Selamat Dan Sukses
Selamat Dan Sukses

Eksepsi Tergugat ditolak, Diduga Majelis Kurang Teliti

2021-04-23



TANGERANG - Fakta Hukum dan HAM Online, 

Warga Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang digugat oleh Vreddy atas kepemilikan tanah. Perkara ini telah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.  

Selain 9 warga, Kepala Desa Kalibaru, seorang Notaris hingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang juga turut tergugat. 

Dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang 4 PN Tangerang hari ini, Kamis (22/4/2021) dengan agenda Putusan Sela, Majelis Hakim menolak eksepsi kuasa hukum tergugat. 

Apabila ada pihak yang kurang terima dengan putusan sela ini bisa mengajukan banding pada putusan akhir ujar Hakim Harry Sutanto. 

Khairil, Kuasa hukum 7 warga yang digugat Vreddy mengaku kecewa. Dia lantas membeberkan sejumlah kejanggalan dalam perkara nomor 868/Pdt.G/2020/PN.Tgr itu.

Menurut Khairil, gugatan dari Vreddy tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel). Gugatan tersebut cacat formil karena tidak menuliskan identitas secara lengkap para tergugat sehingga mengakibatkan gugatannya kabur. 

Lebih dari itu, ada perbedaan luas tanah yang digugat Vreddy. Luas tanah yang didalilkan penggugat juga berbeda dengan jumlah luas tanah dari para tergugat, ujar Khairil.

Khairil menjelaskan, penggugat mendalilkan luas tanah yang dimiliki oleh penggugat adalah 80.000 m²

Di dalam gugatan, penggugat memberikan data sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh para tergugat luas tanahnya hanya 65.639 m²," bebernya. 

Khairil juga membeberkan di dalam gugatan perkara a quo tersebut batas tanah yang didalilkan penggugat berbeda dengan batas tanah di dalam sertifikat-sertifikat milik tergugat. 

Perihal keabsahan kepemilikan tanah juga dirasakan sangat janggal. Menurut Khairil, tanah itu sudah berpindah ke kliennya sejak  tahun 2002 lalu.

Klien kami membeli tanah yang memiliki SHM. Kita sudah memiliki sertifikat sejak 2002. Sementara mereka hanya Persil bukan Sertifikat jadi hanya klaim-klaim saja, ungkapnya.

Khairil menambahkan, sesuai arahan Majelis Hakim, lanjutan sidang pekan depan kami akan menyiapkan saksi dan bukti-bukti yang dimiliki oleh klien kami sebagai tergugat.

Kita akan menghadirkan saksi dan bukti yang lain yang bisa membantah dari mereka semua itu. Kita sudah memiliki sertifikat sejak 2002 sementara mereka hanya Persil bukan Sertifikat ungkapnya.

Sementara itu, Praktisi Hukum sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengatakan, dalam perkara tanah yang saat ini bergulir di PN Tangerang diharapkan perhatian langsung dari Menteri ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam kontek kasus tersebut atas nama hukum dan kemanusiaan, BPN Pusat seharusnya datang untuk membantu menyediakan informasi apa yang sebenarnya terjadi. BPN pusat yang bisa menjelaskan. BPN pusat juga pasti punya temuan terkait gugatan Vreddy ini, tuturnya. (jes)

Dinas PUPR Kota Tangerang, Prioritas Perbaikan Infrastruktur

2021-04-09

Foto: jln Iskandar Muda Neglasari Kota Tangerang

TANGERANG - Fakta Hukum dan HAM Online,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana umum/infrastruktur untuk masyarkat.

Dinas PUPR Kota Tangerang, saat ini sudah mengantongi data titik jalan rusak, yakni ada 50 titik wilayah timur, 33 wilayah tengah, dan 33 jalan wilayah barat.

Tahap demi tahap pihak PUPR terus lakukan perbaikan infrastruktur agar masyarakat tidak mengalami kendala pada saat menggunakan jalan raya umum.


