DESA PARAKAN KECAMATAN CIOMAS BOGOR MEMBAGIKAN 100 SERTIFIKAT

2019-04-16


BOGOR - FH&H online,
Program pengurusan Sertifikat Tanah Proda tahun 2017 yg dilaksanakan di Desa Parakan Mulya Kecamatan Ciomas Bogor yg terdaftar jumlahnya 100 Surat yg telah di proses oleh BPN, Akhirnya Selesai juga,yang sudah dapat diambil di Kantor Desa Parakan pada Hari Senin, tgl 15 April 2019 jam 10,30 wib sampai dengan selesai. 

Berdasarkan Undangan surat dari Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabubaten Bogor no: 591/17771-Pc-DKPP, di Aula kantor Desa parakan, yang saya Temui Kepala Desanya Ibu Itoh Masitoh mengatakan program ini memang Program Pemerintah Daerah yang murni tidak dipungut Biaya, dalam pengurusan Sertifikat tanah Proda ini dan mengucapkan terimakasih kepada Dinas Terkait yang telah membantu program ini, dan dianjurkan agar Masyarakat juga harus proaktif dalam membayar Pajak Bumi & Bangunan (PBB) setiap tahun, agar tertib Administratifnya.

Dan bila masih ada Warga Masyarakat Desa Parakan yang tanah/rumahnya belum bersertifikat mudah-mudahan akan ada lagi program susulan yang akan datang yang Belum tau kapan ada lagi program ini. (Yulwi/Niko)

PELAKU CURANMOR 13 TKP DI DOR TIM COBRA POLRES LUMAJANG, KAPOLRES RILIS DI IGD

2019-04-01

Fakta Hukum&HAM - POLRESLUMAJANG,

Pagi tadi (Sabtu, 30 Maret 2019) Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH mendatangi RS Bhayangkara Lumajang, hal ini terkait keberhasilan Tim Cobra Polres Lumajang menangkap dua orang pelaku spesialis pencuri motor yang bIasa beraksi di wilayah Lumajang dan Jember. 

Tak tanggung tanggung, keduanya telah
melakukan aksinya di 13 tempat yang berbeda dengan rincian 9 lokasi berada di Kabupaten Lumajang serta 4 lokasi lainnya berada di wilayah hukum Polres Jember.

Kedua pelaku diketahui bernama  Ahmad Fatoni bin Sumat (pria, 20 th) warga Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan Muhamad Sodiqin bin Rebak (pria) yang juga merupakan warga Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. 

Dalam pengakuan tersangka, Fatoni sendiri bertugas sebagai eksekutor sedangkan si Sodiqin sebagai joki motor.

Merekaberdua ditangkap dilokasi berbeda. Fatoni lebih dahulu tertangkap sekitar pukul 01.30 wib (30/3) di Jalan Raya Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang saat mengendarai kendaraan hasil curian. 

Selang beberapa jam, gantian Sodiqin yang ditangkap di rumahnya di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Keduanya juga harus dilumpuhkan dengan timah panas oleh petugas lantaran berusaha melawan saat akan diamankan.

Dalam pernyataan nya, Kapolres Lumajang menyampaikan awal pengungkapannya dari kegiatan Patroli yang dilakukan oleh Tim Cobra “Awal pengungkapan pelaku ini berawal dari Patroli yang dilakukan oleh Tim Cobra Polres Lumajang yang dipimpin oleh Kasat Sabhara AKP Jauhar yang mengamankan kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat. dari kasus tersebut kemudian di kembangkan sehingga tertangkap 2 pelaku lainnya. 

Hasil Interogasi, Pelaku ternyata telah melakukan aksinya di 13 TKP yang berbeda. uniknya, sebagian besar motor tersebut di jual secara online” ungkap Arsal

Kasat Reskrim AKP Hasran Cobra yang pagi tadi juga mendampingi Kapolres Lumajang menuturkan bahwa para pelaku dijerat pasal 363 KUHP. “Keduanya terancam kurungan penjara selama 7 tahun karena melanggar pasal 363 KUHP. Sedangkan penadah sendiri kami limpahkan ke Polres Jember mengingat pelakunya berada di sana” terang pria yang juga dikenal sebagai Katim Cobra tersebut. (HMS)

Sidang agenda Pledoi atas tuntutan Mati Muhamad Imam

2019-03-27

Tangerang - FH&H Online, 

Pengadilan Negeri Tangerang, menyidangkan terdakwa Muhamad Imam Fadillah alias Kopral (26) yang dituntut mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas pelanggaran undang undang narkotika.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Ketut Sudira selasa 25/03 diruang sidang enam.Terdakwa sebelumnya dijatuhi hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reza Vahlefi Sohi. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) tentang narkotika.

Menurut dakwaan Jaksa, terdakwa Muhamad Imam, sekitar bulan mei 2018 sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kls I Kota Tangerang atas kasus narkotika jenis sabu yang divonis hukuman 8 tahun penjara.

