KEPALA BPSPL MEMBENARKAN LANGKAH POLISI DAN WARGA DENGAN MENGUBUR BANGKAI IKAN PAUS

2019-07-12

POLRES LUMAJANG - FH&H online,

Langkah cepat dan tepat diambil Polsek Pasirian Polres Lumajang dalam penanganan ikan Paus berbobot lebih dari 1 Ton yang terdampar di Pantai Bambang sore tadi (Kamis, 11 Juli 2019). Petugas Kepolisian tersebut dibantu dengan warga sekitar mengubur bangkai ikan paus yang terdampar, mengingat selain hewan tersebut adalah hewan yang dilindungi juga mengantisipasi bau tak sedap karena bangkai tersebut mulai membusuk.

Penanganan ini dibenarkan oleh Bapak Gigih Aribowo Kepala BPSL Denpasar, dibawah Kementrian Perikanan dan Kelautan. Pria yang membawahi wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur tersebut mengatakan hewan yang dilindungi sesuai Undang Undang yang berlaku tidak boleh dimanfaatkan.

  “Paus adalah hewan yang dilindungi. Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Lumajang bersama warga sekitar sangat tepat dengan mengubur bangkai paus yang telah mati dan terdampar di wilayahnya. Hewan yang dilindungi memang tidak boleh dimanfaatkan seperti dipotong ataupun diambil giginya” terang Gigih.

  Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH kembali mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem khususnya yang berada di lautan. “Dilihat dari bangkai tersebut, kemungkinan mamalia terbesar di lautan tersebut telah mati beberapa hari yang lalu. Hal ini mengindikasikan lautan sudah mulai tercemar sampah plastik, hingga mengakibatkan paus ini mati karena memakan sampah plastik.  Ini adalah peringatan agar kita tidak membuah sampah plastik sembarangan, karena butuh 100 tahun untuk bisa terurai” tutup Arsal. (Fenny)

KAPOLRES LUMAJANG INPEKSI JALUR ARMADA TAMBANG

2019-07-09

Fakta Hukum&HAM online - Lumajang, 

Siang tadi Senin, 8 Juli 2019, Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH bersama Tim Cobra Polres Lumajang meninjau langsung jalur aramada tambang yang berada di wilayah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Hal ini dilakukan oleh beliau untuk menyelesaikan konflik horizontal yang terjadi antara warga Desa Gondoruso, Kalibendo dan Bades dengan pemilik usaha tambang maupun pemilik armada tambang pasir.

Seperti diketahui, pagi tadi (8/7) ratusan warga dari ketiga Desa tersebut menyampaikan aspirasinya di depan Balai Desa Kalibendo agar armada truk tidak melalui jalanan Desa mereka. Banyaknya dampak negatif akibat aktifitas pertambangan itulah yang mengakibatkan masyarakat geram.

Disisi lain pihak sopir truk tidak mau melewati jalur alternatif yang telah tersedia karena bahayanya jalur tersebut. Jalur tersebut dianggap berbahaya karena harus melewati sungai, jalur yang terpotong sungai selebar 25 meter membahayakan armada truk karena saat volume air meningkat dapat berpotensi banjir.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Kapolres Lumajang bersama rombongan Tim Cobra Polres Lumajang mengecek jalur alternatif agar dapat mengevaluasi apakah benar terdapat kendala bagi armada truk untuk melintas. Dan saat di dilakukan inpeksi ditemukan beberapa titik jalur alternatif yang memang melalui sungai dan membutuhkan gorong-gorong agar aliran sungai dapat berjalan dan untuk armada truk juga dapat melintas diatas aliran sungai. Meskipun begitu jalur alternatif sepanjang 9 Km sudah 100% dapat dilalui.

AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH dalam inpeksinya menyatakan bahwa jalan alternatif 100 persen sudah dapat dilalui “saya sudah inpeksi jalan alternatif bagi armada tambang pasir dan 100 persen sudah dapat dilalui. ada beberapa titik yang masih memerlukan perapihan, seperti saat melintasi sungai harus ada semacam jembatan dari gorong-gorong sehingga jalur air tidak terhambat tapi kendaraan juga bisa melewati diatasnya. saya lihat sudah ada 9 gorong-gorong yang dibuat” ujar Arsal

Perlu diketahui bahwa perapihan jalan tambang membutuhkan biaya, sehingga kesepakatan para penambang, setiap armana truk yang lewat dipungut Rp. 10.000,- sebagai biaya untuk perbaikan dan perapihan jalan. karena semua pembangunan jalan merupakan swadaya dari para penambang.

