Sertijab Bupati Bogor Berlangsung Khidmah

2018-12-31

Cibinong - FH&H online,  

Bupati Bogor, Hj. Ade Yasin melakukan serah terima jabatan dengan Hj. Nurhayanti yang sebelumnnya sebagai Bupati Bogor, di Hal. Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Senin (31/12). Pascapelantikan oleh Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung Kemarin. 

Usai penandatanganan berita acara Sertijab Bupati dan penyerahan memori jabatan, Nurhayanti menyampaikan selamat kepada ibu Ade Yasin dan Iwan Setiawan yang telah terpilih dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor masa bakti tahun 2018-2023,disertai harapan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, bimbingan dan perlindungan selama menjalankan tugas. 

Selanjutnya Nurhayanti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang selama ini telah memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan, baik moril maupun materil, yakni Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, para anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bogor, Ketua, Wakil dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, seluruh jajaran Forkominda, MUI, Para pimpinan perusahaan, kalangan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi, LSM, teman teman media dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

"sungguh berterima kasih atas kebersamaan, sinergi dan dukungan yang telah diberikan kepada saya,"ungkapnya. 

Kemudian kepada tim kerja saya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Sekda para asisten dan staf ahli, para kepala OPD, termasuk camat serta seluruh kepala Desa/Lurah, saya sungguh merasa bangga dan sangat berterima kasih memiliki tim yang solid. 

Sementara itu, Bupati Bogor,  Ade Yasin yang di dampingi Wakil Bupati Bogor,  Iwan Setiawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang telah memberikan pilihannya kepada pasangan Hadist hingga kami menerima estafet kepemimpinan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor masa bakti tahun 2018-2023. 

"terima kasih sebesar besarnya kepada warga masyarakat Kabupaten Bogor, kami bukan paling pintar, keren dan hebat tapi setelah dipercayakan masyarakat memimpin Kabupaten Bogor, kami akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena kami ingin melayani bukan dilayani,"ungkapnya. 

Ade yasin juga mengatakan bahwa program pancakarsa merupakan koridor pembangunan Kabupaten Bogor selama lima tahun depan yaitu, Bogor Membangun, Bogor Cerdas, Bogor Maju, Bogor Sehat, Bogor Beradab. 

"seluruh karsa dimaksud menjadi dasar dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah serta penentu dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, baik mandiri maupun terintegrasi,"katanya.

Ia juga mengatakan pada tahun 2019 akan meningkatkan sejumlah intensif seperti contohnya RT dan RW serta kader posyandu agar mereka semangat dalam bekerja sehingga dapat sering turun ke lapangan untuk mendata bila ada masyarakat miskin. 

"nantinya harus ada data yang akurat berapa jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bogor,"ungkapnya. 

Ade Yasin juga mengatakan akan menuntaskan sekolah yang rusak bisa selesai dalam tempo 3 tahun dan rehab pondok pesantren dan madrash juga perlu diperhatikan.

"januari mendatang kita akan mengundang pimpinan pondok pesantren yang belum memiliki legalitas kita akan usahakan mereka mempunyai legalitas agar dapat mendapatkan bantuan dari Pemerintah,"ujarnya. 

Di bidang kesehatan akan menambah Kartu Bogor Sehat sekitar 200ribu pada tahun ini karena sebelumnya hanya 500 ribu untuk masyarakat miskin. 

"masyarakat miskin kedepannya tidak boleh lagi di tolak oleh rumah sakit dan kita juga akan membangun pelayanan satu atap untuk warga miskin jadi ketika masuk rumah sakit tidak harus kemana-kemana dalam mengurus segala sesuatu karena ada dalam satu gedung," tegasnya. 

Tahun 2019 menurut Ade Yasin Kabupaten Bogor akan merintis agar memiliki beras bogor yang bernama carita makmur. 

"kami akan membantu para petani dengan bantuan permodalan melalui kartu tani,"imbuhnya. 

Terakhir, Ade Yasin mengatakan Kabupaten Bogor harus bebas Narkoba dan minuman keras, sehingga pemuda-pemudi Kabupaten Bogor menjadi generasi emas bagi bangsa Indonesia. (Yulwi janarko,Niko)

Gubernur Lantik Bupati- Wakil Bupati Bogor 2018- 2023

BANDUNG - FH&H online, 
Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil melantik Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih Ade Yasin - Iwan Setiawan hasil Pilkada Serentak tahun 2018, di Aula Barat, Gedung Sate Bandung, Minggu (30/12/2018).