Saat di dalam Lapas terdakwa diperintah oleh Steven Irawan alias Buyung yang juga sedang menjalani pidana di Lapas yang sama, untuk mengambil paket narkotika di Kantor Pos Tangerang dan terdakwa menyanggupi.
Karena terdakwa mempunyai orang yang sanggup mengambil paket narkotika tersebut, lalu Seteven memberikan Resi pengiriman barang narkotika ganja yang dikirm dari Aceh dengan alamat pengirm dari Jln. Iskandar Lambhuk Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Minggu, 1 juli 2018 terdakwa dari Lapas menghubungi Yulius melalui media sosial (medsos) lewat pesan WhatsApp (WA) agar mengambilkan paket narkotika yang dikirm dari Aceh dialamat Kelurahan Cibodas RT 08/08 Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.

Setelah tiga hari kemudian Selasa 3 Juli 2018 terdakwa melalui media sosial lewat WhatsApp (WA) kembali menghubungi Yulius untuk mengambil 7 paket besar kiriman ganja dari Aceh.

Setelah Yulius dan seorang temannya benama Ridwan mengambil paket tersebut, kealamat Kantor Pos Tangerang.

Tidak lama kemudian sekitar pukul 10:00 wib, Yulius dan Ridwan ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN). Terdakwa sudah dua kali memerintahkan Yulius mengambil paket ganja berat keseluruhan 98.732,5 gram, atau 98 kg lebih, yakni bulan mei dan bulan juli 2018 diberi upah oleh terdakwa sebesar tiga juta limaratus ribu rupiah ujar Jaksa.

Atas kronologis kejadian tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Muhamad Imam Fadillah alias Kopral dengan penjara hukuman mati. Atas tuntutan tersebut, tim kuasa hukum terdakwa, membacakan pembelaannya, Pendi Sihombing dan Nasrulloh selaku pensihat hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, supaya memberikan keringanan hukuman dan menghukum terdakwa yang seadil adilnya, ujar Nasrulloh.

Berdasarkan pasal 28 UUD 1945, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, berdasarkan pasal 4 UU No. 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM). Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hati nurani dan hak beragama papar Nasrulloh dalam nota pembelaannya.

Atas pledoi (pembelaan) penasihat hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Reza Vahlefi Sohi secara lisan langsung menanggapi tetap pada tuntutan mati yang sudah dibacakan terhadap terdakwa pungkas Jaksa.

Persidangan selanjutnya, dijadwalkan senin tanggal 1/4 dengan agenda tanggapan atau (Replik) Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa. (jesman)

Kendalikan Peredaran Ganja, Penghuni Lapas Kelas 1 Dituntut Hukuman Mati

2019-03-20

Tangerang - FH&H online

Sidang atas terdakwa Muhamad Imam Fadilah alias Kopral (27) di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa 20/03 berlangsung diruang sidang tujuh


Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim I Ketut Sudira, SH, MH dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reza Vahlefi, SH.



Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reza Vahlefi sebelumnya telah menjerat terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Sebelum kami membacakan tuntutan, kami terlebih dahulu menguraikan kronoligis perbuatan terdakwa atas pelanggarannya terhadap pasal pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) tentang narkotika ujar Jaksa dipersidangan. 



Adapun terdakwa Muhamad Imam, sekitar bulan Mei 2018 sedang menjalani pidana di Lapas Kls I Tangerang, diperintah oleh Steven Irawan alias Buyung yang juga sedang menjalani pidana di Lapas yang sama, untuk mengambil paket narkotika di Kantor Pos Tangerang dan terdakwa menyanggupi.



Karena terdakwa mempunyai orang yang sanggup mengambil paket narkotika tersebut, lalu Steven mengirim Resi pengiriman barang narkotika ganja yang dikirm dari Aceh dengan alamat pengirm dari Jln. Iskandar Lambhuk Ulee Kareng Kota Banda Aceh.



Minggu, 1 Juli 2018 terdakwa dari Lapas menghubungi Yulius agar mengambilkan paket narkotika yang dikirim dari Aceh di alamat Kelurahan Cibodas RT 08/08 Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.



Setelah tiga hari kemudian selasa 3 Juli 2018 terdakwa menghubungi Yulius untuk mengambil 7 paket besar kiriman kiriman ganja, tidak lama kemudian sekitar pukul 10:00 wib, Yulius dan temannya Ridwan ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional, terdakwa sudah dua kali memerintahkan Yulius mengambil paket ganja berat keseluruhan 98.732,5 gram, atau 98 kg lebih, yakni bulan Mei dan bulan Juli 2018 diberi upah oleh terdakwa sebesar tiga juta limaratus ribu rupiah ujar Jaksa.



Atas perbuatan terdakwa, JPU menuntut terdakwa Muhamad Imam Fadilah dengan penjara hukuman mati. Mendengar tuntutan tersebut terdakwa langsung tertunduk lesu. Menurut Jaksa, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ujar Jaksa di persidangan.



Setelah Jaksa  membacakan tuntutannya, pihak Penasehat Hukum terdakwa, Pendi Sihombing, SH dan Nasrulloh, SH akan mengajukan pembelaan atau Pledoi katanya.

