari Polres Metro Tangerang Kota yang diwakili, BNN Kota Tangerang, dan yang mewakili dari Polres Bandara Soetta serta perwakilan dari pihak RUPBASAN, serta Media, saya mengucapkan terimakasih ujar Wira.

Bersamaan Kepala Seksi Pengelolaan Barang  Bukti dan Barang Rampasan Haerdi, membacakan rincian barang bukti yang dimusnahkan sebanya dari 286 perkara. Dengan rincian perkara narkotika 24 perkara 39 non Narkotika, seperti perkara UU Perlidungan anak, UU telekomunikasi, UU perdagangan dan tentang perlindungan konsumen, UU nomor 31 thn 2004 tentan perikanan, UU penganiayaan/pembunuhan, pencurian, UU darurat dan perjudian.

Haerdi merinci barang bukti yang dimusnahkan, dengan lengkap Narkotika jenis shabu 1.4728715 gram, Narkotika jenis ganja 620,4134 gram, jenis MDMA (ekstasi) 25,6165 gram, jenis Ketamine 21,8917 gram, nitrazepam dan etizolam 45, 2481 gram, kationa 776 butir, tramadol 776 butir, obat dan obat obatan lainnya 2.616 butir.

Sedangkan barang bukti non narkotika antara lain, Hand Phone berbagai merk sebanyak 174 unit, senjata api rakitan 6 pucuk, senjata tajam 12 bilah, serta timbangan digital (elektrik) berbagai merk 35 buah, dan beberapa elektonik lainnya.

Sedangkan minuman keras berbagai merk sebanyak 15 botol adalah perkara tindak pidana umum melanggar UU pemalsuan, tutup Haedi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang  Bukti dan Barang Rampasan. (Jes)

Asuransi AXA, digugat Nasabah

2020-10-22

Tangerang - Fakta Hukum dan HAM Online,

Asuransi Axa Financial selaku penyedia asuransi kesehatan digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh salah satu membernya karena disebut menolak klaim bukan penyakit yang dikecualikan dalam polis.

Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Swardi Aritonang, selaku kuasa hukum dari kliennya Hilda Sugita.

Kasus ini berawal saat Hilda Sugita dirawat di RS Pondok Indah pada 23 Mei 2020 sampai 31 Mei 2020, lalu dirujuk ke RS Siloam Karawci Tangerang karena menderita penyakit di bagian kepalanya.

Diagnosanya Rupture Anuerisme dan dinyatakannya sembuh dan pulih secara normal hingga saat ini,” ujarnya saat ditemui di Tangerang pada Rabu (21/10/2020).

Dirawat hingga sekarang dinyatakan sembuh, biaya perawatannya sebesar Rp 506 juta. Biaya perawatan ini diajukan ke AXA Financial untuk mendapatkan asuransi kesehatan.

Tertanggal 30 Juli 2020 AXA menolak klaim klien kami dengan menyatakan penyakit klien kami tidak bisa mendapatkan manfaat pertanggungan,” kata Swardi Aritonang.

Menurut Swardi Aritonang, hasil diagnosa penyakit kliennya setelah dirawat di RS Pondok Indah (RSPI) adalah Headache, Subarachnoid Hemorhage From Intracranial Artery Unspecified. Sedangkan dari RS. Siloam, hasil diagnosanya adalah Rupture Aneurisma.

Ari menjelaskan penolakan klaim AXA tidak berdasar dengan alasan penolakan klaim.

Penyakit Rupture Aneurisma berhubungan dengan stroke. Sebagai salah satu penyakit yang tidak mendapat manfaat selama masa tunggu 12 bulan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Huruf J Polis No.508-2087452. 

Padahal klausul pasal tersebut jelas hanya menyebutkan “Stroke” sebagai salah satu penyakit yang tidak mendapatkan manfaat dalam masa tunggu khusus,” kata dia.

Maka AXA, lanjutnya, menolak klaim penyakit Rupture Aneurisma dengan alasan penyakit yang berhubungan dengan stroke adalah tindakan yang tidak berdasar dan secara sepihak sudah memperluas pengaturan klausul Polis terhadap penyakit yang tidak mendapat manfaat setelah terjadi perawatan tersebut.

Pihak AXA terkesan mencari pembenaran sebagaimana surat tanggapan Nomor: 039/AXA–LCC/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dengan melakukan perbaikan redaksional jawaban yang sebelumnya tertulis Headache, Subarachnoid Hemorhage From Intracranial Artery Unspecified dan Rupture Aneurisma berhubungan dengan stroke” menjadi Headache, Subarachnoid Hemorhage From Intracranial Artery Unspecified dan Rupture Aneurisma termasuk dalam penyakit stroke. ”Ini hanya redaksional dari sebelumnya alasan berhubungan dengan stroke menjadi termasuk dalam penyakit,” paparnya.