Persoalan lainnya yang muncul di jalan alternatif  ini karena adanya warga mengakui tanah mereka yang di lalui jalan alternatif tersebut. Ada sekitar 40 kepala keluarga yang mengklaim bahwa dulunya sebelum terjadi banjir lahar dingin, itu adalah tanahnya. tapi informasi lain diperoleh kalau semua tanah di jalur tambang sudah di ganti rugi oleh Pemerintah melalui proyek semeru oleh kementerian PU. (Fenny)

POLRES LUMAJANG BAGIKAN 20 RIBU LITER AIR BERSIH

2019-07-05

POLRES LUMAJANG - Fakta Hukum&HAM online,

Dalam memperingati Hari Ulang Tahun POLRI ke 73 yang jatuh pada tanggal 1 Juli kemarin, pagi tadi (Jumat, 5 Juli 2019) petugas dari Polres Lumajang melakukan aksi sosial di wilayah Dusun Krajan Desa Kedawung Kecamatan Padang. Dalam kegiatan tersebut, petugas membagikan 20.000 liter air bersih kepada warga sekitar.

Perlu diketahui, wilayah tersebut memang menjadi langganan daerah rawan kekeringan setiap kali memasuki masa kemarau seperti saat ini. Tercatat, ada 18 Desa yang tersebar di 6 Kecamatan yang juga menjadi langganan kekeringan. Dalam waktu dekat, seluruh wilayah tersebut akan mendapat bagian masing masing dalam pembagian air bersih ini.

Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH mengatakan dalam hari ulang tahun Polri tahun ini, pihaknya ingin merayakan bersama masyarakat. “Polri adalah bagian dari rakyat Indonesia. Saya ingin institusi ini semakin dicintai oleh masyarakat, dan inilah salah satu cara kami yakni merayakan hari jadi kami bersama warga Lumajang yang membutuhkan. Namun demikian, aksi ini tak hanya kami lakukan saat perayaan ulang tahun saja, Polri siap membantu kapanpun dan dimanapun warga memerlukan bantuan kami” terang Arsal.

Selain itu, AKP I Gede Putu Atma Giri MH selaku Kasat Lantas Polres Lumajang yang memimpin kegiatan ini mengatakan bantuan ini tak hanya di wilayah Kecamatan Padang saja. “Kami juga akan membagikan air bersih di wilayah lain yang memang membutuhkan air bersih, mengingat air bersih adalah kebutuhan pokok manusia. Kami tak akan diam melihat warga Lumajang mengalami kekeringan” ungkapnya.

Sunarto, salah satu warga yang mendapatkan jatah air bersih pun mengatakan sangat berterima aksih dengan bantuan dari pihak Kepolisian ini. “Saya sangat berterima kasih dengan kepedulian dari bapak polisi ini. Biasanya saya mendengar kehebatan Tim Cobra menangkap para pelaku kriminal, namun hari ini mereka juga menyelesaikan permasalahan kami dengan membawaan air bersih yang sangat kami butuhkan” ungkap warga Padang tersebut. (Fenny)

UPACARA PENYAMBUTAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERSONIL DIT.SAMAPTA DAN SAT BRIMOB

2019-07-04

Pangkal Pinang - Fakta Hukum&HAM, Bertempat dilapangan apel Mapolda Kepulauan Bangka Belitung hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 pada pukul 15.30 s/d selesai. 

Semua jajaran Polda Kepulauan Bangka belitung dipimpin oleh Kapolda Bangka Belitung Brigjend Pol Drs. Istiono M.H. selaku inspektur upacara melakukan upacara penyambutan dan pemberian penghargaan kepada personil dit.samapta dan sat.brimob polda kepulauan Bangka Belitung yang baru kembali BKO Polda metro jaya sejumlah 295 Personil.

Penghargaan Pemasangan Pin NKRI oleh Kapolda yang didesign dan dicanangkan oleh Kapolda propinsi Bangka Belitung.

Upacara dihadiri oleh Wakapolda Kombes Pol DRS. Djoko Erwanto, Irwasda Kombes Pol. DRS Dicky Kusumawardhana MM, PJU Polda Babel, Kapolres se-Bangka serta personil Polda.