Persidangan dilanjut Senin, 25/03 dengan agenda Pledoi. (jesman)

Kesaksian Herman Yusuf menyangkal BAP

2019-03-14

Saksi Herman Yusuf, Andre dan Deni saat diperiksa di persidangan


Jakarta - FH&H online,

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyidangkan perkara atas terdakwa Soeseno Halim. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anton Hardiman, SH, MH dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mendakwa Soeseno Halim dengan pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP tentang pengeroyokan.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa 12/03/2019 mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Indri Murtini memeriksa saksi saksi yang berkaitan dengan perkara terdakwa Soeseno Halim.

Saksi Herman Yusuf bersama dua anaknya, Andre dan Deni adalah saksi korban dihadirkan oleh Jaksa Penuntun Umum (JPU) dimuka persidangan untuk memberi kesaksian.

Berawal dari sengketa atas kepemilikan Rumah antara terdakwa Soeseno Halim dan saksi Herman Yusuf yang beralamat di Jln Bisma 14 blok C No. 5 Rt 011/009 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Periuk Kota Jakarta Utara.

Saksi Herman Yusuf menerangkan, pada saat hari Rabu, 08/08/2018 Rumah yang dia tempati tiba tiba didatangi tiga orang yang tidak dikenal, berperawakan tinggi berkulit hitam, lalu menggedor pintu gerbang dan berteriak teriak, keluar keluar rumah ini mau dikosongkan ujar Herman dipersidangan.

Mendengar teriakan itu lalu saksi Herman memerintahkan anaknya Deni untuk melihat kedepan gerbang, lalu saksi Deni cekcok dengan ketiga orang yang ada didepan rumah, pada saat yang bersamaan saksi Herman Yusuf naik kelantai dua rumah lalu melihat kebawah arah halaman rumah, orang sudah banyak, lalu saya telepon Kapolsek Tanjung Periuk untuk minta bantuan ujar Herman.

Lalu saksi Andre juga menyusul Abangnya Deni kedepan rumah, tiba tiba didepan teras rumah saksi Andre dipiting dan ditarik lehernya oleh ketiga orang tak dikenal itu, "Akhirnya saya terjatuh dan tangan kanan saya terinjak oleh orang yang mengeroyok saya", ujar Andre.

Jelang kurang lebih satu jam, tibalah petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Utara untuk mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Setelah Ketua Majelis Hakim Indri Murtini mengkonfrontir kesaksian Herman Yusuf dengan terdakwa Soeseno, ada perbedaan, yakni saksi Herman menyatakan di BAP Penyidik, bahwa terdakwalah yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut.

Namun terdakwa membantah, dan dalam BAP Herman menyatakan massa gerombolan tersebut kurang lebih 30 orang masuk kerumahnya, tapi didepan persidangan Herman membantah, dia mengatakan, "Kesaksian saya yang benar adalah yang sekarang di Pengadilan, bukan yang di BAP Kepolisian", tegas Herman. Satu pertanyaan dari pernyataan saksi Herman Jusuf, dimana pembenaran antara keterangan di BAP dan pernyataan di hadapan Ketua Hakim Mulia?

Sama halnya dengan kesaksian Andre, di BAP Polisi mengatakan yang menarik lehernya adalah saudara Erik Richkinal Telussa sehingga terjatuh, lalu saudara Hanni Charles Sahertian yang menginjak tangan kanan Andre.

Namun di persidangan terungkap, Saksi Andre menyatakan yang menarik lehernya dan hingga dia terjatuh dan yang menginjak tangan kanannya sama sekali dia tidak mengenal pelakunya, inilah fakta dan kesaksian yang terjadi dipersidangan. 

Kuasa Hukum terdakwa, Fikerman Sianturi, S.H. mengatakan, dari ketiga orang saksi tersebut menceritakan, tidak satupun yang melihat bahwa terdakwa Soeseno Halim yang melakukan langsung pemukulan, penganiayaan tersebut kepada saksi korban. "Maka jelas klien saya seharusnya tidak jadi terdakwa", tegas Fikerman.

Sebelum Ketua Majelis Hakim Indri Murtini menutup sidang, dia menjawab permohonan penangguhan penahanan atas terdakwa, yang sebelumnya telah diajukan Penasihat Hukum Fikerman Sianturi, dengan pertimbangan bahwa terdakwa Soeseno menderita penyakit dalam yang akud.

Atas permohonan penangguhan tersebut, kami selaku Majelis sudah musyawarah belum bisa mengabulkan penangguhan penahanannya, tanpa alasan Hakim Indri hanya menjawab seperti itu, sidang dilanjut pekan depan selasa 10/03/2019 dengan agenda pemeriksaan saksi. 

(Jsman, Fny, jay)

Kapolri Terima Audiensi 18 Manajer Klub Sepak Bola Liga 1

2019-03-13

Jakarta - FH&H online,

Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., menerima langsung audiensi dari 18 manajer klub sepak bola Liga 1 di Rumah Dinas Kapolri, Jakarta Selatan, Selasa (12/3).

