RATUSAN OJOL MEMINTA MAAF KEPADA POLRESTA BOGOR

2020-05-27

BOGOR - FH&H online,

Kumpulan para Komunitas Ojol kota dan kabupaten Bogor, Senin 25 Mei 2020 pagi mengadakan ikrar Permohonan maaf kepada instansi kepolisian yang ditujukan kepada Polresta Bogor dengan adanya kesalah pahaman pada Jumat 22 Mei 2020 yang dalam acara kesolidaritasan  aksi damai yang spontan terjadi di depan kantor leasing MF, jalan veteran dikarenakan adanya perampasan kendaraan anggota ojol oleh Matel di Graha cibinong yang mengatas namakan dari leasing Mf. 

Dengan terjadinya kesalahpahaman ini maka ratusan atau mungkin ribuan anggota ojol dengan kesadarannya menyatakan sikap permintaan maaf kepada pihak Polresta Bogor agar memaafkan mereka atas kesalah pahaman tersebut. Yang kami temui Ketua Umum komunitas ojol/Forum Online Bogor (FOB) Indra dan Korwil Arif Burhan serta jajarannya sangat prihatin atas kejadian ini, karena ojol selalu bermitra dengan semua instansi pemerintahan maupun swasta terutama kepolisian, dalam menjaga keamanan, informasi maupun sosial. 

Indra juga mengatakan bahwa kejadian perampasan kendaraan anggotanya ini sebenarnya sudah dikuasakan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Bogor untuk penyelesaiannya terhadap leasing Mf, agar diselesaikan secara Hukum dan UU perlindungan Konsumen yang berlaku, Ketua LPKNI Bogor Niko juga menyayangkan atas kejadian ini, tapi Niko juga bangga atas Kesolidan/kekompakan para ojol ini terhadap sesamanya dalam menyikapi seringnya kejadian anggotanya yang merasa terdzolimi para Matel. 

Niko mengatas namakan seluruh LPKSM, PLPK se- Jawa Barat dan konsumen agar Pemerintah OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan kepolisian RI agar mengambil sikap kepada seluruh Finance agar jangan ada lagi penarikan kendaraan di jalan mengatas namakan finance, yang sudah sangat meresahkan masyarakat, apalagi disituasi Covid 19 ini, seluruh Dunia sedang berduka dan banyak masyarakat yang terpuruk, bila memang konsumen sudah wanprestasi datangilah ke rumahnya dengan kebijakan-kebijakan yang ada, agar konsumennya sadar dan mau menyerahkan unitnya kepada finance. 

Komunitas ojol pun mengatakan bila masih ada penarikan kendaraan dijalan mereka tidak segan-segan untuk menswiping/mengusir para matel yang berada di jalan-jalan, bila memang pemerintah tidak bisa mengambil sikap atas seringnya kejadian ini, ungkap ratusan Ojol di depan para awak Media. (Yj)

KAPOLDA DAN WAKAPOLDA KEP BABEL MENDAPATKAN KENAIKAN PANGKAT

2020-05-20

Babel - FH&H online,

Seiring dengan peningkatan polda kepulauan Bangka Belitung dari polda tipe B menjadi polda tipe A bulan yang lalu,maka jabatan kapolda kep Bangka Belitung yang sebelumnya berpangkat Brigjend polisi dinaikan menjadi Irjen polisi.sedangkan untuk wakapolda juga mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari Kombes Pol ke Brigjend Pol.

Sebanyak 77 pati polri yang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari Kombes Pol ke Brigjend Pol, kemudian dari Brigjend Pol ke Irjen Pol dan dari Irjen Pol ke Komjen Pol.

Dari ke 77 pati polri yang mendapatkan kenaikan pangkat, terdapat 2 nama dari polda kep Bangka Belitung yakni Kapolda dan Wakapolda Kep Bangka Belitung. Kapolda Kep Bangka Belitung yang sebelumnya menyandang pangkat Brigjend Pol dinaikan menjadi Irjen Pol, serta wakapolda kep babel yang sebelumnya berpangkat Kombes Pol dinaikan menjadi Brigjend Pol.

Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ini resmi disandang berdasarkan surat telegram Kapolri nomer ; STR/236/V/KEP/2020 tentang kenaikan pangkat ke dan dalam golongan pati Polri. Poin 13 Irjen pol Drs Anang Syarif Hidayat jabatan Kapolda Kep Bangka Belitung. Poin 45 Brigjend Pol Drs Umardani Msi jabatan Wakapolda Kep Bangka Belitung.

Rencana upacara kenaikan pangkat akan dipimpin langsung kapolri yang dilaksanakan pada hari Rabu (20/05 - 2020) di Rupattama Mabes Polri bagi yang berdinas di Jakarta.

Sedangkan yang berdinas diluar Jakarta akan dilakukan melalui Video Conferense.
Untuk polda Kep Babel sendiri, upacara kenaikan pangkat Kapolda dan Wakapolda dilaksanakan secara sederhana tanpa ada acara dan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan pandemi covid 19 di ruang menumbing launge.

Upacara kenaikan pangkat hanya diikuti oleh kapolda dan wakapolda serta dihadiri Karo Rena, Karo SDM dan Karo Log.
Demikian Realese berita via Whats App konfirmasi dari Kabid Humas polda Kep Bangka Belitung AKBP Drs Maladi kepada FH&H. (paulus/humas)

KAPOLDA BABEL MEMBERIKAN REWARD UNTUK PERSONIL POLRI YANG BERPRESTASI

Babel - FH&H online,

Kapolda Propinsi kepulauan Bangka Belitung Brigjend pol Drs Anang Syarif Hidayat memimpin langsung pelaksanaan kegiatan upacara pemberian penghargaan kepada personil polri yaitu Dit Reskrimum serta Bid propam dan polres Bangka selatan yang berkinerja dalam mengungkapkan kasus pencurian senjata api dinas sat samapta jenis HS serta V2 sabhara polda Kepulauan Babel.

Kegiatan pelaksanaan upacara pemberian penghargaan (reward) kepada personil Dit Reskrimum serta propam dan Polres Bangka Selatan diadakan di halaman depan Mapolda kepulauan Bangka Belitung pada Rabu 20 Mei 2020 pukul 08.00 wib.

Upacara pemberian penghargaan kepada personil polri dihadiri Wakapolda Kombes Pol Drs Umardani Msi, Irwasda Kombes Pol Drs Achmad Marhaendra, S.H. serta PJU Polda Babel, Pamen, Pama dan personil Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam amanatnya Kapolda Kep  Bangka Belitung Brigjend pol Drs Anang Syarif Hidayat mengatakan, "Rekan-rekan sekalian, kalian telah mencatatkan goresan sejarah kepolisian negara Republik Indonesia khususnya Direktorat Reskrimum serta Bid Propam dan Polres Bangka Selatan yang telah berhasil melaksanakan penangkapan dan pengungkapan kasus pencurian senjata api jenis HS dan V2 sabhara. Keberhasilan didalam melaksanakan tugas setiap personil polri akan diberikan reward sebagai tanda terimakasih pimpinan polri terhadap kinerja anggota yang telah berprestasi, maka untuk itu saya selaku Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan terimakasih atas kinerja yang telah saudara saudara tunjukkan demi keberhasilan dan kemajuan institusi polri umum nya dan khususnya polda kep Bangka Belitung".

Jaga loyalitas dan kekompakan dalam institusi kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya polda kep Bangka Belitung.

Jaga sinergitas antara TNI  - POLRI sehingga kedepannya kita dapat melaksanakan tugas dengan baik.Tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.

Meminimalisir pelanggaran disiplin sehingga dapat menurunkan martabat polri khususnya polda kep Bangka Belitung.

Jaga kesehatan dan keselamatan dalam masa pandemi corona virus Covid 19, serta jaga jarak (physical Distancing), jaga diri kita serta keluarga dan masyarakat.