Setelah disomasi, kata Aritonang, pihak AXA sempat meminta perpanjangan waktu dalam suratnya untuk mempelajari klaim tersebut hingga 3 kali. Namun malah surat terakhir hanya menyampaikan jawabannya kembali ke surat penolakan klaim di awal.

Menurutnya, penolakan klaim ini merupakan suatu tindakan yang ingkar janji terhadap polis No. 508-2087452 Pasal 9 Huruf J yang menjadi perjanjian yang sah menjadi UU kepada mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda). AXA tidak tepat menolak klaim atas nama Hilda Sugita sedangkan premu yang dibayarkan pertama sebesar Rp 22.301.300,-.

“Tidak ada klausul Polis yang bisa ditafsirkan sebagai dasar penolakan Pasal 9 Masa tunggu selama 12 bulan pertama sejak tanggal berlakunya polis tidak ada manfaat yang dapat diberikan pada kanker, Hepatitis B, Hepatitis C, Diabetes, Penyakit jantung (termasuk namun tidak terbatas pada serangan jantung, gagal jantung, penyakit Jantung Koroner, penyakit Jantung iskemik, penyakit, penyakit Katup Jantung, artemia jantung), Gagal Ginjal, Tekanan Darah Tinggi, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Sirosis Hati (Liver Cirrhosis)/gagal Hati: dan/atau Stroke,” jelas Aritonang.

“Penolakan ini mengada-ada dan tidak berdasar dengan mengubah redaksional polis secara sepihak yang menguntungkan AXA. Sehingga, kami keberatan terkait penolakan tersebut dan kami mengajukab Gugatan ke pengadilan dengan Register Perkara No.880/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.” tutup Sw. (Jesman)

Diduga PT. Adhi Karya Bekerja Tidak Sesuai SOP Melaksanakan Pekerjaan

2020-09-25

 Aceh Tamiang - Fakta Hukum & HAM,


Proses penggalian pipa Jaringan Gas Alam Rumah Tangga (Jargas-Red) yang sedang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya di Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang diduga dapat mengancam keselamatan anak-anak dan warga sekitar.

Hal tersebut dalam amatan wartawan, lubang yang menganga lebar diduga dapat membahayakan pengguna jalan yang berada di Dusun Ar-rahim, tepatnya di Gang Buntu, Kampung Kotalintang, Kecamatan Kota Kualasimpang. Terlihat jelas ada beberapa lubang galian di dalam gang yang cukup sempit itu dibiarkan bahkan ditinggalkan begitu saja semenjak hari terakhir mereka kerjakan, Senin, 14 September 2020.

Konfirmasi kepada Datuk Penghulu Kampung Kotalintang, Azmi Arifin, kepada Media Fakta Hukum & HAM di ruang kerjanya, Rabu, 23 September 2020, menjelaskan, "Saya sudah pernah bertanya langsung kepada orang lapangan PT. Adhi Karya tetapi namanya saya sudah lupa, jawabannya setelah pipa disambung dan terkoneksi ke rumah - rumah warga baru lubang - lubang tersebut mereka tutup, tapi hingga kapan menunggu terkoneksi sementara satu gang saja hingga puluhan lubang", jelas Datok Azmi.

Lebih lanjut Azmi Arifin menerangkan, "Di kotalintang setau saya sudah sekitar 2000 lebih lubang yang sudah terbuka, sebelumnya pada awal penggalian lubang mereka mengatakan kalau pagi lubang digali dan janji mereka sorenya mereka tutup kembali dikarenakan jalan kotalintang dan gang banyak yang sempit, tetapi kenyataannya lain dilapangan, hingga berminggu ditinggalkan begitu saja, kita tanyakan sama yang berbaju biru mereka jawab 'oh, bukan urusan kami pak, tanya yang berbaju abu - abu juga saling buang badan", terangnya.

Saya sebagai Datok penghulu kampung kotalintang menegaskan, tolonglah pekerjaan dikerjakan punya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan septi demi kenyamanan masyarakat saya, selesaikan satu - satu titik dulu baru berlanjut ke titik lokasi lainnya. Dan  tanah galian jangan ditumpuk ditengah jalan karena jalan dan gang kotalintang ini cukup sempit", tegas Datok Azmi Arifin.