Kehadiran para manajer sepak bola tersebut dalam rangka menyatakan komitmen untuk mengikuti Liga 1 secara fair play dan menjunjung tinggi sportifitas. 

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri turut didampingi oleh Kasatgas Anti Mafia Bola Polri Brigjen Pol. Drs. Hendro Pandowo, M.Si., dan Wakasatgas Anti Mafia Bola Polri Brigjen Pol. Krishna Murti, S.I.K., M.Si. (Humas)

BOS CV. JUAN ABADI DIPOLISIKAN

2019-03-09

Jakarta - FH&H Online,
Akibat perbuatannya melawan hukum Yosef Sugianto (40) dilaporkan kepihak Kepolisian Sektor Kalideres Jakarta Barat. Jaelani (36) korban penganiayaan telah melaporkan Yosef Sugianto ke Satreskrim Sektor Kalideres atas sangkaan penganiayaan, Jaelani bersama Istri dan Kuasa Hukumnya Halim Darmawan, SH, MH, CLA, pada hari kamis 4/3/2019 mendatangi Polsek Kalideres Jakarta Barat membuat Laporan tindak pidana penganiayaan.
 korban Jaelani telah diterima oleh piket Reskrim Sektor Kalideres dengan No: STBL/160/K/III/2019/PMJ/Sektor Kalideres Jakarta Barat, atas tuduhan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang  ancaman hukumannya diatas 7 tahun penjara.
Awal mula kejadian penganiayaan tersebut, ketika Fenny Sadiyah tidak lain adalah istri korban Jaelani, memintai tolong untuk menemani menagih berupa uang sebesar 30 juta kepada Yosef Sugianto, yang sebelumnya sudah janji via Hand Phone untuk mengembalikan uang 30 juta yang dimasud.
Namun ketika Jaelani dan istrinya Fenny sampai ketempat (gudang) sekaligus tempat produksi GALVANIS tempat usaha Yosef Sugianto pada senin tanggal 4/3/2019 sekitar pukul 17:30 di pergudangan Jl. Benda Raya No. 5 Rt. 001/005 Kampung Belakang Kalideres Jakarta Barat, terjadi cekcok, dan korban langsung didorong dorong oleh Yosef.
Dihadapan istri korban dan salah satu teman Fenny, Yosef Sugianto bertubi tubi memukul, menendang, korban Jaelani dibagian tangan, dada dan perut. Tidak lama beberapa orang karyawan gudang melerai kejadian penganiayaan tersebut.
Menurut Jaelani selaku korban, pada saat kejadian tersebut dia tidak melakukan perlawanan, dia pasrah dipukul dengan tangan kosong, ditendang, saya pasrah aja papar Jaelani. Sebelum pergi dari TKP, istri korban dipanggil kakak ipar Fenny yang bekerja disitu dengan mengatakan, ""Udah Fenny masuk dulu, Yosef  udah mau bayarin tuh," ujar  Elia kakak ipar fenny. Namun, tanpa disangka, didalam kantor Fenny malah cekcok mulut dengan istri Yosef. Bukan dibayar malah istri Yosef terus memaki disaksikan oleh teman fenny. Dan lebih parahnya Fenny  mendapat WA dari salah satu kerabatnya yang kebetulan kerja didekat gudang Yosef bahwasannya Jaelani kembali dipukulin. Spontan Fenny keluar dan benar saja Jaelani sedang dipukul lagi. Saat itu juga Fenny dan Jaelani segera pergi mendatangi Polsek Kalideres dengan maksud membuatkan Laporan. Disaat mau pergi, Yosef berteriak, "Tunggu disitu Lo pada, Gua panggil Buser Kalideres".
Saat menghadap ke Polsek Kalideres, pihak Polsek memberi sararan agar supaya korban Jaelani terlebih dahulu dibawa Visum ke RSUD Cengkareng Jakarta Barat. Setelah senin 4/3/2019 sekira pukul 02:30 dini hari korban Jaelani selesai melakukan Visum, kembali lagi ke Polsek Kalideres.

Tiba di Polsek, korban Jaelani dan Istrinya Fenny dapat arahan dari salah seorang anggota reskrim, disarankan agar korban Jaelani datang kembali hari Kamis tanggal 7/3/2019 sambil menunggu hasil Visum dari RSUD Cengkareng dan siapa tahu ada perdamaian.
Jaelani  dan istrinya Fenny dengan sabar menuruti arahan dari pihak Polsek, sambil menunggu dua hari, akhirnya terjadilah kesepakatan antara korban Jaelani, Fenny sebagai istri dan Halim Darmawan, SH, MH, CLA sebagai kuasa hukum Jaelani, melaporkan perbuatan Yosef kepihak yang berwajib, yakni sesuai lokus (TKP) Tempat Kejadian Perkara diduga Penganiayaan ke Polsek Kalideres Jakarta Barat. (jes, hal, Wan)

HENTIKAN IMPUNITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DAN WUJUDKAN PEMULIHAN YANG KOMPREHENSIF BAGI KORBAN

2019-03-06

Jakarta - FH&H online, 
Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional sebagai bentuk solidaritas internasional
agar perempuan di seluruh dunia terbebas dari diskriminasi dan kekerasan. Setiap tahun Komisi Nasional
Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memperingati Hari Perempuan Internasional
salah satunya dengan meluncurkan Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan di
Indonesia. 