Decky Priambodo, Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang mengatakan, seluruh infrastruktur yang saat ini rusak secara bertahap akan dilakukan perbaikan, mulai dari drainase, jalan, tanggul dan juga infrastruktur lainnya.

Melihat sikon yang akan diprioritas saat ini adalah infrastruktur jalan, sebab persyaratannya sudah lengkap, termasuk pemenang lelang, semoga memberikan rasa aman dan nyaman untuk semua warga masyarakat Kota Tangerang, ujarnya Decky saat dihubungi melalu telephon celulernya Senin 5/4/21.

Decky mengatakan PUPR Kota Tangerang saat ini juga sedang melakukan pembangunan jembatan yang ada di Jalan Daan Mogot, dititik lampu merah Tanah Tinggi, pembangunan jembatan tersebut untuk mengantisipasi kemacetan.

Hasil pantauan kami di wilayah tersebut kemacetan sering terjadi.

Salah satu masyarakt Heru (35) warga Neglasari, yang sehari hari melintas diwilayahnya merasa senang, dengan perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang melalui dinas PUPR, menurutnya perbaiikan di Jalan Iskandar Muda Neglasari, sudah hampir selesai, ia menilai teknis pengerjaannya cukup baik ujar Heru, semoga perbaikannya cepat rampung agar aktifitas perjalanan juga lancar tutup Heru. (JES).

Kinerja Dinas LH Kota Tangerang Bobrok

2021-04-08

Tangerang - Media Fakta Hukum & HAM Online,

PT. Cisadane Raya Chemical, Jln Imam Bonjol No.88 Tangerang

Pengadilan Negeri Tangerang menyidangkan Direktur utama PT. Cisadane Raya Chemical (CRC) Kamis 1/4/21. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim R. Aji Suryo,  Hakim anggota Arif Budi Cahyono dan Arie Satio Rantjoko.

Akibat PT. CRC selama 35 tahun tidak memiliki ijin pengolahan limbah TPS/LB3, akhirnya Johny Sanggam Edison yang mewakili PT. CRC diajukan dipersidangan sebagai terdakwa.

Awalnya PT. CRC yang sudah berdiri sejak tahun 1974 ini diduga tidak memiki ijin pengelolaan limbah.

Tim penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri melakukan penyelidikan ke PT. CRC yang beralamat di jln Imam Bonjol No.88 Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Banten menemukan tumpukan limbah.

Diduga kuat pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembiaran, DLH Kota Tangerang dinilai kinerjanya bobrok. PT. CRC selama 35 tahun beroperasi tidak mempunyai ijin pengelolaan limbah TPS/LB3.

Dengan adanya bukti Jumat, 26 Juni 2020 yang lalu, Penyidik Dit Tidpiter Mabes Polri telah menemukan atau mendapati tumpukan limbah yang diduga B3 atau (SBE) Spent Bleacing Earth (Tonsil=endapan lumpur dari limbah cair) yang berada disalah satu yang masih lahan milik PT. CRC.

Berdasarkan hasil Laboratorium pengujian sample yang dilakukan Organo Science Lab No. OSL2101031 tanggal 30 September 2020.

Dari pengujian Lab. menjelaskan bahwa limbah B3 (SBE) dimana hasil sisa proses OLEO CHEMICAL mengandung logam berbahaya.

Hasil uji laboratorium tersebut menunjukkan, melebihi limite deteksi alat Laboratorium.

Seperti timbal (LEAD), arsenic (AS), barium (BA), boron (B), nikel (NI) dan zinc (ZN).

PT.CRC tidak melakukan perlakuan khusus terhadap limbah Spent Bleacing Eart (SBE).

Seharusnya limbah SBE tersebut sebelum dipindahkan/diangkut oleh pihak ke-3, terlebih dahulu ditempatkan di TPS/LB3. Akan tetapi PT. CRC tidak melakukannya.

Limbah LB3 tersebut diletakkan/ditumpuk dilahan terbuka PT.CRC.