Demikian disampaikan AKBP Pol. DRS Maladi. (paulus,sumber humas polda)

Jaksa Tahan Mantan Ketua Koni Kota Tangerang

2019-07-03


Tangerang - Fakta Hukum & HAM Online,
Kejaksaan Negeri Tangerang Kota Rabu 3/7/19 melakukan penahanan 20 hari kedepan terhadap tersangka Dasep mantan Ketua Koni Kota Tangerang dan Sitinursiah Wakil bendahara Umum Koni Kota Tangerang periode 2012 - 2016 di Rumah Tahanan (Rutan) Serang Banten.

Dasep dan Sitinursiah sebelumnya diperiksa oleh Polres Metro Tangerang Kota dibagian unit Kriminal Khusus (Krimsus). Adapun Dasep dan Sitinursiah  sebelumnya di duga menyelewangkan dana hibah anggaran APBD Kota Tangerang tahun 2015 lalu.

Menurut keterangan  Kasipidsus Kejari Tangerang Kota, Teuku Azhari, SH adapun keseluruhan dana hibah APBD yang dimaksud untuk KONI Kota Tangerang senilai 18 Milliar, namun yang diduga disalah gunakan kedua terdakwa Dasep dan Sitinursiah sebanyak 672 juta rupiah.

Beberapa bulan yang lalu kasus ini telah diperiksa oleh Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota dibagian Krimsus, akhirnya pada hari ini rabu 3/7/19 kami pihak Kejaksaan telah menerima berkas tahap dua, yakni penyerahan berkas BAP dan tersangka oleh penyidik Kepolisian.

Sebelumnya sudah dinyatakan P-21 atau lengkap untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang Banten, ujar Teuku selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tangerang Kota.

Dan hari ini untuk kedua tersangka kita lakukan penahanan 20 hari kedepan, untuk memudahkan pemeriksaan lanjut.
Sebelumnya kedua tersangka ditingkat penyidikan Kepolisian tidak ditahan, sekarang kedua tersangka kami tahan, untuk mememudahkan pemeriksaan lanjutan ujar Teuku Azhari.

Kasipidsus menambahkan, kedua tersangka Dasep dan Sitinursiah dijerat dengan pasal yang sama. Adapun pasal yang menjerat kedua tersangka adalah pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (Tipikor) atau Undang Undang No. 20 tahun 2001 dengan ancaman minimal 5 tahun tutup Azhari. (jes)

UPACARA KOPRS RAPORT KENAIKAN PANGKAT

Pangkal Pinang - Fakta Hukum & HAM online,
Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 pukul 10.30 bertempat di gedung Anton Sujarwo, Polresta Pangkal Pinang menggelar upacara penerimaan kenaikan pangkat reguler untuk  44 anggota personil dan 9 PNS di lingkungan Polresta Pangkal Pinang.

Upacara Korps Raport kenaikan pangkat reguler personil Polresta Pangkal Pinang periode  1 Juli 2019 langsung dipimpin oleh Kapolres Pangkal Pinang AKBP Imam Risdiono Septana yang dihadiri Wakapolres berserta segenap jajaran anggota Polresta Pangkal Pinang. 

Demikian disampaikan Kasubag Humas Polresta Pangkal Pinang Ipda Sianturi. (paulus)

UPACARA PENYUCIAN PATAKA POLDA KEP.BANGKA BELITUNG

2019-07-02

Babel - Fakta Hukum & HAM online,

Pada hari Minggu, 30 Juni 2019, pukul 19.45 s/d selesai bertempat di gedung Tribrata Polda Kepulauan Bangka Belitung, diadakan kegiatan upacara penyucian pataka Polda Kepulauan Bangka Belitung Surakarta Manggala Satya langsung dipimpin oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Brigjend Pol. drs. Istiono MH diikuti Wakapolda serta seluruh jajaran PJU Polda Kepulauan Bangka Belitung. 


Demikian yang disampaikan Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP.drs. Maladi.(paulus.sumber humas polda)

UPACARA TABUR BUNGA DALAM RANGKA HUT BAYANGKARA KE-73

2019-07-01


Pangkal Pinang - Fakta Hukum & HAM online,
Bertepatan pada hari HUT Bhayangkara ke -73 tanggal 1 Juli 2019 Polda propinsi kepulauan Bangka Belitung mengadakan upacara tabur bunga bertempat di dermaga dit polairud jln lintas timur air anyir pukul 08.00 wib.s/d selesai.