Jadikan moment berharga pada pelaksanaan pemberian reward hari ini untuk memotivasi diri kita melaksanakan tugas lebih baik lagi. Demikian amanat Kapolda kep Bangka Belitung.

Berita ini direalese via whap App konfirmasi dari Kabid humas Polda Kep Babel AKBP Drs Maladi kepada FH&H. (paulus/humas)

AKBP M. ARSAL : DENGAN BIG DATA YANG DIKEMBANGKAN KOTA BOGOR, TIDAK AKAN TERJADI DUPLIKASI BANTUAN, DAN PUBLIK DIBERI RUANG UNTUK MENGISI DATANYA SENDIRI BILA BELUM MENERIMA BANTUAN

2020-05-15

"KOTA BOGOR KEMBANGKAN BIG DATA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT"

Bogor (15/05/20) - FH&H online,
Pemerintah kota Bogor yang dipimpin oleh Bima Arya Sugiarto mengembangan sebuah  Big Data untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial yang diberi nama SALUR (Sistem Kolaborasi dan Partisipasi Rakyat yang bisa diakses  melalui web www.salur.kotabogor.go.id.

Sistem ini sangat efektif dalam melakukan pendataan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial akibat dampak dari Covid 19. Kelebihan dari sistem ini, karena masyarakat yang belum belum mendapatkan bantuan, dapat mengisi datanya sendiri di website SALUR, tanpa harus melalui pengajuan yang berjenjang dari RT, RW, kelurahan sampai kepada pemerintah Kota. Sistem ini sudah mulai dapat digunakan sejak tanggal 1 Mei 2020.
AKBP Dr. Muhammad Arsal Sahban, SH, SIK, MM, MH Wakapolresta Bogor Kota mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota Bogor menjelaskan “Big Data" yang dikembangkan oleh Pemkot Kota Bogor sangat Sempurna. Dengan big data ini, tidak akan terjadi duplikasi penerimaan bantuan, dan masyarakat diberi ruang untuk mengisi datanya di aplikasi SALUR bila merasa sebagai orang yang berhak menerima bantuan sosial tapi belum menerima bantuan dari pemerintah. 

Yang lebih hebatnya lagi, warga Kota Bogor yang belum masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non-DTKS akan difasilitasi dengan para dotanur. Dimana Para Donaturpun mengisi aplikasi di jagaasa.kotabogor.go.id, berapa yang mereka akan sumbangkan, dan kepada siapa mereka akan sumbangkan. Nama-nama yang berhak menerima sumbangan sudah tertera di aplikasi.

Nama-nama tersebut muncul dari masyarakat yang membutuhkan bansos yang mengisi di aplikasi www.salur.kotabogor.go.id yang sudah dilakukan verifikasi sebelumnya. Saat ini sudah banyak donatur yang bersedia membantu melalui aplikasi ini. Para Donaturpun diperkenankan bertemu langsung dengan orang yang dibantunya tersebut. 

Arsal menambahkan kembali “Saya salut dengan Pemerintah Kota Bogor karena sistem ini hanya dibangun dalam waktu 2 hari sejak pertama kali digagas oleh Bapak Bima Arya. Dan Beliau bersedia membagi sistem ini kepada pemerintah daerah yang membutuhkan secara Cuma-Cuma tanpa perlu membeli.

 "Jadit tidak ada salahnya pemerintah daerah yang kesulitan dalam melakukan pendataan, atau mungkin masih ada yang double pemberian bantuan sosialnya, bisa mengadopsi sistem ini. Dengan penyaluran yang tepat sasaran, maka potensi timbulnya gejolak sosial yang berimplikasi terganggunya keamanan dapat diredam”, ujar Arsal

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pemkot Bogor telah membuat kanal khusus untuk informasi penyaluran bantuan yakni www.salur.kotabogor.go.id. Pada laman tersebut, warga dapat memeriksa langsung dan memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