Sementara PT.CRC memiliki 2 unit TPS/LB3 namun tidak memiliki ijin penggunaanya dan tidak pula digunakan sebagai tempat penampungan limbah LB3.

Atas perbuatan terdakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erlangga dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, membacakan tuntutannya. Perbuatan terdakwa Johny Sanggam Edison sebagai Direktur Utama PT. CRC diancam pidana sebagaimna dimaksud dalam pasal 103 jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup Atau dakwaan kedua PT. CRC  yang diwakili Johny Sanggam Edison melakukan DUMPING limbah dan atau bahan ke lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, sidang sementara ditunda, untuk sidang lanjutan kemungkinan pihak DLH Kota Tangerang akan dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dimintai keterangannya dipersidangan sebagai saksi. (JES)

Pemprov DKI Jakarta Diminta Segera Relokasi Masjid Al- Mubarok 3 Dari Jalan Raya Joglo

2021-04-02

 



Jakarta - Hukum & HAM,

Sudah bertahun warga Joglo minta Pemprov DKI Jakarta merelokasi Masjid Al-Mubarok 3 yang berdiri di tengah jalan Joglo Raya. Namun, seperti rusa merindukan air, keinginan itu belum terwujud.

Seperti diketahui, Masjid tersebut berdiri di atas Jalan Raya Joglo setelah ada pelebaran jalan. 

Secara normatif, seharusnya Pemda DKI Jakarta memindahkan tempat ibadah tersebut. Selain merusak estetika, keamanan dan kenyamanan jemaah juga dapat terancam ketika beribadah.


Menurut warga, kondisi jalan seperti itu, seringkali dapat menimbulkan kecelakaan.

Untuk itu, sangatlah diharapkan Pemprov DKI Jakarta segera memindahkan Masjid, sehingga warga dapat melaksanakan ibadah dengan baik.

Serupa dengan kondisi masjid diatas ada juga sebidang tanah di jl Joglo Raya yang belum dibebaskan sampai saat ini, hal serupa ini juga sangat berbahaya bagi pengguna jalan.

(Richard RS ST)

Perumahan Taman Alfa IndahBanjir Tiap Tahun, Sudin SDA Jakbar Diminta Perbaiki Drainase

2021-03-31

 Jakarta - Fakta Hukum & HAM online,



Ketika musim hujan awal tahun lalu, kawasan Perumahan 

Taman Alfa Indah direndam banjir tinggi yang menenggelamkan rumah dan harta 

benda dengan kerugian ratusan juta rupiah.

Penyebab utama banjir disebut karena gorong-gorongatau saluran antara McDonald dan Giant di Jl. Joglo Raya belum dibangun.

Menurut warga Komplek Taman Alfa Indah,penyebab utama banjir adalah tidak adanyagorong-gorong, sehingga air dari Jl. Joglo Raya langsung mengalir ke pemukiman.

“Suku DinasSumber Daya Air Jakarta Barat hanya sebatas wacana dan belum ada implementasi untuk memperbaiki drainase di sana.Yang rugi kami warga yang terkena dampak banjir,” papar Ricky.

Menurutnya, kejadian tersebut akibat kesalahan kerja oleh pelaksana sebelumnya. Pasalnya, pada saat hujan, air dari Joglo Raya masuk ke komplek perumahanyang kemudian menggenang jadi banjir. Dan parahnya lagi, saluran dari wilayah Petukangan Utara Jakarta Selatan sudah tersambung ke saluran Taman Alfa.

Selain itu, terjadi pendangkalansaluran utama dan konstruksi awal dari developer Alfa yang berbelok tajam menyebabkan aliran air melambat.

Ketika hal tersebut disampaikan kepada Kepala Suku Dinas SDA JakartaBarat, Purwanti hanya mengatakan akan segera, kata Ricky. Ini juga bisa dilihat dari wacana  pelebaran saluran tertier beberapa tahun lalu tapi sampai saat ini belum direalisasikan, sehinggga menyebab genangan dimana-mana pada saat hujan. 