Pelantikan ini merupakan amanat Pasal 164 undang- undang nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur di Ibu Kota Provinsi, dan juga amanat surat Menteri Dalam Negeri nomor 131.32/7860/OTDA tertanggal 1 Oktober 2018 hal penyampaian keputusan Menteri Dalam Negeri seiring dengan telah terbitnya keputusan Mendagri tentang pemberhentian Bupati Bogor serta pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2018.

Seiring dengan itu, Gubernur Ridwan Kamil selaku pribadi dan atas nama Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih masa jabatan tahun 2018-2023.

"Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU dan Bawaslu serta Panwaslu selaku penyelenggara Pilkada, juga kepada TNI dan Polri atas dukungan pengamanannya yang telah bersama-sama mendukung terlaksananya Pilkada secara aman dan kondusif,” Kata Emil panggilan Gubernur. 

Kabupaten Bogor, ungkap Emil, merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat dengan 5,71 jiwa penduduk. Adapun kendala terbesar yaitu melayani penduduk yang besar tersebut. Maka kata Dia, keberhasilan program pembangunan di tingkat daerah akan berdampak terhadap keberhasilan di tingkat Provinsi. 

Oleh karenanya, Gubenur Emil berharap program- program yang akan dicanangkan di Kabupaten Bogor dapat sinkron dan sinergis dengan visi Jawa Barat Juara Lahir dan Bathin dengan inovasi dan kolaborasi.   

Seiring itu, Emil meminta Kepala Daerah terpilih untuk segera menjalin komunikasi dan kemitraan dengan seluruh stakeholders, jajaran Forkopimda, tokoh- tokoh masyarakat, dan tokoh- tokoh agama untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membangun konsolidasi intern Pemerintahan Daerah dengan para ASN agar tugas- tugas Pemerintahan Daerah terutama pelayanan publik di Kabupaten Bogor supaya dapat terus berjalan optimal. 

"Mari budayakan bekerja cerdas dalam mewujudkan target dan program pembangunan daerah serta manfaatkan kemajuan teknologi digital untuk percepatan pembangunan. Mari kita wujudkan bersama Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi," ungkap Ridwan. 

Tak lupa, Emil pun mengingatkan kepada para aparatur agar bekerja sesuai aturan perundang-undangan dan menjaga penuh integritas. Yaitu dengan mencegah dan memberantas segala bentuk ketidakjujuran, korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, dan lain sebagainya.

"Tak bosan juga saya pesankan untuk menjaga tiga nilai utama sebagai seorang penyelenggara negara, yakni integritas, jiwa melayani sepenuh hati, dan profesionalisme. Insha Allah jika ketiga nilai dasar ini selalu dijaga, kita sebagai Pimpinan Daerah akan nyaman dalam bekerja, rakyat yang kita ayomi juga akan terlayani dengan sebaik- baiknya,” Pesannya.

Gubernur Jawa Barat juga meminta agar segera memberi solusi terkait persoalan jalur tambang di Parungpanjang. Ia menilai, polemik jalur tambang merupakan masalah pelik yang perlu segera ditangani.

"Hakikat pembangunan kan berjenjang masalah di daerah adalah didahulukan dengan pemerintah terdekat. Saya juga bingung Pemkab Bogor kok tidak memberi upaya yang terlihat maksimal. Jadi kebetulan bupatinya baru ya sudah saya titipkan dulu masalah yang menurut saya, jadi kalau Jabar mah Citarum sebuah krisis nah di sana mah Parungpanjang," ujar Ridwan.

Emil, begitu ia disapa, mengatakan Ade Yasin telah memaparkan solusi jangka pendek untuk masalah tersebut.

