Home » » Trinity International School diduga Melakukan Pelanggaran “Karyawan diberhentikan secara sepihak dan Anak Didik tidak diijinkan bersekolah lagi”

Trinity International School diduga Melakukan Pelanggaran “Karyawan diberhentikan secara sepihak dan Anak Didik tidak diijinkan bersekolah lagi”

Written By MajalahFaktaHukumdanHam on 2017-02-27 | 11.04.00


Jakarta – FH&H,
Telah datang kepada redaksi kami, Minggu, 27 November 2016, Ibu Leny dengan membawa persoalannya di meja redaksi kami. Ada pun permasalahannya sebagai berikut:

KRONOLOGIS PERMASALAHAN

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Mediator
Disnakertrans Jakarta Barat

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama              : Leny Linggarjati
Alamat             : Jl.Fajar Baru V No.31 RT.004/RW.008
              Cengkareng Timur Jakarta Barat – 11730
Nomor KTP     : 3173066502830013

Berikut ini adalah kronologis terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) antara Pekerja (Leny Linggarjati) dengan Perusahaan (Trinity International School – Jl.Tomang Raya No.60 Jakarta Barat) :

1.    Pekerja mulai bekerja di Perusahaan sejak bulan Mei tahun 2010 sebagai Administration Officer bagian Taman Kanak-kanak (Trinity Little School House – Cabang Pangeran Jayakarta)

2.    Per bulan Juli 2012, Pekerja dimutasi ke bagian University (Cakrawala Trinity University – yang beralamat di Central Park Lt.9 Gedung BRI 2 Sudirman – kemudian CTU pindah ke gedung Trinity International School yang beralamat di Jl.Tomang Raya No.60 Jakarta Barat) sebagai Administration Officer

3.    Per bulan Juni 2016, Pekerja dimutasi ke bagian Primary & Secondary (Trinity International School) sebagai Administration Officer

4.    Pada tanggal 19 Agustus 2016 (hari Jumat), Ibu Paula Julianti Hartana selaku pemilik & pengelola Trinity Int School memanggil Pekerja untuk menghadap beliau, setelah Pekerja menghadap beliau, beliau meminta Pekerja untuk menghadap ke Bapak Dharma Hakim selaku Kepala Sekolah Trinity Int School.
5.    Saat Pekerja menghadap ke Kepala Sekolah, Pekerja disuruh menunggu di ruang tunggu karena beliau masih banyak pekerjaan. Kemudian sekitar pukul 17:30 WIB, Kepala Sekolah keluar kantor karena ada urusan – Pekerja kembali menunggu. Sekitar pukul 18:30, Kepala Sekolah sudah kembali ke kantor-nya. Kemudian Pekerja mengetuk pintu ruangan beliau dan bertanya apakah ada hal yang perlu dibicarakan, jika tidak ada Pekerja mohon izin pulang. Kepala Sekolah mempersilahkan Pekerja untuk pulang (note : tanpa ada hal yang dibicarakan pada akhirnya)

6.    Pada tanggal 20 Agustus 2016 (hari Sabtu), Pekerja mohon izin tidak masuk (dikirim pagi hari yang sama melalui What’sApp ke nomor handphone Kepala Sekolah) karena ada urusan keluarga (Pekerja sedang ke luar kota untuk mengantarkan undangan pernikahan adik ke saudara di daerah Cibubur)