Untuk itu sangat diharapkan Kasudin SDA Jakarta Barat, Purwanti segera beraksi melakukan perbaikan drainase tersebut, sehingga tidak terjadi lagi bencana banjir yang sangat merugikan masyarakat dari tahun ke tahun. (Richard RS STI / Rap)

Kejari Tangerang, selamatkan uang hasil Korupsi di RSUP dr. Sitanala

2021-02-05

Tangerang Kota - Fakta Hukum dan HAM, 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Kota, melaksanakan giat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dalam pengadaan jasa Cleaning Servis (CS) pada satuan kerja (Satker) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Kota Tangerang tahun 2018.


Pada hari jumat 05/02/ 2021 di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Kota telah melakukan penyitaan berupa uang tunai sejumlah Rp.900.000.000 ( sembilan ratus juta rupiah) berasal dari Tersangka YY, uang tersebut di duga diperoleh tersangka dari penyimpangan kegiatan pengadaan Cleaning Servis pada tahun 2018 lalu.

Kepala kejaksaan Negeri Tangerang Kota I Dewa Gede Wirajana melalui Kasi Pidsus Andres menyampaikan
bahwa keberhasilan yang di capai ini  tidak terlepas dari hasil kerja keras sinergitas, kerjasama dan kekompakan antara tim Intelejen dan Pidsus Kejari Tangerang Kota.

Wira mengatakan selaku Kepala Kejaksaan, kedepan saya bersama tim Intelijen dibawah Kasi Intel Bayu Probo Sutopo dan tim Pidsus dibawah Kasi Pidsus Andres Suprianus, masih melakukan Aset Tracing harta dan rekening dari pihak pihak lain yg terindikasi patut untuk di mintakan pertanggung jawabannya ujar Wira.


Andres selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidus)  mengatakan atas perbuatan tersangka YY dalam perkara ini, kami bersama tim Intelijen masih terus mendalami Penyidikan untuk melengkapi berkas berkas dan barang bukti serta aset aset yang bisa kami sita tutup Andres. (Jes) 

Kejaksaan RI Laksanakan Rapat Thn 2020, Kejari Kota Tangerang Mengikuti secara "VIRTUAL"

2020-12-15

Tangerang Kota - Fakta Hukum dan HAM Online,

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang I Dewa Gede Wirajana, SH. MH didampingi Para Kasi dan Kasubagbin, mulai Senin 14/12/20 hingga Rabu, 16/12/20. 

Kegiatan rapat kerja (Raker) Kejaksaan RI Tahun 2020 yang dilaksanakan secara VIRTUAL, dengan thema "Komitmen Kejaksaan Mensukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional". 

Dilaksanakannya  raker tersebut dibuka langsung oleh Presiden RI dan dihadiri oleh Jaksa Agung RI dan Wakil Jaksa Agung RI serta jajarannya dan para pejabat eselon I Kejaksaan RI.

Rapat Kerja yang dihadiri beberapa narasumber, seperti Mentri Polhukam, Manfud MD, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

Dalam Raker tersebut membahas beberapa permasalahan yang dialami masing masing bidang dan yang lebih khusus merumuskan program dalam rangka peran Kejaksaan untuk mendukung pelaksanaan pemulihan ekonomi Nasional.

Dengan terlaksananya Raker tersebut,  secara "Virtual" Kajari Kota Tangerang bersama jajarannya Para Kasi dan Kasubagbin ikut serta mendukung mengikuti pelaksanaan seluruh rangkaian acara Raker tersebut. 

Wira nama sapaan Kajari Tangkot menyampaikan kesiapan seluruh jajarannya melaksanakan rekomendasi rekomendasi yg dihasilkan dalam Raker tersebut dan selalu terus berupaya memperbaiki kinerja.

Khususnya Kejari Kota Tangerang dengan harapan kinerja yang maksimal dilaksanakan selama ini sebagai upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Adyaksa ujar Wira. 