"Ibu Ade sudah menghadap ada solusi jangka pendek secepatnya. Kita lihat Setelah dilantik punya full power untuk menyelesaikan masalah salah satunya Parungpanjang," tandasnya.

memang parung panjang ini sering bergolak truk yang melintas melewati jalan yang sering di lintasi masyarakat,harus ada pengaturan dari pemerintah.. saya akan melakukan oertemuan biar diseoatkati gar tidak menghambat kegiatan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Bogor,  Ade Yasin yang ditemui setelah acara pelantikan mengatakan bahwa jalur tambang merupakan solusi  akan tetapi bila megunakan APBD Kabupaten Bogor agal berat sedangan di Provinsi sedang dibahas, maka kita akan mencari investor swasta untuk membuat jalan tambang dan para pengusaha tambang di Kabupaten Bogor tidak keberatan bila jalan tersebut berbayar

"kita harus cepat membuat jalur tambang sehingga tidak bergolak terus, namun tidak dalam 100 hari pertama, karena infrastruktur memerlukan waktu, terlebih jalan tersebut sekitar 18 Km dan memerlukan biaya sekitar 175 Milyar Rupiah,"katanya

memang parung panjang ini sering bergolak truk yang melintas melewati jalan yang sering di lintasi masyarakat,harus ada pengaturan dari pemerintah.. saya akan melakukan oertemuan biar diseoatkati gar tidak menghambat kegiatan masyarakat.

jalur tambang merupakan solusi dan memerlukan biaya berat dengan anggaran APBD agak berat mungkin di provinsi juga sedang di bahas makan kita akan mencari investor yang akan membuat jalan tambang swasta.

"slebak wangi parung pankanh 18 km 175 milyar untuk satu ruas yang mewlawti parung panjang jadi lebak wangi cigudeg,parung panjang keluar bsd alternatif lebak banten kita harus cepat agar tidak bergolak

untuk 100 hari pertamakami punya pancakarsa lima keinginan bogor membangun,sehat,maju cerdas,

Ia juga menuturkan dalam 100 hari pertama kami akan cepat dengan program pancarsa yakni Bogor Membangun, Bogor Cerdas, Bogor Maju, Bogor Sehat, Bogor Beradab.

"diawali pencanangan RSUD di wilayah utara yang memang dibutuhkan oleh masyrakat tapi pembangunannya setelah pembebasan dan kita juga sudah membuat proposal kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,"ungkapnya


Selanjutnya Ade Yasin ingin memberikan legalitas Pondok Pesantren dan Madrasah yang konsen di pendidikan keagamaan. 

"kita akan berkerjasama dengan ikatan notaris sehingga mereka bisa mendapatka  bantuan dari Pemerintah,"imbuhnya

Di bidang kesehatan akan menambah Kartu Bogor Sehat sekitar 200ribu pada tahun ini karena sebelumnya hanya 500 ribu untuk masyarakat miskin. 

"masyarakat miskin kedepannya tidak boleh lagi di tolak oleh rumah sakit dan kita juga akan membangun pelayanan satu atap untuk warga miskin jadi ketika masuk rumah sakit tidak harus kemana-kemana dalam mengurus segala sesuatu karena ada dalam satu gedung," tegasnya. 

Dalam meningkatkan rata rata lama sekolah, Bupati Bogor mengungkapkan kita akan membantu dalam memfasilitasinya kalau Pemerintah Pusat dan Provinsi sudah memberikan BOS, Pemerintah Kabupaten Bogor nantinya akan mengratiskan LKS untuk 4 mata pelajaran yang ada di ujian Nasional saat ini sudah di anggarkan pada tahun 2019.(Niko)

DUKUNG JOKOWI - MA'RUF AMIN , PIKA & SNCI BERSINERGI

2018-12-01

Jakarta - FH&H online, 

Pengawal Indonesia Kerja (PIKA) adalah organisasi non partai yang terbentuk tidak berkaitan dengan partai. Saat ini PIKA terbentuk murni untuk mengawal pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 01 agar terpilih menuju RI 1. 

Untuk menunjukan bukti keseriusan dalam mengusung Jokowi Ma'ruf Amin, Kamis, 29 November 2018, pukul 14.00 Wib,   PIKA membuat Memorandum of Understanding (MoU)  bersama dengan SNCI (Sinergi Nawa Cita Indonesia) untuk Pengawalan Capres dan Cawapres Nomor Urut 1 bertempat di jalan Pembangunan 1 No. 7 Petojo Utara,  Jakarta Pusat. 
Ketum SNCI (sebelah kiri) bersalaman bukti saling bersinergi dengan Ketum PIKA Bapak Leo RT Panjaitan

Dalam sambutannya, Ketua Umum SNCI, Dr. RM. Suryo Atmanto, MBA, MRE memberikan penekanan pada program Nawacita yang wajib dikawal masyarakat, dengan tujuan memberi informasi yang strategis untuk menjadi bahan pertimbangan presiden. 