Bima menjelaskan, Pemerintah Kota Bogor membuka ruang bagi warga yang memenuhi kriteria tapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan, bisa mengajukan sebagai penerima bantuan sosial melalui aplikasi Sistem Kolaborasi dan Partisipasi Rakyat (Salur) yang bisa diakses melalui fitur salur.kotabogor.go.id. Seluruh pengajuan yang masuk akan lebih dulu dilakukan verifikasi tim Kecamatan dengan unsur PKK, Kasi Kemasyarakatan dan TKSK serta verifikasi tim kelurahan dengan tiga unsur ditambah PLKB dari Dalduk KB. Verifikasi ini untuk memastikan warga memenuhi kriteria yang sudah ditentukan.

"Kriteria yang bisa menerima bantuan sebut saja  KTP Kota Bogor, tidak termasuk penerima bantuan, tidak mempunyai penghasilan tetap, tidak memiliki aset yang bisa dijual, pekerja yang dirumahkan, kelompok rentan, seperti lansia, disabilitas, daya listrik 450 watt, memiliki keluarga yang mempunyai penyakit kronis. Seluruh kriteria ini ada bobot nilainya. Bobot yang tinggi akan jadi prioritas serta harus menyertakan foto rumah," jelas Bima.


Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta agar data penerima bantuan di Kota Bogor divalidasi dan disempurnakan. Hal ini bertujuan agar tidak ada warga yang mendapatkan dua kali bantuan atau penerima ganda. Dalam mengawasi penyaluran bantuan tersebut, DPRD Kota Bogor telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor. Tugas pansus yaitu mengawasi dan mengawal proses perbaikan data sehingga penyaluran lebih tepat sasaran. (Fny)

SERTIJAB 3 PJU DAN 3 KAPOLRES POLDA KEP.BABEL

2020-05-13

Pangkal pinang - FH&H,
Pelaksanaan upacara serah terima jabatan (sertijab) Polda Kepulauan Bangka Belitung dipimpin langsung oleh Kapolda Kep. Babel Brigjend Pol Drs Anang Syarif Hidayat di halaman belakang Polda Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu 13 Mei 2020 pukul 09.00 Wib.

Upacara sertijab dihadiri Wakapolda kombes pol Drs Umardani Msi dan PJU serta Kapolres dan perwakilan satker.

Adapun 3 pejabat utama polda kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan sertijab adalah sebagai berikut ; 

1. Jabatan karo SDM dari pejabat lama kombes pol Drs Dien Irhastini MI KOM kepada pejabat baru Kombes Pol Achmad Muchtarom S Sos MH dari Assesor Utama Bagpen Kompeten Robinkar SSDM Polri.

2. Jabatan Dirresnarkoba dari pejabat lama kombes pol Mirzal Alwi SIK kepada pejabat baru Kombes Pol Ahmad Yanuari Insan SIK Msi dari pamen Bareskrim Polri penugasan pada BNN.

3. Jabatan Dirlantas dari pejabat lama kombes pol Agus Factulloh SIK kepada pejabat baru AKBP Hindarsono SIK M HUM dari Kasiduk dikmas subdit dikmas Ditkamsel Korlantas Polri.

Sedangkan untuk jabatan Kapolres yang diserahterima kan (Sertjab) sebagai berikut;
1. Jabatan Kapolres Bangka Barat dari pejabat lama AKBP Muhammad Adenan AS SH SIK MH kepada pejabat baru AKBP Fedryansah SIK dari Kasubbidinfo Biddal Puskeu Polri.

2. Jabatan Kapolres Pangkal Pinang dari pejabat lama AKBP Iman Risdiono Septana SIK kepada pejabat baru AKBP Tris Lesmana Zeviansyah SIK SH MH dari Danyontar Tk III Mentarsis Ditbintarlat Akpol Lemdiklat Polri.

3. Jabatan Kapolres Bangka dari pejabat lama AKBP Aris Sulistyono SH MH kepada pejabat baru AKBP Widi Haryawan SIK dari Kabagbinkar RO SDM Polda Bangka Belitung.