Upacara tabur bunga dalam rangka HUT bhayangkara ke 73 dipimpin oleh Kapolda propinsi Kepulauan Bangka Belitung Brigjend Pol Istiono MH sebagai inspektur upacara, yang dihadiri oleh danrem 045/garuda Jaya Kolonel Inf. Dadang Arif Abdulrachman, Irwasda Polda Babel Kombes Pol DRS. Dicky Kusumawardhana, M.M., PJU Polda Babel Danlanal yang diwakili, Kapolres Pangkal Pinang, Basarnas, Bea cukai, Imigrasi serta instansi pemerintah terkait.

Upacara tabur bunga ini merupakan tradisi dalam rangkaian upacara HUT Bhayangkara ke 73. 

Demikian yang disampaikan Kabid Humas Polda kepulauan Bangka Belitung AKBP.POL.drs. Maladi. (paulus sumber humas polda)





Penasihat Hukum Nurdin Halim, ajukan Nota Pembelaan

Tangerang - Fakta Hukum & HAM online,

Pengadilan Negeri Tangerang Kota menyidangkan perkara atas nama terdakwa Nurdin Halim (58) Senin 1/7/19 digelar di ruang sidang satu.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sucipto, SH dengan agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan) oleh tim penasihat hukum terdakwa.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Jufri dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Kota telah menuntut terdakwa Nurdin Halim selama 6 bulan kurungan penjara.
Terdakwa Nurdin Halim telah terbukti bersalah melanggar pasal 317 KUHP tentang laporan fitnah. 

Hulia Syahendra tim penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaannya dihadapan Majelis Hakim, agar Majelis membebaskan Nurdin Halim dari segala tuntutan Jaksa, dan juga agar segera merehabilitasi nama baik terdakwa. 

Bila Majelis berbeda berpendapat, kami mohon supaya di putus seadil-adilnya ujar Hulia Syahendra tim Kuasa Hukum Terdakwa dalam Pledioinya dipersidangan.  
Tim kuasa hukum  berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana fitnah, sesuai tuntutan Jaksa.

Sebab terdakwa melakukan laporan tersebut hanya sebagai pelaksana atas anjuran atau suruhan pihak anggota TNI aktif atas nama Mayor Inf. Mulya, sedangkan terdakwa Nurdin buta huruf, tidak bisa baca tulis ujar penasihat hukum terdakwa. 

Diruang sidang tiga Jaksa Jufri usai menyidangkan perkara yang beda, dikonfirmasi Wartawan menyatakan, pihak Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang sebelumnya sudah kami bacakan dipersidangan tegas Jufri.

Iya, kami pihak JPU tetap pada tuntutan ujar Jufri, minggu depan senin 8/7/19 saya akan memberikan tanggapan (Replik) atas Pledoi penasihat hukum terdakwa singkat Jufri.
mantan Ketua RW 11 periode 2014-2015, di rumahan Taman Jaya, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. 
Ia di laporkan ke pihak kepolisian atas dugaan pengaduan palsu/fitnah oleh Mayor Sucipto, seorang anggota TNI aktif, yang kini tengah bertugas di Kogartap I/Jakarta. 

Nurdin Halim menjadi terdakwa karena membuat laporan fitnah/palsu serta membubuhi tandatangannya sebagai Ketua RW mengirim surat ke Panglima TNI pada 2017 yang lalu, surat tersebut ditembuskan ke berbagai satuan TNI serta ke kesatuan tempat Mayor Sucipto bertugas.

Akibat laporan fitnah/palsu tersebut, korban/pelapor Mayor Inf. Sucipto merasa dirugikan, bahkan diperiksa dikesatuannya, walau tidak terbukti seperti yang dilaporkan oleh terdakwa Nurdin, bahkan kenaikan pangkat saya tertunda gara gara saya dilaporkan fitnah ujar Mayor Sucipto.

Hakim Ketua Majelis Sucipto, SH yang memeriksa persidangan ini, melanjutkan persidangan pekan depan senin 8/7/19 dengan agenda mendengarkan tanggapan (Replik) dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) tutup Hakim. (Jes)

 
Support : Copyright © 2016. Majalah Fakta Hukum & Ham - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by klikmediakreasi
IT powered by Majalahfaktahukumdanham