Terkait dengan alasan MoU dan dukungan kepada Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin, Suryo menjelaskan bahwa hal ini berkaitan dengan penuntasan program pemerintah yang dinamakan program Nawacita yang harus diselesaikan, dan harus bersatu padu untuk menuntaskan program itu. “Kami akan ikut aktif mendukung Pak Jokowi dan Pak KH. Ma’ruf Amin untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden periode 2019-2024 karena program itu ada melekat pada Presiden Jokowi untuk menuntaskan dan menyelesaiakannya,” tegas Suryo.

Dr. RM. Suryo Atmanto, MBA, MRE memberikan penekanan pada program Nawacita 

Di lain kesempatan, Ketua Umum PIKA,  Bapak Leo RT Panjaitan menegaskan kembali, "PIKA adalah organisasi non partai yang tidak ada kaitannya dengan politik apalagi dengan urusan caleg mencaleg. Artinya PIKA murni untuk mengawal pasangan Capres dan Cawapres No 1 untuk kembali duduk di Istana".

Terkait dengan MoU dengan SNCI, Ketum PIKA menjelaskan bahwa MoU ini adalah langkah awal dalam rangka bekerja bersama dengan menguatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak, serta perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing-masing pihak. 

Adapun Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama itu diantaranya adalah mengadakan kegiatan berskala regional maupun nasional di berbagai daerah maupun di pusat, meningkatkan produktifitas jajaran anggota, berpartisipasi dalam menjalankan program-program pemerintah di segala bidang, membantu pemerintah untuk percepatan investasi di dalam negeri serta peningkatan ekspor produk nasional guna peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemudian Ketum PIKA menerangkan tentang strateginya dalam pengawalan pemenangan itu dengan cara memastikan dua  orang warga disetiap RT seluruh indonesia, yang selanjutnya akan ditugaskan untuk mengawal pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya sampai ke TPS, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak ikut memilih. 

Untuk itu PIKA dan SNCI siap bersinergi dalam pengawalan JOKOWI - MA'RUF AMIN menuju RI 1. (Fenny, Jay, Wandi)

Wabup Kotim resmi melepas peserta Ikrar Bersama Anak Bangsa

2018-10-26

SAMPIT - FH&H, 
Tidak kurang dari 70 peserta Ikrar Bersama Anak Bangsa (IBAB) utusan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dilepas resmi oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Sampit Kalteng, HM Taufiq Mukri di halaman Kantor Kesbangpol Kotim, Kamis (25/10/2018) pagi.

Pelepasan ini dalam rangka mengikuti Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke–90 Provinsi Kalimantan Tengah yang akan diselenggarakan di Kota Sampit 26-28 Oktober 2018. Pelepasan ditandai dengan pengalungan tanda peserta oleh HM. Taufiq Mukri.

Dalam kesempatan itu, Wabup berpesan kepada peserta agar para pemuda menumbuhkembangkan semangat perjuangan, semangat kebersamaan dan semangat solidaritas, terus menjunjung tinggi rasa nasionalisme terhadap NKRI. Selain itu dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan berbagai potensi sumber daya yang ada demi mewujudkan cita-cita bangsa yang kuat, berdaulat, cerdas, dan bermartabat.

Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kotim, Najmi Fuadi mengatakan kegiatan IBAB nantinya akan diselenggarakan di Kota Sampit sejak tanggal 26-28 Otober 2018. 

Peserta kegiatan ini diperkirakan 1200 orang ditambah lagi undangan dan Muspida FKPD se Kalteng, serta organisasi kepemudaan dan mahasiswa, diperkirakan menjadi sebanyak 2500 lebih.

“Saat ini kita siap dalam penyelenggaraan IBAB ini. Pada tanggal 27 Oktober pagi ada senam bersama, pertandingan voli antar kabupaten dan ada agenda malam keakraban dan tanggal 28 apel bersama hari Sumpah Pemuda dipimpin oleh Gubernur Kalteng, dilanjutkan ikrar bersama,” terang Najmi.[Samsin]

Bupati Sukabumi menggelar Rapat bulanan

2018-10-19


Sukabumi - FH&H Online,
Rabu (17/10) Bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi (SETDA) Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (pemkab sukabumi) menggelar rapat Dinas Bulanan. 