7.    Pada tanggal 20 Agustus 2016 (hari Sabtu), sekitar pukul 09:30 WIB ada telepon masuk ke Handphone Pekerja dari nomor salah seorang karyawan (guru SD). Saat Pekerja menjawab panggilan tersebut, Kepala Sekolah yang sedang berbicara menggunakan Handphone karyawan tersebut. Beliau meminta Pekerja untuk datang masuk kerja karena ada pekerjaan yang belum diselesaikan (pekerjaan yang dimaksud oleh Kepala Sekolah adalah mengenai fotocopy buku text untuk murid-murid University).
8.    Pekerja sudah menjelaskan bahwa Pekerja sedang berada di luar kota, tidak bisa hari yang sama (yaitu hari Sabtu, 20 Agustus 2016) juga pulang ke Jakarta dan masuk kerja. Kemudian Kepala Sekolah berkata bahwa kalau Pekerja tidak datang hari itu juga, Pekerja tidak usah datang lagi seterusnya.
9.    Pada tanggal 22 Agustus 2016, Pekerja datang ke kantor (bersama dengan Admin University – yang saat itu kondisi-nya juga sudah dipecat oleh Kepala Sekolah) sekitar pukul 18:30 WIB untuk membicarakan mengenai mengapa Pekerja dilarang bekerja lagi hanya karena izin tidak masuk di hari Sabtu (20 Agustus 2016).
10.  Pertemuan di tanggal 22 Agustus 2016 terjadi dengan dihadiri oleh : Pekerja (Leny Linggarjati), Pemilik Sekolah (Paula Julianti Hartana), Kepala Sekolah (Dharma Hakim) dan Koordinator Sekolah (Aldo).

Point-point yang dibahas saat tanggal 22 Agustus 2016 :
1. Pekerja bertanya mengapa Pekerja diberhentikan hanya karena tidak masuk di hari Sabtu, 20 Agustus 2016.

Menurut Kepala Sekolah karena hari Senin 22 Agustus murid-murid University sudah mulai semester baru, maka Pekerja diharuskan hadir untuk mengurus fotocopy dan pembagian textbook ke murid-murid University.
Pekerja berusaha menjelaskan bahwa posisi Pekerja sudah dimutasi ke bagian Admin Primary (SD) dan Secondary (SMP). Dan posisi Admin di University sudah ada yang pegang. Dan yang mengurus fotocopy serta pembagian buku text untuk murid-murid University diambil alih oleh Admin CTU yang baru sejak awal Agustus 2016.
Sejak Juli 2016, setelah libur Lebaran usai, Pekerja sudah menduduki posisi Admin SD & SMP serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Admin SD & SMP dan juga sebagian pekerjaan-pekerjaan Admin CTU yang belum diserahterimakan ke Admin CTU yang baru (contoh : rekap nilai semester yang lalu dan laporan-laporan pembayaran murid CTU).
2. Beberapa kesalahan-kesalahan Pekerja yang dituduhkan saat pertemuan 22 Agustus 2016 oleh Pihak Perusahaan (Pemilik & Kepala Sekolah) antara lain:
a. Pekerja dianggap sengaja mau memindahkan anak-anak Pekerja dari sekolah Trinity Int School ke sekolah lain

Pembelaan Pekerja saat itu :
Pekerja sudah melakukan pembayaran untuk 2 orang anak Pekerja bersekolah di Trinity (atas kebaikan hati Managemen & Pemilik Perusahaan, Pekerja hanya dibebankan uang buku, seragam, formulir pendaftaran, dan uang kegiatan sekolah saja – untuk uang sekolah dan uang pangkal dibebaskan) sebagai berikut :
1)  Anak ke-1 – SD Kelas 2 Trinity Int School
a. Uang Buku : Rp 3.287.500,-
b. Uang Seragam Taekwondo : Rp 300.000,-

2) Anak ke-2 – TK K1 TLSH
a. Uang Seragam : Rp 280.000,-
b. Uang Alat : Rp 300.000,-
c. Uang Formulir Pendaftaran : Rp 350.000,-
d. Uang Buku : Rp 1.345.000,-

TOTAL PEMBAYARAN : Rp 5.862.500,-
Jadi tidak ada niat Pekerja dengan sengaja memindahkan anak-anak Pekerja dari sekolah Trinity Int School
b. Pekerja suka meminjamkan kartu kredit Pekerja untuk karyawan lain membeli barang (handphone, laptop, dll)