Mutasi yang dilakukan dilingkungan polri adalah suatu hal biasa untuk penyegaran organisasi dikepolisian serta memotivasi para anggota polri untuk menorehkan prestasi dalam semangat profesional, moderen dan terpercaya (promoter).

Upacara serahterima jabatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut mutasi di lingkungan polri yang berdasarkan surat telegram Kapolri nomer; ST/1378/V/KEP/2020 dan nomor ;ST/1382/V/KEP/2020 tanggal 01 -05 -2020.

Upacara serah terima jabatan(sertijab) dilaksanakan secara sederhana dan tetap mengutamakan standard protokol kesehatan untuk pencegahan pandemi corona virus Covid 19 salah satunya mengunakan masker dan menjaga jarak (physical Distancing).

Demikian dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Drs Maladi via release whats App konfirmasi kepada FH&H. (paulus/humas)

DIDUGA REKANAN DI ACEH TAMIANG KANGKANGI SURAT KEPUTUSAN PLT GUBERNUR ACEH

2020-05-08


Ketua DPC LAKI Kab. Aceh Tamiang, Syahri El Nasir, S.Kom di lokasi pekerjaan

Aceh Tamiang - FH&H online

Menindak lanjuti surat Plt Gubernur Aceh, Nomor 602.1/6075 Tanggal 14 April 2020 tentang penundaan pelaksanaan proses tender DOKA, Bupati Aceh Tamiang H. Mursil, SH, M.Kn, beberapa waktu lalu pernah menyampaikan bahwa kegiatan proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) TA 2020 untuk kabupaten setempat akan ditunda pelaksanaan pekerjaannya.

Namun, berdasarkan penelusuran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Aceh Tamiang, Pembangunan Jalan Paya Awe - Paya Kulbi, Kecamatan Karang Baru, yang anggarannya bersumber dari DOKA TA 2020, sejumlah Rp 6.912.196.830, telah mulai dikerjakan oleh rekanan beberapa hari lalu.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC LAKI Kabupaten Aceh Tamiang, Syahri El Nasir, S.Kom, kepada Media Majalah Fakta Hukum dan HAM online, melalui Whatsapp, Jum'at (08/05/20) malam.

Syahri El Nasir membeberkan, beberapa hari lalu, rekanan pembangunan jalan Paya Awe - Paya Kulbi atas nama CV HTJ dan diduga proyek tersebut milik keluarga Bupati Aceh Tamiang telah mulai bekerja dengan melakukan clearing dan grubbing di badan jalan dengan menggunakan alat berat, namun dikarenakan beberapa hari ini cuaca sering hujan terlihat pekerjaan tersebut telah dihentikan.


"Seharusnya semua pihak rekanan wajib mematuhinya atas surat Gubernur Aceh, Nomor 602.1/6075 Tanggal 14 April 2020 tentang penundaan pelaksanaan proses tender DOKA, bukan berarti bebas berbuat sesuka hatinya walau proyek tersebut milik keluarga Bupati Aceh Tamiang", tegas Nasir.

Syahri El Nasir menjelaskan, Zulfadli (Bang Iyong) Media Online Lintas Aceh telah melakukan konfirmasi Kepala Dinas PUPR Aceh Tamiang melalui Kabid Bina Marga, Ilham Ageng Pranata, ST, setelah shalat Jum'at siang tadi (08/05/220) pukul 14:15. Pengakuan Ilham Ageng Pranata, ST, bahwa rekanan atas nama CV HTJ telah melaksanakan striping pada pembangunan Jalan Paya Awe - Paya Kulbi tanpa sepengetahuan pihak dinas.