Kegiatan tersebut di hadiri oleh Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami beserta Wakil Bupati Sukabumi H. Adjo Sardjono dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi (Sekda) H. Iyos Somantri.

Dalam arahannya Bupati mengajak kepada para kepala perangkat daerah agar selalu mengevaluasi dan meningkatkan kinerja agar terciptanya iklim kerja yang lebih baik lagi.

"Kinerja rekan-rekan semua sampai ketahapan bawah  tolong di evaluasi untuk peningkatan kinerja yang lebih baik" harapnya

Selanjutnya Bupati menerangkan bahwa capaian tujuan akan bisa tercapai jika semua bekerja sama dan saling membantu.

"Untuk mencapai tujuan bersama, maka kita harus bekerja bersama-sama saling mendorong dan membantu untuk percepatan pembangunan di kabupaten Sukabumi", jelasnya

Bupati pun berharap seluruh aparatur Sipil Negara di pemerintahan Kabupaten Sukabumi agar senantiasa bekerja secara ikhlas dan penuh dengan tanggung jawab untuk terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang lebih baik.

"Bekerjalah dengan hati nurani dan yakini target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kita semua bisa tercapai", pungkasnya

Agenda rapat dinas di isi dengan expose dari bank mandiri dan di lakukan Penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten sukabumi dengan kejaksaan negeri kabupaten sukabumi tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. (Dendis)

Kisah Pilu Warga Kp. Kubang Desa Bantar Gadung Kecamatan Bantargadung

2018-10-14

Bantargadung - FH&H online,
Siang itu cuaca hari ini agak mendung, gerimis kecil sudah turun diantara pepohonan. Raut wajah Pak Ayut (57) tahun bersama istri tercintanya menyiratkan kecemasan,  kalau sudah datang musim hujan kami sekeluarga kerepotan air hujan dari atas genteng dan tembias dari dinding bilik rumah membasahi seluruh ruangan rumah, lirihnya sambil mendekap istrinya Sabtu 13/10/2018 kepada media di depan rumahnya. 

Penghuni gubuk reot pak Ayut berukuran 5 meter x 7 meter Persegi, yang berada di Kp. Kubang Rt. 005/002 Desa Bantar Gadung Kec. Bantar Gadung Kab. Sukabumi sangat memprihatinkan seluruh dindingnya menggunakan bilik bambu yang sudah mengelupas,  pintu dari triplek mulai rapuh,  atap genteng dan plapon pun akan roboh. 

Di ruangan pengap itulah pasangan suami istri ini untuk  bertahan hidup dengan keadaan yang sangat susah. 

Dikatakan pak Ayut bukan tidak ingin memperbaiki "rumah" keterpurukan ekonomi yang sangat sulit dengan mata pencaharian sebagai kuli serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu, itu pun kalau ada yang membutuhkan tenaga saya. 

Selama ini saya sangat berharap kepada Pemerintah Kab. Sukabumi khususnya Bapak Bupati Sukabumi agar bisa mengulurkan tangannya dan dapat memberikan bantuan untuk merenovasi gubuk saya, tegasnya. (Dendis)

MONITORING POLSEK KARAU KUALA DALAM RANGKA PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA

2018-06-27

KALTENG - FH&H online,

Barsel-Sektor Polsek Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Ipda.Rahmad Tuah,SH. Melakukan rapat koordinasi tentang pencegahan,Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Kantor Kapolsek Karau Kuala Rabu ( 27/06/2018).

Dalam pertemuan Kapolsek Karau Kuala Ipda. Rahmad Tuah, S.H. Bersama Kabinkatibmas masing-masing Desa melakukan pemeriksaan berkas penggunaan Dana Desa tahap I yang sudah direalisasikan desa sejauh mana penyerapan penggunaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan di 10 desa se-kecamatan Karau Kuala.