Pembelaan Pekerja saat itu :
Memang benar Pekerja sering meminjamkan kartu kredit ke beberapa Karyawan Perusahaan, namun bukan atas permintaan Pekerja, tetapi atas permintaan Karyawan tersebut. Dan untuk setiap penggunaan kartu kredit, Pekerja memberikan struk pembelian barang kepada Karyawan yang bersangkutan, dimana di struk pembelian barang tersebut sudah tertera besarnya cicilan per bulan.
c. Pekerja dianggap mengabaikan permintaan Pihak Perusahaan untuk memberikan print mutasi rekening bank Pekerja 1 tahun terakhir

Pembelaan Pekerja saat itu :
Pihak Perusahaan meminta mutasi rekening yang digunakan untuk penerimaan pembayaran gaji, dimana saat itu juga langsung Pekerja berikan melalui KlikBCA.com (di internet banking BCA, hanya bisa download mutasi rekening 3 bulan terakhir).
Pekerja tidak memiliki rekening BCA atas nama Pekerja (salary ditransfer setiap bulannya ke rekening atas nama adik Pekerja), maka tidak etis bagi Pekerja untuk meminta adik Pekerja pergi ke Bank BCA guna meminta print mutasi rekening selama 1 tahun terakhir.
d. Pihak Perusahaan meminta Pekerja untuk menyerahkan buku tabungan atas nama pribadi, KTP asli serta Handphone milik Pekerja guna diperiksa oleh Pihak Perusahaan.

Pembelaan Pekerja saat itu :
Berhubung Pekerja tidak pernah mengambil uang milik perusahaan ataupun barang milik perusahaan, maka Pekerja dengan keras menolak permintaan Perusahaan. Dan Handphone yang digunakan oleh Pekerja bukanlah fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan, maka Pekerja bersikeras mengambil kembali Handphone yang saat itu sudah dipegang oleh Kepala Sekolah dengan alasan mau menghapus nama-nama orang tua murid dan murid-murid dari daftar buku telepon di Handphone Pekerja.
3. Kemudian Pihak Perusahaan meminta Office Boy dan Koordinator Sekolah untuk mengambil barang-barang milik pribadi Pekerja yang masih tertinggal di ruang kantor Pekerja (berupa : blazer, sepatu dan botol minum) untuk dikembalikan ke Pekerja dan Pekerja diberhentikan secara sepihak oleh Perusahaan hari itu juga.

11. Pada tanggal 26 Agustus 2016, Pekerja datang ke Perusahaan untuk memberikan Surat Permohonan Pindah Sekolah untuk anak Pekerja dan Surat Perundingan Bipartit 1, namun Pekerja dilarang masuk ke dalam lingkungan Perusahaan oleh security di depan, dengan alasan perintah dari Pemilik Yayasan bahwa Pekerja dan anak-anak Pekerja tidak diperbolehkan masuk ke lingkungan Sekolah Trinity Int School.

12. Karena tidak boleh masuk, maka Pekerja berusaha menitipkan Surat Permohonan Pindah Sekolah dan Surat Perundingan Bipartit 1 kepada Security untuk disampaikan ke Pihak Perusahaan. Namun Security juga menolak menerima titipan Surat tersebut, dengan alasan perintah dari Pemilik Yayasan bahwa seluruh Karyawan Trinity dilarang menerima titipan surat apapun dari Pekerja.

Demikian Kronologis Permasalahan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Jakarta, 16 November 2016
(Leny Linggarjati)