Jajaran Kejari Tangkot selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat demi tercapainya keadilan dan transparansi tugas tugas kami sebagai aparat penegak hukum serta selalu mendukung kebijakan yang dilaksanakan oleh Pimpinan pungkas Kajari. (jes)

Kejari Kota Tangerang, kurun waktu 5 bulan, dua kali melakukan pemusnahan Barang bukti

2020-11-25



Tangerang - Fakta Hukum dan HAM Online,

Kejaksaan Negeri Kota Tangerang memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana umum dari berbagai perkara yang telah selesai disidangkan atau yang biasa disebut sudah mempunyai hukum tetap (inkrah) Rabu 25/11/20.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tangerang I Dewa Gede Wirajana, memimpim langsung pemusnahan barang bukti di halaman parkir belakang kantor Kejari.

Sebelumnya, Wira nama sapaan Kajari sudah melakukan pemusnahan tgl 20 juni 2020, dari sekian perkara tindak pidana umum maupun pidana khusus sepanjang periode tahun 2019 - 2020 yang telah disidangkan oleh Kejaksaan sudah di Vonis oleh Pengadilan Negeri Kota Tangerang.


Ini adalah kegiatan rutinitas Kejaksaan sebagai Eksekutor, melakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang sudah Vonis, yang mempunyai hukum tetap (inkrah).

Terima kasih buat para undangan, perwakilan dari Polres Metro Tangerang Kota yang diwakili, BNN Kota Tangerang, dan yang mewakili dari Polres Bandara Soetta serta perwakilan dari pihak RUPBASAN, serta Media, saya mengucapkan terimakasih ujar Wira.

Bersamaan Kepala Seksi Pengelolaan Barang  Bukti dan Barang Rampasan Haerdi, membacakan rincian barang bukti yang dimusnahkan sebanya dari 286 perkara. Dengan rincian perkara narkotika 24 perkara 39 non Narkotika, seperti perkara UU Perlidungan anak, UU telekomunikasi, UU perdagangan dan tentang perlindungan konsumen, UU nomor 31 thn 2004 tentan perikanan, UU penganiayaan/pembunuhan, pencurian, UU darurat dan perjudian.

Haerdi merinci barang bukti yang dimusnahkan, dengan lengkap Narkotika jenis shabu 1.4728715 gram, Narkotika jenis ganja 620,4134 gram, jenis MDMA (ekstasi) 25,6165 gram, jenis Ketamine 21,8917 gram, nitrazepam dan etizolam 45, 2481 gram, kationa 776 butir, tramadol 776 butir, obat dan obat obatan lainnya 2.616 butir.

Sedangkan barang bukti non narkotika antara lain, Hand Phone berbagai merk sebanyak 174 unit, senjata api rakitan 6 pucuk, senjata tajam 12 bilah, serta timbangan digital (elektrik) berbagai merk 35 buah, dan beberapa elektonik lainnya.

Sedangkan minuman keras berbagai merk sebanyak 15 botol adalah perkara tindak pidana umum melanggar UU pemalsuan, tutup Haedi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang  Bukti dan Barang Rampasan. (Jes)

Asuransi AXA, digugat Nasabah

2020-10-22

Tangerang - Fakta Hukum dan HAM Online,

Asuransi Axa Financial selaku penyedia asuransi kesehatan digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh salah satu membernya karena disebut menolak klaim bukan penyakit yang dikecualikan dalam polis.

Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Swardi Aritonang, selaku kuasa hukum dari kliennya Hilda Sugita.

Kasus ini berawal saat Hilda Sugita dirawat di RS Pondok Indah pada 23 Mei 2020 sampai 31 Mei 2020, lalu dirujuk ke RS Siloam Karawci Tangerang karena menderita penyakit di bagian kepalanya.

Diagnosanya Rupture Anuerisme dan dinyatakannya sembuh dan pulih secara normal hingga saat ini,” ujarnya saat ditemui di Tangerang pada Rabu (21/10/2020).

Dirawat hingga sekarang dinyatakan sembuh, biaya perawatannya sebesar Rp 506 juta. Biaya perawatan ini diajukan ke AXA Financial untuk mendapatkan asuransi kesehatan.