Rujukan pemeriksaan pengawasan sebagai tindak lanjut dari MoU Mendagri dengan Kapolri, Kapolda dengan Gubernur dan Kapolres dengan Bupati Barito Selatan waktu lalu sabagai mana keterlibatan Polri sampai level bawa dalam pengawasan Dana Desa saat peliputan majalah Fakta Hukum&HAM  membincangi kapolsek Ipda.Rahmat Tuah, S.H. disela kegiatan ia menjelaskan perkembangan Desa Desa yang ada di Karau Kuala sudah cukup baik namun saya juga menghimbau kepada seluruh kepala Desa dan perangkat desa  yang hadir disini untuk lebih meningkatkan lebih baik lagi tertibnya adminstrasi dan terlaksananya perkembangan pembangunan desa yang baik sebagai mana program nawa cita dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kapolsek Karau Kuala Ipda.Rahmad Tuah, SH menginginkan desa yang ada di kecamatan jangan sampai salah penggunaan dana desa justru berurusan dengan hukum justru dalam hal pengawasan dan pembinaan ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan sehingga desa desa di kecamatan karau kuala dengan harapan lebih maju kedepannya saat mengakhiri perbincanganya. (Fat)

ASET NEGARA KOTA BANJARMASIN DIDUGA DISEMBUNYIKAN

"Bila benar aliansi akan segera lapor kepada Presiden"

Kalsel – FH&H online,
Berdasarkan laporan perwakilan masyarakat warga Bp. Anang Rosadi dan Bp. Rahmad Napliardy, bahwa banyaknya aset negara yang tidak diketahui keberadaannya maka aliansi akan menindaklanjuti laporan tersebut pengaduan warga tersebut ada beberapa yang sangat membingungkan sekali dan juga kurang transparan. Ada 10 aitem aset negara.

“Alhamdullilah kami lega karena sudah mengadukan Pemerintah Kota Banjarmasin yang kurang transparansi dalam pengelolaan 10 aitem aset yang harusnya dibuka ke publik justru terkesan ditutup-tutupi sehingga membuat kami perwakilan masyarakat bertanya-tanya, ungkap Arrahman” singkatan dari Anang Rosadi dan Rahmad Napliardy yang ditemui awak media. 

Kesepuluh yang dipertanyakan, selain pengelolaan Mitra Plaza yang HGB-nya akan habis, bangunan BTC di Km 6 Banjarmasin yang hingga kini belum selesai, Hotel Nasa, Pasar Sentra Antasari yang tak kunjung selesai, Metro City, Ruko di Kayu Tangi, Aset Pemko yang diserahkan developer, Data Aset Pemko yang dikerjasamakan pihak ketiga dan jumlah PAD yang disetorkan ke kas daerah. 

Dengan kondisi tersebut, Rahmad Nopliardy mengaku heran mengapa ada yang disembuyikan dalam pengelolaan aset. Padahal jika memang pengelolaan benar tidak harus ada kesan disembunyikan. Karena aset juga milik masyarakat sehingga tak harus ditutup-tutupi. 

Bahkan Anang Rosadi juga menuding sebagai pimpinan selama ini berkacamata kuda dan tidak pernah menoleh kekanan dan ke kiri. Bahkan seolah-olah para pimpinan dalam melaksanakan kebijakan merasa paling benar dan lurus. 

Karena itulah, Anang mengajak masyarakat kini mendoakan pimpinan yang biasanya “Ya Allah berikan para pimpinan kejalan yang benar dan lurus, supaya doanya diubah Ya Allah para pimpinan jalan yang sesat supaya kembali ke jalan yang lurus, " ucap Anang dengan nada senus. 

Misalnya, dalam pengelolaan aset, Anang juga menuding pakai kacamata kuda. Padahal banyak penanyaan dan kritikan tetapi hingga kini belum bisa selesai. Padahal semua bahkan untuk kepentingan kelompok dan kroninya tetapi harus untuk kepentingan masyarakat Kota Banjarmasin. 

la juga menyinggung banyak Hak Penguasaan Lahan (HPL) di Trisakti Banjarmasin hendaknya dipersiapkan untuk 10 meter badan jalan dan dilakukan pengerukan tetapi kenyataannya, HPL sekarang banyak dikuasai yang paling menguntungkan yang tidak jelas, demikian Anang dan Rahmad mengakhiri penjelasannya.


Maka atas laporan perwakilan masyarakat maka akan aliansi Indonesia di Kalsel melaporkan kepada Bapak Presiden karena aliansi Indonesia pelindungnya adalah Presiden. Demikian kata Mardatilah selaku sekjen aliansi Indonesia Kalsel. (Sugian) 

SEGERA PERIKSA!!! DUGAAN ADANYA TINDAK PIDANA KORUPSI TERJADI PADA PEKERJAAN PELAKSANAAN PRESERVASI/KONTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III TAHUN 2017

2018-04-04


Kalteng - FH&H,
Palangkaraya - Mencuatnya isu daerah di Kalangan Masyarakat, Aktifis dan Jurnalis di daerah Rabu (4/4/2018), bahwa di duga terjadi Tindak pidana korupsi pada  Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran  2017  pada pekerjaan Preservasi/Kontruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu Lungkuh Layang - Kalahien Preservasi/Kontruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien-Buntok-Ampah, dengan Nilai Kontrak : Rp. 21.336.005.000,-. 