Dari kronologi di atas, menurut keterangan Ibu Leny, sudah ada mediator dari pihak Disnakertrans bernama Ibu Ratu dan Bapak Zikri. Pihak Disnakertrans sudah melakukan panggilan melalui surat kepada pihak Trinity International School (TIS) untuk melakukan penawaran atau klarifikasi peristiwa tersebut, namun pihak TIS tidak mengindahkan surat tersebut dengan tidak datang ke tempat mediasi yang telah ditentukan.
Perlu diketahui, pihak Disnakertrans sudah menyurati pihak TIS sebanyak 4 kali. Dan disayangkan pihak TIS juga diduga tidak mengindahkan surat-surat panggilan tersebut. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa ada dugaan pihak TIS melakukan kesewenangan terhadap karyawan-karyawannya dan salah satunya Ibu Lenny Linggrajati.
Terlihat dari beberapa permasalahan yang ditanyakan TIS terhadap karyawannya (Ibu Leny) yang sangat tidak masuk akal. Diantaranya adalah ketika pihak TIS mempermasalahkan penggunaan kartu kredit milik karyawannya tersebut. Suatu keganjalan jika kita cerna dengan baik kronologis diatas. Dimana Ibu Leny yang sudah tidak memegang pekerjaan di Universitynya tapi itu yang dijadikan masalah pokoknya kenapa pihak TIS memberhentikan Ibu Leny. Dan terlebih yang lebih tidak masuk akal ketika Kepala Sekolah SD TIS ingin menyita handphone milik Ibu Leny dengan awal meminjam ingin menghapus nama-nama murid di phone book Ibu Leny. Namun, karena merasa Hak nya sudah tidak dihargai lagi, Ibu Leny meminta kembali Hp miliknya meski harus beradu argumentasi dengan Kepsek Dharma Hakim.
Tidak banyak yang diinginkan Ibu Leny dari pihak TIS. Hanya diminta Hak nya sebagai karyawan yaitu gaji terakhir bulan Agustus 2016, Pesangon selama 6 tahun mengabdi di TIS, dan Surat Mutasi untuk anaknya agar dapat melanjutkan pendidikan di sekolah lain. Ibu Leny merasa dirinya sudah terampas Hak nya sebagai seorang karyawan. Dirinya sudah diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal. Dengan artian pemberhentian tersebut pemberhentian secara sepihak.
Bukan hanya Hak Ibu Leny yang terampas, tapi Hak anak-anaknya Ibu Leny bernama Valeria Gunawan dan Alvarro Evander Gunawan telah terampas. Kedua anak Ibu Leny tidak diijinkan untuk memasuki wilayah sekolah TIS lagi. Dimana seharusnya anak-anak tersebut mempunyai Hak untuk mendapatkan pendidikan.
Dimana pendidikan adalah salah satu Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, dan juga merupakan salah satu hak dasar warga Negara (citizen’s right) pada BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan dalam UUD 1945 setelah amandemen. Pasal 28C ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidaupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dan tertuang juga dalam Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”.
Jika ketentuan UUD 1945 itu dicermati maka mengikuti pendidikan adalah Hak Asasi bagi setiap orang dan bagi warganegara Indonesia mengikuti pendidikan dasar adalah kewajiban. Menghalangi dan atau melarang anak Indonesia bersekolah adalah perbuatan melanggar hukum tertinggi (UUD 1945) dan ada sanksinya.
Untuk itu harapan dari Ibu Leny agar kiranya semua pihak terkait dapat menilik peristiwa ini dengan sebijak-bijaknya dan memberi keadilan untuk dirinya yang notabenenya seorang single parents dan keadilan juga bagi anak-anaknya yang saat ini terkantung-kantung dalam pendidikannya karena tidak mengantongi surat mutasi dari TIS.

Peristiwa ini kiranya bisa menjadi perhatian khusus dari Dinas Pendidikan, Disnakertrans, dan Instansi Terkait lainnya. Segera periksa keabsahan Pendirian Trinity International School karena diduga setiap pekerja yang bekerja disana tidak ada legalitas dan legal standingnya. (fenny,wandi,jay)

2 komentar:

  1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  2. tempat mimpi buruk buat sekolahin anak. sebagian guru yang bukan Dari Indonesia ga punya document lengakp dari Imigrasi buat ngarin anak. sayang Nya yang 1 guru dari Philipin yang baik terpaksa berehenti ngajarin padahal dia suka ngajarin di sekolah ini. ("-")

    BalasHapus

 
Support : Copyright © 2016. Majalah Fakta Hukum & Ham - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by klikmediakreasi
IT powered by Majalahfaktahukumdanham