"Menurut Kabid Bina Marga Dinas PUPR Aceh Tamiang mereka tidak  ada memerintahkan harus dikerjakan segera, bahkan paket-paket pekerjaan yang lain juga belum ada yang bekerja, itu inisiatif rekanan sendiri dikatakan oleh Kabid Bina Marga, karena konfirmasi dari rekanan kebetulan ada alat berat greader lagi nganggur di sekitar lokasi, juga pengakuan Kabid Bina Marga PUPR Aceh Tamiang, mereka tidak ada dikabari jika akan ada pekerjaan tersebut", jelas Syahri El Nasir. (Jas.Ms)

PEMDES BUKIT LAYANG SALURKAN BLT DANA DESA KEPADA 147 PENERIMA MANFAAT TERDAMPAK PANDEMI COVID 19

Bukit Layang - FH&H online,
Pemerintahan desa (Pemdes) bukit layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Jumat, 08 Mei 2020 menyalurkan dana bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus Ribu rupiah) selama tiga bulan yang bersumber dari dana desa kepada 147 warga desa penerima manfaat dalam masa pandemi corona virus Covid 19 ini.

Penyaluran BLT ini dilaksanakan di Balai Desa Pemdes Bukit layang kecamatan Bakam Kabupaten Bangka propinsi kepulauan Bangka Belitung dihadiri PLD (pendamping lokal desa), SMD (sarjana membangun desa), PD(pendamping desa),TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan), Babinsa, Babinkamtibmas serta perangkat desa, bertempat di Balai Desa pemdes Bukit Layang kecamatan Bakam Kabupaten Bangka.

"Sebelum memasuki kawasan balai desa, sesuai protokol kesehatan covid 19, pemdes melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh serta menghimbau untuk memakai masker serta mencuci tangan pakai sabun yang telah disediakan dibalai desa untuk mencegah penularan covid 19", tutur Andry.

Dijelaskan pak Kades bahwa, "Agar warga mengerti untuk penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, ada mekanisme dan kriteria yang telah diatur pemerintah pusat.BLT  dari dana desa ini akan diberikan selama 3 bulan. Penerima bantuan langsung tunai (BLT) merupakan orang yang belum pernah masuk dalam data penerima bantuan PKH(penerima keluarga harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), bantuan sosial tunai kemensos dan kartu prakerja", jelas Pak Kades Andry.

Dikatakannya yang diutamakan adalah keluarga kurang mampu yang belum terdata,keluarga yang kehilangan pekerjaan(PHK), serta keluarga yang punya sakit menahun/kronis.jelas Andry.

Dalam kata pengantar nya,pak kades menyampaikan bahwa " bantuan BLT dana desa yang disalurkan kepada penerima manfaat mesti bisa digunakan sesuai kebutuhan.Kita belum tahu sampai kapan pandemi covid 19 ini berakhir,harapan kami agar bantuan ini dapat digunakan sebaik-baiknya, jangan digunakan untuk keperluan yang tidak penting", ungkap Pak Kades Andry.

"Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa dilaksanakan pada hari Jumat 08 Mei 2020 dibagi dalam dua sessi. Sessi pertama diperuntukan bagi warga dusun 01, 02, serta 03 yang dimulai pukul 10.00 pagi wib. Sedangkan untuk sessi kedua untuk warga dusun 04, 05, 06, 07 dimulai pukul 13.00 wib. Semua nya berjumlah 16 RT penerima  manfaat BLT dana desa di masa pandemi terdampak corona virus covid 19", tutup Andry.

Demikian penjelasan berita ini disampaikan oleh Kades Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Babel kepada awak media FH&H via konfirmasi whats App dari Desa Bukit Layang kecamatan Bakam. (paulus)

DESA BUKIT LAYANG KEC BAKAM KAB BANGKA MELAWAN COVID 19

2020-05-05

Sungailiat - FH&H online,
Desa bukit layang letaknya di kecamatan Bakam Kabupaten Bangka yang mempunyai 7 dusun yaitu dusun 01 ada 3Rt, dusun 02 ada 3 Rt, dusun 03 ada 2 Rt, dusun 04 ada 2 Rt, dusun 05 (dusun air layang) ada 2 Rt, dusun 06 (disebut sidomulyo) ada 2 Rt dan dusun 07 (cungko) ada 2 Rt.