Konfirmasi Media Fakta Hukum & HAM terhadap Bayu, selaku  Humas  PT. Adhi Karya Wilayah Aceh Tamiang melalui pesan singkat Whatsapp, Kamis 24 September 2020, dengan beberapa pertanyaan mempertanyakan seputar Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sejauh mana tanggung jawab perusahaan jika terjadi kecelakaan terhadap warga atas lubang - lubang tersebut. Pada pukul 12:22 wib, sangat disayangkan dengan jawaban ringkas, "Sbtr bg.maaf saya lagi meeting๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ™๐Ÿป", jawab Bayu.

Hingga berita ini dilayangkan ke Redaksi. Jum'at 25 September 2020, pukul 02:44 dini hari, pihak Humas PT. Adhi Karya wilayah Aceh Tamiang tidak menjawab beberapa pertanyaan dari konfirmasi media Fakta Hukum & HAM.(Jas.Ms)

Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19 Di Banda Aceh, Dirlantas Polda Aceh Bentuk Satgas Penindakan

2020-09-19

Banda Aceh - Fakta Hukum & HAM,


Penyebaran Covid 19 yang masih tinggi di Banda Aceh, mengharuskan adanya penegakan disiplin menggunakan Masker yang dilakukan oleh TNI POLRI, Sat Pol PP dan Aparat pemerintah lainnya.


Namun penegakan disiplin belum begitu maksimal karena kurangnya dukungan dari masyarakat, sehingga penegakan disiplin menggunakan masker harus mengikutsertakan komponen masyarakat.


Salah satu tempat yang sangat rawan penyebaran Covid 19 adalah di pasar, yang mana ditemukan masih banyak pedagang dan pembeli tidak menggunakan masker.

Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol. Dicky Sondani, S.I.K., M.H., Jumat, 18 September 2020, melantik Sepuluh orang penegak disiplin menggunakan masker di Pasar Peunayong Banda Aceh, ia menginisiatif untuk membentuk satgas penegak disiplin menggunakan masker yang berasal dari komponen masyarakat. 

"Satgas penegak disiplin pasar Peunayong merupakan gabungan pedagang Pasar Peunayong yang secara kesadaran mendukung program pemerintah untuk menegakan protokol kesehatan. mereka secara ikhlas mendukung program pemerintah, dan tidak menuntut gaji atau honor sebagai anggota satgas", kata Dicky melalui pesan Whatsapp.

Lebih lanjut Dicky menjelaskan, tugas satgas penegak disiplin menggunakan Masker adalah mengecek dan mengingatkan para pedagang dan masyarakat yang berbelanja agar menggunakan Masker. 

"Apalagi Pasar Peunayong merupakan tempat berkumpulnya masyarakat selama 1x24 jam, sangat rawan terjadi penyebaran Virus Covid 19". ujarnya.

Menurutnya, dengan dibentuknya satgas penegakan disiplin memakai  masker dalam kawasan Pasar Peunayong, maka tingkat disiplin masyarakat yang berbelanja dan para pedagang utk menggunakan masker semakin tinggi, sehingga penyebaran Virus Covid 19 dapat ditekan semaksimal mungkin. Tegasnya. 

Diakhir wawancara melalui pesan singkat via Whatsapp, Ia sebagai Dirlantas Polda Aceh mengharapkan agar di setiap Kabupaten dan Kota di Aceh, bisa dibentuk satgas penegak disiplin menggunakan masker yang terdiri dari komponen masyarakat, sehingga dapat bersinergi dengan TNI POLRI, Satpol PP dan Aparat pemerintah lainnya dalam menegakan protokol kesehatan di Aceh. Harapnya.(Jas.Ms)

BANGUNAN PENAMBAHAN KELAS BARU SMAN-26 KEMIRI KAB TANGERANG, DIDUGA MEMAKAI MATERIAL BEKAS

2020-09-02

Kabupaten Tangerang - Fakta Hukum & HAM online,


Renovasi bangunan, atau penambahan ruang kelas SMAN-26 Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Banten, menuai masalah.

Dalam penggunaan Dana Alokasih Khusus (DAK) tahun 2020 yang menelan dana senilai 440 juta rupiah itu kurang memadai.

Hasil investigasi Fakta Hukum dan HAM di lapangan menemukan beberapa kejanggalan. 


Dua ruang belajar tambahan, dibangun dengan ditingkat menjadi dua lantai, seperti terlihat digambar. Namun begitu dilihat dengan kasat mata, bahan material baja ringan yang dipakai adalah bekas.