Terdiri dari Kontruksi Jalan: Rp.15.970.666.000,- Rutin Kondisi Jalan: Rp. 3.262.948.000,- Rutin Jembatan: Rp. 2.102.391.000,- Konraktor Pelaksana  "PT.MELINDO BHAKTI PERSADA TAMA‘’ Kontrak Tanggal 26 Januari 2017 Dengan Nilai Kontrak : Rp.28.749.997.000,- Terdiri dari Rekontruksi Jalan :Rp.24.019.297.000,-Rutin Jalan : Rp.1.205.832.000,-Rutin Kondisi Jalan :Rp.2.309.678,000-Rutin Jembatan :Rp.1.215.190.000- Konraktur Pelaksana  PT. MELINDO BHAKTI PERSADA TAMA ‘’ Kontrak Tanggal 23 Maret 2017.

Berdasarkan yang dihimpun dari peliputan Majalah Fakta Hukum & HAM di lapangan, banyak kegiatan kegiatan yang diduga tidak dilaksanakan yang sebagai mana mestinya bahkan diduga adanya terjadi kong kanglingkong antara satker wilayah III yanh diduga memiliki hubungan keluarga dengan Pelaksana kontraktor, selaku pemenang tender. 

Yang lebih parah lagi bahwa Gegiatan Pemeliharaan 5 % Tahun Anggaran  2017 diduga tidak dilaksanakan dan di Tahun Anggaran 2018 telah dianggarkan kembali untuk dilaksanakan pekerjaan dengan ruas yang sama Kalahien-Ampah.

27 Maret 2018, tim FH&H Perwakilan Kalteng mendatangi Kantor Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III  Provinsi Kalteng untuk meminta keterangan atas dugaan yang telah ditemukan di lapangan, dan kami diarahkan bertemu dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bapak Darmono. Sesuai dengan kesepakatan, klarifikasi akan dilanjutkan pada Selasa, 9 April 2018. 

Di hari yang telah ditentukan secara kenyataan mereka mengingkari janji untuk memberikan klarifikasi dengan alasan yang tidak jelas. Saat dihubungi melalui Handphone pun mereka terkesan takut untuk di mintai keterangan. Ada apakah ini? Karena jika dugaan tentang penyimpangan ini tidak benar seharusnya pihak terkait tidak perlu menghindar dari FH&H.

Saat kami berbincang di lapangan, salah satu tokoh kalimantan tengah, SURNADI menjelaskan bahwa kalau seperti ini pekerjaan kontraktor maka kami selaku warga masyarakat Kalimantan Tengah sangat dirugikan tuturnya.

Di tempat yang berbeda kami juga membincangi salah satu Aktifis Anti Korupsi, Lembaga Penyelidikan Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LP3KRI) Koordinator Lapangan, HERMAN SUSILO, beliau menuturkan dari hasil akumulasi Pekerjaan yang tidak dilaksanakan serta adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksana pekerjaan tersebut  di dapat dugaan angka deviasi kerugian keuangan Negara dari nilai kontrak yang ada, selebihnya mungkin masih ada pekerjaan yang patut diduga sebagai tindakan melanggar aturan atau diduga sengaja dimanipulasi oleh pihak pelaksana proyek, baik pihak perusahaan sebagai pelaksana pekerjaan dan juga pihak pejabat yang berwenang untuk meningkatkan keuntungan dengan Praktik Korupsi dan Gratifikasi, jelasnya mengakhiri Perbincangan dengan FH&H.

Kami akan terus menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi ini. Bila ternyata Fakta di lapangan kuat tentunya kami akan membawa masalah ini ke ranah hukum dan melaporkannya ke Kejati. (FAT/GUN )



















Lapangan Ruas Jalan dan Jembatan Palangkaraya – Kalahien - Buntok - Ampah dan Lungkuh layang.
 
Support : Copyright © 2016. Majalah Fakta Hukum & Ham - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by klikmediakreasi
IT powered by Majalahfaktahukumdanham