Tahun 2019, Komnas Perempuan meluncurkan CATAHU dengan judul “Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara” yang
merupakan pendokumentasian berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan
ditangani oleh lembaga pengadalayanan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun organisasi
masyarakat, serta pengaduan yang langsung datang ke Komnas Perempuan. 

Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Peningkatan pengaduan ini mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan semakin membaiknya mekanisme pencatatan
dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lembaga-lembaga layanan. Situasi
ini tidak seragam di semua wilayah, karena hingga tahun ini, 3 propinsi di Bagian Timur Indonesia yaitu
Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, masih belum memiliki data tentang kekerasan terhadap perempuan
yang bisa diakses secara nasional. Seperti tahun sebelumnya, wilayah tertinggi yang mencatat angka
pengaduan kekerasan terhadap perempuan (termasuk anak perempuan), adalah Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta. 

Peningkatan ini sejalan dengan intensitas upaya perbaikan akses
keadilan yang telah dilakukan melalui Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus
Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP), khususnya di Jawa Tengah. CATAHU Tahun 2019 ini merekam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang
dilaporkan sepanjang tahun 2018, di mana terdapat sejumlah temuan, pola dan trend kekerasan, yaitu:
a. Kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya) baik dalam lingkup rumah tangga maupun
di luar rumah tangga, masih merupakan kasus yang dominan dilaporkan. Kasus
WS yang tertinggi dilaporkan adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), kedua, Kekerasan dalam Pacaran (KDP), dan ketiga Incest;

b. Pelaporan kasus Marital Rape (perkosaan dalam perkawinan) mengalami
peningkatan pada tahun 2018. Hubungan seksual dengan cara yang tidak
diinginkan dan menyebabkan penderitaan terhadap isteri ini, mencapai 195 kasus
pada tahun 2018. 

Mayoritas kasus perkosaan dalam perkawinan dilaporkan ke
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta P2TP2A (sebanyak
138 kasus), selebihnya dilaporkan ke organisasi masyarakat dan lembaga lainnya. 

Meningkatnya pelaporan kasus perkosaan dalam perkawinan ini mengindikasikan
implementasi UU Penghapusan KDRT (UU P-KDRT) masih memiliki sejumlah
persoalan, terutama pada bagian pencegahan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan penanganan KDRT sendiri. Meski UU P-KDRT telah 14 tahun
diberlakukan, namun hanya 3% dari kasus KDRT yang dilaporkan ke lembaga
layanan yang sampai ke pengadilan;

c. Incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) masih cukup tinggi
dilaporkan pada tahun 2018, mencapai 1071 kasus dalam 1 tahun. Pelaku tertinggi
incest adalah Ayah Kandung dan Paman. Fakta yang mengkhawatirkan di tengah
kuatnya konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai wali dan pemimpin
keluarga yang tentunya diharapkan dapat melindungi perempuan dan anak
perempuan di dalam keluarga. Fakta ini juga menjadi penting dipertimbangkan
sebagai basis utama dalam membangun konsep ketahanan keluarga. Incest dan
marital rape merupakan kekerasan yang sulit diungkapkan, karena terjadi dalam
relasi keluarga dan terhadap korban telah diletakkan kewajiban untuk patuh dan
berbakti serta tidak membuka aib keluarga. Pengungkapan kasus incest dan
marital rape ini perlu ditindaklanjuti dengan penyediaan mekanisme pemulihan
yang komprehensif dan berpihak kepada korban, serta penghukuman pelaku yang
berorientasi pada perubahan perilaku, sehingga tidak mengulangi lagi kejahatan
yang pernah dilakukannya;

d. Selain incest dan marital rape, hal lain yang menarik perhatian dari kekerasan di
ranah privat, adalah meningkatnya pengaduan kasus kekerasan dalam pacaran ke
institusi pemerintah (1750 dari 2073 kasus). Bentuk kekerasan tertinggi dalam
relasi pacaran ini adalah kekerasan seksual. Relasi pacaran adalah relasi yang
tidak terlindungi oleh hukum, sehingga jika terjadi kekerasan dalam relasi ini, korban akan menghadapi sejumlah hambatan dalam mengakses keadilan. Meningkatnya pengaduan kasus kekerasan dalam relasi pacaran ke institusi
pemerintah pada tahun 2018, dapat dilihat sebagai upaya korban/masyarakat untuk
memperlihatkan fakta kekerasan dalam relasi yang tidak terlindungi ini, agar ada
penyikapan yang cepat dan tepat dari negara, sehingga kekerasan dapat
diminimalkan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban dapat diupayakan. Hal yang patut diapresiasi adalah, ditanganinya 1750 kasus kekerasan dalam relasi
pacaran oleh pemerintah, meskipun tidak ada payung hukum yang melindunginya. Respon yang baik ini diharapkan meminimalisasi kekerasan dalam relasi pacaran;

e. Penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi
korban (malicious distribution) merupakan kekerasan berbasis cyber yang
dominan terjadi pada tahun 2018. Kekerasan ini ditujukan untuk mengintimidasi
atau meneror korban, dan sebagian besar dilakukan oleh mantan pasangan baik
mantan suami maupun pacar. Pola yang digunakan korban diancam dengan
menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial, jika
korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak mau
kembali berhubungan dengan pelaku. Kekerasan berbasis cyber meningkat setiap
setiap tahunnya, dan tidak sepenuhnya dikenali oleh korban. Di sisi lain, layanan
bagi korban kekerasan berbasis cyber belum sepenuhnya terbangun dan bisa
diakses korban secara mudah, baik mekanisme pelaporan, maupun pendampingan
korban. Sementara hukum yang kerap digunakan untuk penanganan kasus-kasus
seperti ini adalah UU Pornografi dan UU ITE, yang dalam penerapannya justru
dapat mengkriminalkan korban. Dalam hal ini perempuan korban mengalami
ketidaksetaraan di depan hukum, karena hukum yang tersedia lebih berpotensi
menjerat korban dan mengimpunitas pelaku kekerasan;

f. Kekerasan di ranah publik (di tempat kerja, institusi pendidikan, transportasi
umum, lingkungan tempat tinggal, dll dan korban tidak memiliki relasi
perkawinan, kekerabatan atau relasi intim lainnya dengan pelaku), masih
didominasi oleh kekerasan seksual. Sebagaimana tahun 2017, kekerasan seksual
tertinggi adalah pencabulan/perbuatan cabul. Tingginya angka perbuatan cabul ini
disebabkan keterbatasan KUHP dalam mengenali perkosaan, sehingga kasus- kasus perkosaan yang dilaporkan ke Polisi yang tidak memenuhi unsur perkosaan
sebagaimana dimaksud dalam KUHP, oleh Polisi ditempatkan sebagai perbuatan
cabul, agar proses hukumnya dapat dilanjutkan. Padahal menyamakan perkosaan
dengan perbuatan cabul berdampak pada terlanggarnya rasa keadilan korban. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, perbuatan cabul ini dikategorikan
dalam Pelecehan Seksual, di mana kekerasan seksual yang dilakukan belum
berupa pemaksaan hubungan seksual, namun jika sudah terjadi pemaksaan
hubungan seksual, maka tindakan tersebut disebut Perkosaan;

g. Berbeda dengan tahun sebelumnya, wilayah tertinggi terjadinya kekerasan di
ranah publik adalah lingkungan tempat tinggal, dengan jumlah pelaku tertinggi
adalah tetangga dan teman. Mayoritas pelaku berusia 25 s.d 40 tahun dan korban
berusia 13 s.d 18 tahun;

h. Dalam konteks perempuan dan anak perempuan dalam kondisi khusus, dalam hal
ini perempuan/anak perempuan dengan disabilitas, perempuan/anak perempuan
dengan HIV/AIDS dan perempuan/anak perempuan minoritas seksual, serta
Perempuan Pembela HAM, kekerasan yang masih dominan dialami adalah
kekerasan seksual. Dari 89 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan
disabilitas, 64% adalah kekerasan seksual. Perempuan dengan disabilitas yang
paling rentan menjadi korban terutama di ranah publik, adalah perempuan dengan
tuna grahita dan intelektual. Dari laporan lembaga layanan diketahui, banyak
kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas yang sulit
diproses secara hukum, karena masih lemahnya dukungan/kepedulian masyarakat
dan minimnya pemahaman tentang disabilitas di kalangan aparat penegak
hukum/petugas layanan. Seringkali kasus terhenti karena kurangnya alat bukti, tidak adanya saksi, dan keterangan korban dianggap tidak cukup meyakinkan. Minimnya penerjemah yang memahami bahasa isyarat juga menjadi kendala
tersendiri dalam penanganan kasus;
i. Pada ranah negara atau dengan pelaku negara, jumlah kasus tertinggi yang
dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kasus kekerasan terhadap perempuan
akibat pemberlakuan kebijakan diskriminatif, kebijakan tata ruang dan eksploitasi
sumber daya alam. 

