Home » , » UPTD PENDIDIKAN PASAMAN LANGGAR HAK ASASI ANAK WAJIB BELAJAR

UPTD PENDIDIKAN PASAMAN LANGGAR HAK ASASI ANAK WAJIB BELAJAR

Written By MajalahFaktaHukumdanHam on 2017-07-27 | 22.16.00

Pasaman - FH&H.com,

UPTD Pendidikan Kecamatan Panti menyarankan kepada kepala sekolah agar siswa SD kelas 5 berumur 14 tahun yang diduga hamil 6 bulan dikeluarkan dari sekolah. 

Sikap ini menggambarkan seolah - olah kurang menghormati hak anak yang wajib belajar 9 tahun. Ini akan menjadi penyebab hancurnya generasi Pasaman, karena kurang peduli terhadap hak anak yang telah diatur dalam undang - undang. (27/07/17).  

UUD 1945 pada pasal 28 B menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan, kelangsungan hidup dan perlindungan.

Kepala sekolah Syahruddin, SA.g mengatakan "Atas saran dan surat yang diserahkan oleh UPTD kepada kami agar anak yang diduga hamil dikeluarkan dari sekolah". surat itu sudah kami tanda tangani dengan pihak keluarga dan anak tersebut sudah resmi keluar dari sekolah, jelasnya Kamis 27 Juli.  

Saat media ini berkunjung keruang kerja UPTD Pendidikan pada tanggal 25 Juli kemarin dia menuturkan "berdasarkan keterangan dari bidan bahwa anak itu diduga hamil 6 bulan. karena itu sesuai dengan surat dinas maka kami telah mengeluarkan anak tersebut pada hari sabtu kemarin 22 Juli 2017.  

Muhammmad Idris selaku ketua pemuda didaerah tempat tinggal anak tersebut menyampaikan bahwa pihak keluarga telah menanyakan kepada pihak sekolah "apakah anak mereka masih bisa sekolah disana". Namun hal sebaliknya "terjadi sekolah tidak menanggapi pertanyaan tersebut", terangnya.

Yulinda Yudi, SKM Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak saat diminta komentar di ruang kerjanya dengan tegas menyatakan, "Kami telah melakukan peninjauan ke TKP namun anak dan keluarga tidak tidak ditemukan. Kami sarankan agar keluarga mengupayakan untuk membawa anak pulang kembali.

"Apabila seorang anak belum mencapai umur 18 tahun berhak mendapatkan perlindungan, kelangsungan hidup dan pendidikan sesuai dengan undang - undang hak anak". "Pihak sekolah tidak boleh mengeluarakan anak, apalagi anak dan keluarga masih menginginkan itu sekolah", tegasnya.  

Pada  tanggal 25 Juli kemarin kami menghubungi Hakim, S.KOM Kabid Dikdas melalui telepon seluler mengatakan, "Dari dinas dan pihak sekolah tidak ada mengeluarkan anak yang diduga hamil. keluarnya anak itu adalah atas permintaan dari keluarganya".

Selanjutnya ketika tadi pagi kami ingin konfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan Asari, namun beliau dan Kabid Dikdas Hakim tidak ada ditempat. Menurut keterangan petugas jaga beliau ada dinas luar, Kamis 27 Juli.

Praktisi Hukum Sumatera Barat Boy Roy Indra angkat bicara, apapun sikap yang diambil oleh Kepala sekolah atau Dinas semuanya harus mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  

Terkait anak , ada namanya Perlindungan Anak, wajib belajar 9 tahun. jika anak ini diberhentikan berarti semua aturan dan perundang- undang anak tersebut telah dilabrak dan dikangkangi, tegasnya.  Seharusnya pihak Dinas pendidikan mendorong  dan pihak penegak hukum harus memproses sehingga dapat menemukan pelakunya.  

Bagi pihak keluarga sianak yang merasa dirugikan dapat kami berikan bantuan hukum secara gratis dalam menghadapi masalah ini. Tambah Boy Roy.  

Hal senada juga diutarakan . Sayid Afgani Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Pasaman mengecam tindakan UPTD Pendidikan yang mengeluarkan siswa SD yang baru berumur 14 tahun dengan memberikan surat kepada kepala sekolah. Agar ditanda tangani untuk pengeluaran siswa. 

Pemerintah daerah harus bersikap tegas terhadap tindakan yang dilakukan oleh UPTD yang kurang memperhatikan hak anak tersebut, tegasnya. (Iwo/Don)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Support : Copyright © 2016. Majalah Fakta Hukum & Ham - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by klikmediakreasi
IT powered by Majalahfaktahukumdanham