Ditambah lagi dengan atap genteng yang dipasang, sebelum dipasang atap genteng tersebut adalah genteng lama alias bekas yang sudah di cat ulang supaya terlihat baru.

Rabu 26/8/20, Cucu Waryamah selaku Kepala sekolah SMA-N 26 Kemiri Kabupaten Tangerang mengatakan pada Wartawan, dengan  pelaksanaan pembangunan Swakelola yang bernilai 440 juta rupiah, diakuinya sudah sesuai RAB.

Pelaksanaan pekerjaan 90 hari kerja, berubah menjadi 120 hari kerja, patut di duga bangunan pelaksanaan bangunan ruang penambahan kelas tersebut bermasalah.

Diduga material bangunan tersebut tidak sesuai RAB, wartawan mencoba meminta RAB nya kepada Cucu selaku Kepala Sekolah SMAN-26, Cucu menjawab, "RAB itu sudah disetujui oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten" silahkan tanya saja ke Dinas Provinsi, jawab Cucu.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan Fakta Hukum dan HAM sudah berusaha menghubungi pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten namum belum ada jawaban.

Seharusnya pihak Dindik Provinsi harus transparan dalam hal pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama yang menyangkut pembangunan. Pihak Kepala Sekolah juga harusnya tidak menutup nutupi terhadap Media.

Kalau material bangunan yang dipakai bekas, seperti baja ringan dan atapnya, sangat mengkwatirkan, keamanan dan  kenyamanan anak didik. (tiopan.m)

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, akan dipanggil ulang oleh Kejaksaan..??

2020-08-31

 


Tangerang - Fakta Hukum dan HAM Online,

Pejabat Pemerintah Kota Tangerang akan segera dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

Salah satunya adalah Wahyudi Kepala Dinas Perhubungan kata Penyidik Kejaksaan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang akan dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait biaya pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). 

Menurut informasi yang didapat dari pihak Kejaksaan, terkait biaya operasional dan perawatan Jembatan Penyeberangan (JPO) milik Pemda, ada dugaan dibebankan kepada pihak swasta.

Temuan ini adalah awal pintu masuk untuk memanggil kembali pihak Dishub dan pihak swasta yang dimaksud sebagai saksi, pihak Kejaksaan, bukan hanya fokus kepada dugaan penyimpangan operasional JPO.

Pihak Kejaksaan mengaku, benar beberapa bulan yang lalu sudah pernah memanggil Kepala Dinas Perhubungan Wahyudi.

Wahyudi dimintai keterangannya perihal dugaan penyimpangan perawatan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Hasil pantauan Fakta Hukum dan Ham, benar terbukti pada saat rabu 13/8/20 Wahyudi ada didalam sebuah ruangan dilantai dua gedung Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

Wahyudi juga dimintai klarifikasi oleh Kejaksaan dugaan penyalah gunaan dana angkutan umum.

Bukan hanya itu, pihak Kejaksaan juga mengaku sudah memeriksa Wahyudi terkait beberapa dugaan penyimpangan anggaran dana ditubuh Dishub yang dipimpinnya.

Menurut pihak Kejaksaan, ada beberapa temuan ditubuh Dishub Kota Tangerang yang diduga mengarah merugikan Negara, diantaranya, pemeliharaan/perawatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Pemeliharaan/perawatan Penerangan Jalan Umum (PJU), pengadaan angkutan umum, dan temuan tentang biaya makan dan minum, ujar salah seorang pihak Kejaksaan. (jes).

Warga Perum Bona Dasana Indah Kota Tangerang Tolak Pembangunan Minimarket

2020-08-27

Tangerang - Fakta Hukum dan Ham Online,

Warga Perumahan Bona Dasana Indah RT.04 RW 07, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Kota Tangerang tidak setuju atau dengan tegas menolak pendirian waralaba minimarket di wilayahnya.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  TOPAN-RI desak DPMPTSP Pemda Kota Tangerang segera turun ke lapangan dan mengecek IMB Minimarket tersebut, dikarenakan diduga belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Jimmi Simanjuntak warga Perumahan Bona Dasana Indah, sekaligus Ketua DPD (LSM) TOPAN-RI mengatakan kepada Wartawan, waktu dekat akan membantu warga untuk mempertanyakan IMB Minimarket tersebut ke perijinan dan mendesak pihak dinas DPMPTSP Pemkot Tangerang.

Hasil pantauan tim LSM TOPAN-RI di lapangan, pembangunan Minimarket yang ada di wilayah RT 04 RW 07 Perumahan Bona Dasana Indah diduga belum memiliki Izin. 



