Trinity International School diduga Melakukan Pelanggaran “Karyawan diberhentikan secara sepihak dan Anak Didik tidak diijinkan bersekolah lagi”

(Leny Linggarjati)

Dari kronologi di atas, menurut keterangan Ibu Leny, sudah ada mediator dari pihak Disnakertrans bernama Ibu Ratu dan Bapak Zikri. Pihak Disnakertrans sudah melakukan panggilan melalui surat kepada pihak Trinity International School (TIS) untuk melakukan penawaran atau klarifikasi peristiwa tersebut, namun pihak TIS tidak mengindahkan surat tersebut dengan tidak datang ke tempat mediasi yang telah ditentukan.

Perlu diketahui, pihak Disnakertrans sudah menyurati pihak TIS sebanyak 4 kali. Dan disayangkan pihak TIS juga diduga tidak mengindahkan surat-surat panggilan tersebut. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa ada dugaan pihak TIS melakukan kesewenangan terhadap karyawan-karyawannya dan salah satunya Ibu Lenny Linggrajati.

Terlihat dari beberapa permasalahan yang ditanyakan TIS terhadap karyawannya (Ibu Leny) yang sangat tidak masuk akal. Diantaranya adalah ketika pihak TIS mempermasalahkan penggunaan kartu kredit milik karyawannya tersebut. Suatu keganjalan jika kita cerna dengan baik kronologis diatas. Dimana Ibu Leny yang sudah tidak memegang pekerjaan di Universitynya tapi itu yang dijadikan masalah pokoknya kenapa pihak TIS memberhentikan Ibu Leny. Dan terlebih yang lebih tidak masuk akal ketika Kepala Sekolah SD TIS ingin menyita handphone milik Ibu Leny dengan awal meminjam ingin menghapus nama-nama murid di phone book Ibu Leny. Namun, karena merasa Hak nya sudah tidak dihargai lagi, Ibu Leny meminta kembali Hp miliknya meski harus beradu argumentasi dengan Kepsek Dharma Hakim.

Tidak banyak yang diinginkan Ibu Leny dari pihak TIS. Hanya diminta Hak nya sebagai karyawan yaitu gaji terakhir bulan Agustus 2016, Pesangon selama 6 tahun mengabdi di TIS, dan Surat Mutasi untuk anaknya agar dapat melanjutkan pendidikan di sekolah lain. Ibu Leny merasa dirinya sudah terampas Hak nya sebagai seorang karyawan. Dirinya sudah diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal. Dengan artian pemberhentian tersebut pemberhentian secara sepihak.

Bukan hanya Hak Ibu Leny yang terampas, tapi Hak anak-anaknya Ibu Leny bernama Valeria Gunawan dan Alvarro Evander Gunawan telah terampas. Kedua anak Ibu Leny tidak diijinkan untuk memasuki wilayah sekolah TIS lagi. Dimana seharusnya anak-anak tersebut mempunyai Hak untuk mendapatkan pendidikan.

Dimana pendidikan adalah salah satu Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, dan juga merupakan salah satu hak dasar warga Negara (citizen’s right) pada BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan dalam UUD 1945 setelah amandemen. Pasal 28C ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidaupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dan tertuang juga dalam Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”.

Jika ketentuan UUD 1945 itu dicermati maka mengikuti pendidikan adalah Hak Asasi bagi setiap orang dan bagi warganegara Indonesia mengikuti pendidikan dasar adalah kewajiban. Menghalangi dan atau melarang anak Indonesia bersekolah adalah perbuatan melanggar hukum tertinggi (UUD 1945) dan ada sanksinya.

Untuk itu harapan dari Ibu Leny agar kiranya semua pihak terkait dapat menilik peristiwa ini dengan sebijak-bijaknya dan memberi keadilan untuk dirinya yang notabenenya seorang single parents dan keadilan juga bagi anak-anaknya yang saat ini terkantung-kantung dalam pendidikannya karena tidak mengantongi surat mutasi dari TIS.

Peristiwa ini kiranya bisa menjadi perhatian khusus dari Dinas Pendidikan, Disnakertrans, dan Instansi Terkait lainnya. Segera periksa keabsahan Pendirian Trinity International School karena diduga setiap pekerja yang bekerja disana tidak ada legalitas dan legal standingnya. (fenny,wandi,jay)