Tertanggal 30 Juli 2020 AXA menolak klaim klien kami dengan menyatakan penyakit klien kami tidak bisa mendapatkan manfaat pertanggungan,” kata Swardi Aritonang.

Menurut Swardi Aritonang, hasil diagnosa penyakit kliennya setelah dirawat di RS Pondok Indah (RSPI) adalah Headache, Subarachnoid Hemorhage From Intracranial Artery Unspecified. Sedangkan dari RS. Siloam, hasil diagnosanya adalah Rupture Aneurisma.

Ari menjelaskan penolakan klaim AXA tidak berdasar dengan alasan penolakan klaim.

Penyakit Rupture Aneurisma berhubungan dengan stroke. Sebagai salah satu penyakit yang tidak mendapat manfaat selama masa tunggu 12 bulan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Huruf J Polis No.508-2087452. 

Padahal klausul pasal tersebut jelas hanya menyebutkan “Stroke” sebagai salah satu penyakit yang tidak mendapatkan manfaat dalam masa tunggu khusus,” kata dia.

Maka AXA, lanjutnya, menolak klaim penyakit Rupture Aneurisma dengan alasan penyakit yang berhubungan dengan stroke adalah tindakan yang tidak berdasar dan secara sepihak sudah memperluas pengaturan klausul Polis terhadap penyakit yang tidak mendapat manfaat setelah terjadi perawatan tersebut.

Pihak AXA terkesan mencari pembenaran sebagaimana surat tanggapan Nomor: 039/AXA–LCC/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dengan melakukan perbaikan redaksional jawaban yang sebelumnya tertulis Headache, Subarachnoid Hemorhage From Intracranial Artery Unspecified dan Rupture Aneurisma berhubungan dengan stroke” menjadi Headache, Subarachnoid Hemorhage From Intracranial Artery Unspecified dan Rupture Aneurisma termasuk dalam penyakit stroke. ”Ini hanya redaksional dari sebelumnya alasan berhubungan dengan stroke menjadi termasuk dalam penyakit,” paparnya.


Setelah disomasi, kata Aritonang, pihak AXA sempat meminta perpanjangan waktu dalam suratnya untuk mempelajari klaim tersebut hingga 3 kali. Namun malah surat terakhir hanya menyampaikan jawabannya kembali ke surat penolakan klaim di awal.

Menurutnya, penolakan klaim ini merupakan suatu tindakan yang ingkar janji terhadap polis No. 508-2087452 Pasal 9 Huruf J yang menjadi perjanjian yang sah menjadi UU kepada mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda). AXA tidak tepat menolak klaim atas nama Hilda Sugita sedangkan premu yang dibayarkan pertama sebesar Rp 22.301.300,-.

“Tidak ada klausul Polis yang bisa ditafsirkan sebagai dasar penolakan Pasal 9 Masa tunggu selama 12 bulan pertama sejak tanggal berlakunya polis tidak ada manfaat yang dapat diberikan pada kanker, Hepatitis B, Hepatitis C, Diabetes, Penyakit jantung (termasuk namun tidak terbatas pada serangan jantung, gagal jantung, penyakit Jantung Koroner, penyakit Jantung iskemik, penyakit, penyakit Katup Jantung, artemia jantung), Gagal Ginjal, Tekanan Darah Tinggi, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Sirosis Hati (Liver Cirrhosis)/gagal Hati: dan/atau Stroke,” jelas Aritonang.

“Penolakan ini mengada-ada dan tidak berdasar dengan mengubah redaksional polis secara sepihak yang menguntungkan AXA. Sehingga, kami keberatan terkait penolakan tersebut dan kami mengajukab Gugatan ke pengadilan dengan Register Perkara No.880/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.” tutup Sw. (Jesman)

COVER MAJALAH
PROMOSI
 
Support : Copyright © 2016. Majalah Fakta Hukum & Ham - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by klikmediakreasi
IT powered by Majalahfaktahukumdanham