Jumlah keseluruhan ada 16 Rt. Mempunyai luas wilayah desa bukit layang 25.270 Ha terdiri atas 3718 jiwa, dengan jumlah keluarga (KK) 1.076 KK, terdiri dari laki laki 1904 jiwa dan perempuan 1.814 jiwa.

Dalam masa pandemi corona virus covid 19 ini dijelaskan Kades Andri (4/5) bahwa, "Selaku kepala desa dalam penanganan pandemi covid 19 ini kami selalu bermusyawarah dengan BPD (badan pemusyawaratan desa) untuk bersama sama berkoordinasi dengan pihak pihak terkait seperti BPBD, Team gugus tugas kecamatan,pemkab dll)".

"Kamipun sudah membentuk team gugus desa untuk melakukan sosialisasi kemasyarakat/warga desa tentang bahayanta pandemi covid 19 ini dan anjuran untuk disiplin mengikuti aturan protokol kesehatan baik dari team gugus pemkab dan team gugus kementrian kesehatan pusat (Jakarta) untuk mensosialisasikan pencegahannya dengan memberikan edukasi kemasyarakat desa tentang bahayanya Covid 19 serta cara pencegahannya", jelas Andri.

Selain dari pada itu team gugus desa juga mendata para pendatang yang ada didesa serta menghimbau untuk isolasi mandiri selama 14 hari dan melaporkan ke team gugus Covid 19 jika ada anggota keluarga yang baru tiba dari luar bangka ke desa. Apabila ada gejala pendatang terindikasi Covid 19, segera akan kami laporkan ke team gugus desa/kabupaten untuk ditindak lanjutin sesuai dengan protokol kesehatan Covid 19.Dan kamipun telah melakukan penyemprotan disekfektan ke fasilitas umum, perkantoran, tempat Ibadah, pertokoan, kemudian mendata masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19 (seperti PHK, warga tak mampu, warga yang punya sejarah medis sakit tahunan," tutur  Kades bukit layang Andri.


Baru baru ini sekira antara Maret-April, Ibu-ibu PKK desa kami melakukan pemberdayaan pembuatan masker untuk dibagikan gratis kepada masyarakat/warga desa secara gratis dengan menggunakan dana desa dalam menghadapi pandemi Corona virus Covid 19 ini,dan pemdes selalu berkoordinasi dengan pihak pihak terkait," kata Andri.

"Kami juga melakukan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang sumber dananya dari dana desa untuk masyarakat/warga desa yang tak mampu yang membutuhkan sesuai kriteria yang ditetapkan,serta selalu menghimbau dan mengedukasi masyarakat tentang cara pencegahan Covid 19 sesuai aturan protokol kesehatan pusat seperti: memakai masker jika terpaksa keluar rumah,mencuci tangan pakai sabun,jaga jarak (physical distancing) dan menghindari kerumunan (sosial distancing) ungkap Andri kades bukit layang.

"Sebagai Kades saya menghimbau warga desa agar supaya tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah pusat untuk memutuskan rantai penyebaran corona virus Covid 19 serta tetap pemdes berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terutama Babinsa dan Bhabinkamtibmas. 

Pada rentang bulan Maret s/d April bantuan sembako untuk anak yatim piatu dan anak disabilitas sudah kami laksanakan. Untuk kantor desa tetap buka dan melayani masyarakat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan Covid 19", ungkap Pak Kades.

Demikian penjelasan yang Kades Bukit layang sampaikan ke awak media FH &H via konfirmasi whats App dari Desa Bukit layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka.(paulus)

POLDA SULTENG, DIDUGA INTERVENSI KEBEBASAN PERS

2020-05-04

Palu - FH&H online, 
Polda Sulteng melalui Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) subdit V ciber melayangkan surat pemanggilan terhadap pemilik media portalsulawesi.com, Syahrul alias Heru terkait dengan laporan Mohammad Sholeh tertanggal 13 April 2020 di Polda Sulteng.