Terhadap sejumlah temuan terkait kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2018, Komnas
Perempuan merekomendasikan:
1. Seluruh elemen negara (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) perlu segera
mengakhiri impunitas dan pembiaran atas sejumlah persoalan kekerasan terhadap
perempuan, dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah
dikeluarkan oleh mekanisme nasional dan internasional HAM, termasuk dalam hal
ini rekomendasi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan);

2. Pemerintah dan DPR RI perlu segera membahas dan mensahkan RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual, untuk menghentikan impunitas bagi pelaku
kekerasan seksual dan membuka akses korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan atas ketidakberulangan, termasuk dalam hal ini
menyetarakan posisi perempuan di depan hukum untuk mendapatkan
perlindungan sepenuhnya atas tindakan pelanggaran hukum yang berbasis gender;

3. Aparat Penegak Hukum perlu mengoptimalkan penggunaan UU PKDRT, Undang
Undang Perlindungan Anak dan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap
perempuan, terutama kasus-kasus yang rentan menempatkan perempuan sebagai
pelanggar hukum;

4. Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dan Tokoh Adat agar semakin
meningkatkan upaya pendidikan masyarakat agar kebiasaan, praktik dan budaya
yang mendiskriminasi perempuan dan menempatkan perempuan sebagai objek
kekerasan, dapat diminimalkan;

5. Masyarakat agar tetap fokus pada perlindungan korban yang menjadi tanggung
jawab Pemerintah dengan pelibatan korban, keluarga, masyarakat,dan korporasi
sehingga tidak mereviktimisasi perempuan korban berkelanjutan. Demikian siaran pers ini untuk menjadi informasi publik, dan agar bersama-sama baik negara maupun
masyarakat mencegah, mengurangi kekerasan terhadap perempuan, dan mengedepankan keadilan dan
pemulihan korban. (uya, fenny) 