Karena warga Perumahan yang tinggal di Rt 04 Rw 07 mempersoalkan bangunan tersebut, bahkan keluhan warga tidak di respon oleh pihak perijinan Pemkot Tangerang ucap Jimmi. Rabu (27/08/2020).

Lebih lanjut Jimmi mengatakan jika memang DPMPTSP belum mengeluarkan ijin IMB pembangunan Minimarket yang saat ini sedang berjalan, dirinya berharap agar Satpol PP Kota Tangerang sebagai penegak Perda jangan tinggal diam, harus melakukan penyetopan dan melakukan pembongkaran bangunan, minimal melakukan penyegelan.

Jika hasil yang kami dapat dari Dinas DPMPTSP tidak ada ijinnya, saya minta dengan tegas Satpol PP harus lakukan penyetopan dan pembongkaran, jangan sampai masyarakat yang turun untuk menyetop bangunan tersebut tegas Jimmi. 

Jimmi dengan tegas mengatakan selama ini banyak dugaan Satpol PP hanya berani menindak bangunan bangunan wong cilik, jangan giliran terhadap bangunan orang orang yang banyak duit atau pengusaha ada pembiaran, jangan sampai ada anggapan masyarakat Hukum itu tajam kebawah tumpul ke atas, tutup Jimmi. (Jes)

Penyidik PMJ serahkan 22 tersangka Pengrusakan dan Penembakan di Green Lake Cipondoh Tangerang

2020-08-19

Kasipidum, Aka Kurniawan

Tangerang, FH&H online,

Penyidik Polda Metro Jaya (PMJ) Rabu 19/8/20 telah menyerahkan sebanyak 22 orang tersangka kelompok John Kei atau John Refra diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. 

Mereka menjalani tahap II, yakni penyerahan tersangka berikut barang bukti oleh Polda Metro Jaya ke pihak (JPU) Jaksa Penuntut Umum.

Para tersangka pada 21 juni 2020 yang lalu terlibat aksi pengrusakan dan penembakan rumah milik Agrapinus Rumatora atau yang akrab Nus Kei yang berada di Cluster Australia, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Dikantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang rombongan bus milik petugas Polda Metro Jaya (PMJ) tiba di halaman parkir belakang sekitar pukul 10:30. Para tersangka dikawal dengan pengawalan ketat oleh petugas PMJ menggunakan senjata laras panjang. 


Selanjutnya satu petsatu para tersangka turun dari bus untuk diperiksakan kelengkapan berkas barang bukti dan tersangka oleh pihak (JPU) Jaksa Penuntut Umum.

Selama berlangsungnya agenda tahap II oleh beberapa Jaksa Penuntut Umum, tak luput dari pengawalan yang ketat oleh pihak Kepolisian yang berseragam dan bersenjata lengkap.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Aka Kurniawan mengatakan pada wartawan, keseluruh tersangka Tutce Key CS telah diterima dan segera dilimpah ke Pengadilan Negeri untuk segera disidangkan.

Menurut Kurniawan, 23 tersangka dibagi menjadi dua berkas (Split) sementara JPU yang menangani atau yang siap untuk memeriksa perkara ini kita siapkan 10 Jaksa sementara untuk pasal yang disangkakan kepada para tersangka, Kurniawan belum bersedia menjawabnya, nanti aja kita lihat dulu pungkas Kurniawan.

Anton dan kawan kawan selaku tim Kuasa Hukum para tersangka, mengatakan saat kejadian berlangsung dia membantah kliennya yang 22 orang, dapat perintah dari John Kei untuk membunuh Nus Kei. 

Dia menyatakan semua kliennya hanya menagih hutang pada bung Nus Kei, semua klien saya yang hari ini diserahkan ke JPU adalah yang datang ke Green Lake untuk membawa Nus Kei hidup - hidup, tidak mati," kata Anton kepada Wartawan.

Anton menjelaskan, John Kei tidak sama sekali memiliki niatan untuk menghabisi pamannya sendiri, terlebih John Kei baru saja bebas bersyarat dari LP Batu Nusakambangan. (Jsman)

Anton selaku Kuasa Hukum para tersangka, berharap dalam proses persidangan nanti, pihak (JPU) Jaksa Penuntut Umum agar Profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Saya minta agar Jaksa bisa melakukan tugasnya dengan sebaik baiknya, supaya kliennya kami mendapat keadilan yang seadil adilnya, tutup Anton. (jes)

 
Support : Copyright © 2016. Majalah Fakta Hukum & Ham - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by klikmediakreasi
IT powered by Majalahfaktahukumdanham