Dalam surat pemanggilan bernomor B/371/IV/2020/Direskrimsus tertanggal 29 April 2020, Polisi mengundang Syahrul alias Heru untuk dimintai keterangan terkait laporan Mohammad Sholeh yang nota benenya adalah Kapolres Palu.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Propinsi Sulawesi Tengah selaku Organisasi induk tempat Syahrul bergabung telah menelaah kasus yang dilaporkan Kapolres Palu, PWI Sulteng menilai apa yang dilakukan Syahrul alias Heru adalah merupakan bagian dari tugas jurnalistik dalam mencari informasi, seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) jo Pasal 8 undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua PWI Sulteng Mahmud Matangara, SH. MM menilai pemanggilan saudara Sahrul oleh penyidik Dirkrimsus Polda Sulteng adalah kurang tepat. Sebab dugaan awal berdasar dari chat antara saudara Syahrul alias Heru dengan saudara Moch Sholeh dalam group whatsap Mitra Polres Palu.

"Munculnya surat pemanggilan Sahrul alias Heru oleh Direktur Krimsus Polda Sulteng tertanggal 29 April 2020 untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana pelanggaran undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik yang dilaporkan saudara  Moch Sholeh, terkesan sumir dan tidak tepat, harusnya kasus ini menjadi sengketa jurnalistik dan diselesaikan ke Dewan Pers," jelas Mahmud Matangara.

Olehnya lanjut Mahmud, PWI Sulteng meminta agar dugaan kasus yang dilaporkan Moch Saleh yang kesehariannya sebagai Kapolres Palu diadukan sebagai sengketa Jurnalistik, seperti yang diatur dalam undang-undang Pers.

Itulah yang mendasari sehingga PWI Sulteng secara kelembagaan meminta kepada Penyidik Reskrimsus Polda Sulteng yang dikomandani  Kombes Pol Eko Sulistyo Basuki, S.Ik. SH. MH membatalkan pemeriksaan Sahrul yang telah dijadwal pada Senin (04/05/2020).

Sementara itu, LBH Sulteng selaku Kuasa Hukum Syahrul menilai ada hal yang janggal dalam surat pemanggilan Saudara Sahrul alias Heru. Dimana tidak jelas saksi sipersangkakan apa?, Hanya disebutkan pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

"Terkesan Klien kami melanggar satu undang-undang semua ? tidak ada penjelasan pasal yang akan dimintai keterangan?" Ungkap Julianer SH selaku ketua Tim Advokat LBH Sulteng.

Sehingga LBH Sulteng menilai ada upaya dari pelapor membungkam saudara Syahrul dari apa yang diberitakan dalam media miliknya (Portal Sulawesi.com-red).

Pasalnya pemberitaan Portal Sulawesi soal penggerebekan sabung ayam benar adanya, bukan hoax. Apalagi terlapor memiliki bukti audio visual dan keterangan saksi. Sehingga wajar Sahrul mempertanyakan sejauh mana penyidikan yang dilalukan Polres Palu dan Polres Palu harus trasparan soal penanganan kasus, seperti instruksi Kapolri Jenderal Drs Idham Azis, M.Si.

LBH Sulteng mengaku telah ditemui oleh beberapa pihak dan memintanya agar kasus Syahrul dengan Moch Sholeh diselesaikan dengan kekeluargaan, namun LBH Sulteng menyerahkan sepenuhnya pada Syahrul selaku prinsipal.

PWI dan LBH Sulteng menyatakan sikap siap mengawal Kasus ini, karena kuat dugaan ada upaya kriminalisasi dan impunitas yang dilakukan pihak tertentu dalam membungkam kerja kerja jurnalistik di Sulteng, tutup Mahmud Mataraga. (jes) 


 
Support : Copyright © 2016. Majalah Fakta Hukum & Ham - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by klikmediakreasi
IT powered by Majalahfaktahukumdanham