Jokowi Apresiasi Perayaan Imlek Nasional 2019 & Festival Imlek Nasional 2019

2019-02-11

Jakarta - FH&H, 

Presiden Jokowi menghadiri perayaan Imlek Nasional  2019 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019). 
Selain Jokowi, tampak hadir sejumlah tokoh antara lain Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI ke 6 Try Sutrisno, Menko Polhukam Wiranto,  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta Oedang, Ketua PBNU KH. Said Aqil Siradj, Tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkominfo Rudiantara, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, Sofjan Wanandi, Romo Benny Susetyo para menteri kabinet kerja, para duta besar negara sahabat dan pejabat tinggi negara lainnya, serta dihadiri oleh 29 raja dari seluruh nusantara termasuk dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional yang mewakili bidangnya seperti olahraga, kesenian, dan lainnya.
Acara ini dihadiri kurang lebih empat belas ribu orang dari berbagai penjuru tanah air dan memenuhi Hall B3 dan C3 JIExpo Kemayoran, Presiden Jokowi yang tiba di lokasi acara sekitar pukul 09.55 WIB tidak langsung duduk di bangku yang telah disediakan oleh panitia, kehadiran calon presiden petahana nomor urut 01 itu disambut antusias tamu undangan yang hadir.
Jokowi langsung ‘dikerumuni’ tamu undangan yang meminta foto bersama, Jokowi pun langsung melayani permintaan foto, bahkan dari setiap beberapa kali melangkah mantan gubernur DKI Jakarta berhenti sejenak untuk berfoto bersama tamu undangan yang telah menyodorkan kamera ponselnya, termasuk Presiden Jokowi bersedia melakukan swafoto dirinya dengan tamu undangan, tentu saja membuat suasana makin meriah, sementara tamu undangan lainnya meneriakkan nama Presiden RI dengan “Jokowi, Jokowi, Jokowi, Jokowi, Jokowi, Jokowi” teriak massa menyambut meriah kedatangannya.
Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan laporan dari ketua panitia, Sudhamek Agung Waspodo Sunyoto. Ia mengatakan kali ini tema yang diambil yakni “Merajut Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan.” Hal ini sebagai wujud dan tindakan komitmen warga negara Indonesia Tionghoa untuk tetap bersatu dalam Kebhinekaan. Dalam acara ini, ditampilkan atraksi khas Tionghoa seperti barongsai dan juga kesenian daerah lainnya seperti Reog hingga Ondel-ondel. “Ada juga permainan alat musik klasik Guzheng yang akan mengiringi lagu-lagu kebangsaan,” ungkap Sudhamek.
Perayaan Imlek Nasional ini merupakan yang pertama diselenggarakan secara nasional. “Kita ini sekarang, di seluruh dunia, yang dihadapi adalah gejala disintegrasi. Sehingga sebagai warga negara yang baik kita pun juga harus bisa mewujudkan bahwa suku Indonesia Tionghoa itu bisa bersatu. Kita ini kelompok kecil jangan sampai terbelah-belah,” jelas Sudhamek.
Kemudian acara dilanjutkan dengan pidato dari Presiden Jokowi. “Pertama-tama kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada suku Indonesia Tionghoa, di mana pun, saudara-saudara Bapak-Ibu berada saya ingin mengucapkan Xin Nian Kuai Le, selamat tahun baru dan Gong Xi Fa Chai,” kata Jokowi membuka pidatonya. 
Jokowi juga turut menyampaikan apresiasinya karena perayaan ini merupakan kali pertama seluruh suku Indonesia Tionghoa merayakan Imlek secara bersama-sama dan dalam lingkup nasional. “Inilah kekayaan dan keanekaragaman budaya yang ada di tanah air Indonesia. Kita harus paham bahwa kita ini adalah bangsa besar yang dianugerahi dengan beragam warna, seperti perbedaan agama, suku, adat, agama bahkan bahasa,’ ujarnya dalam pidato pembukaannya.
Berkaitan dengan momentum pemilu yang akan berlangsung dalam waktu dekat Presiden juga menghimbau agar peserta yang hadir memanfaatkan hak pilihnya. “Saya titip agar kita semuanya hadir ke TPS-TPS terdekat bapak ibu semuanya. Jangan sampai ada satupun yang tidak hadir ke TPS, harus hadir semuanya. Jangan mendengarkan hal-hal yang menakut-nakuti. Jangan takut ditakut-takuti. Semuanya 100% harus hadir di TPS. Karena ini menentukan masa depan negara kita. semakin banyak partisipasi masyarakat yang datang ke TPS akan semakin baik untuk negara ini,” tegas Presiden Jokowi. 
Festival Imlek Nasional 2019
Selain itu, Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat Indonesia juga turut mengadakan acara Festival Imlek Nasional 2019 di lokasi yang sama. Selain merayakan tahun baru Imlek, festival ini juga bertujuan untuk mewujudkan keberagaman Indonesia, sesuai dengan tema besar yang diusung yakni “Merajut Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan.” Untuk itu berbagai pertunjukan akulturasi budaya Indonesia dan Tiongkok, serta produk-produk unggulan dan kuliner dalam maupun luar negeri turut ditampilkan dalam festival ini.
Rudi Halim selaku Ketua Umum Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat Indonesia sekaligus sebagai Ketua Panitia Festival Imlek Nasional menyampaikan, “Mengapa kita sebut festival karena kita ingin acara ini dikemas untuk semua kalangan. Jadi acara dimulai dari pagi pukul 10.00 hingga pukul 21.00, dimana ada menampilkan alat musik Kolintang untuk lagu-lagu daerah Indonesia maupun lagu Mandarin, lalu atraksi naga, barongsai yang juga berkolaborasi dengan Reog dan Ondel-ondel, termasuk pameran produk dalam negeri, kuliner khas Tionghoa, food truck dan makanan dari berbagai daerah di Indonesia serta ditutup dengan kemeriahan kembang api setiap harinya, acara akan berlangsung dari tanggal 07 sampai dengan 10 Febuari 2019 dan terbuka untuk umum.” ungkap Rudi.
Sementara itu, Soegiharto Santoso alias Hoky, selaku Ketum Aptiknas yang hadir bersama anggotanya dan rombongan Relawan DJM serta CEO Indonesia yang berjumlah 200 orang menyatakan; “Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden RI ke 4 yaitu Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menerbitkan Keppres No. 6/2000 untuk Pencabutan Inpres No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa, serta menyatakan bahwa Hari Raya Imlek adalah hari libur yang fakultatif, tentu saja kita juga berterima kasih kepada Presiden RI ke 5 yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri, karena beliau-lah pada tahun 2002 menetapkan bahwa Imlek sebagai hari libur nasional dan mulai diberlakukan pada tahun 2003, sehingga dari tahun ke tahun perayaan Imlek dapat diselenggarakan semakin meriah, tentu saja perayaan Imlek dapat menjadi momentum penting untuk Suku Tionghoa dalam turut membangun Bangsa Indonesia yang besar, makmur, damai dan berkeadilan serta menjunjung tinggi toleransi dengan cara terus merajut kebinekaan dan memperkokoh persatuan Indonesia, sesuai tema yang diusung oleh panitia.” ungkap Hoky.
Hoky juga menambahkan; “Saya merasa senang dan bangga dapat hadir bersama teman-teman, apalagi tadi Pak Jokowi berkenan melakukan swafoto dengan menggunakan kamera ponsel pribadi saya. Kita jujur saja, mana ada sih di dunia ini, seorang presiden mau melakukan swafoto dengan rakyatnya serta dilakukan sendiri oleh presidennya.” pungkas Hoky dengan sumringah. 
Dalam kesempatan tersebut Kosuman, selaku Ketua DPD DJM DKI Jakarta menyatakan; “Suku Tionghoa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Bangsa Indonesia, karena suku Tionghoa juga turut aktif memperjuangkan pembangunan Indonesia untuk menjadi bangsa besar dan disegani, mandiri secara ekonomi, berbudaya luhur serta berupaya untuk dapat berkeadilan di segala bidang,” tutur Kosuman.
Perayaan Imlek Nasional 2019 dan Festival Imlek Nasional 2019 kali ini juga melibatkan tokoh masyarakat Tionghoa antara lain; Teddy Sugianto, David Herman Jaya, Eddy Hussy, Ulung Rusman, Pui Sudarto, Husin Widjajakusuma, Ferry Salman dan Sony Kusumo serta melibatkan berbagai elemen masyarakat Tionghoa lainnya.(Hoky, Vincent & Foto: Hendra & Presiden RI Bapak Jokowi)

 
Support : Copyright © 2016. Majalah Fakta Hukum & Ham - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by klikmediakreasi
IT powered by Majalahfaktahukumdanham