Home » , » Pertanggungjawaban APBD 2016 Kota Banjarmasin Berjalan Lancar

Pertanggungjawaban APBD 2016 Kota Banjarmasin Berjalan Lancar

Written By MajalahFaktaHukumdanHam on 2017-08-09 | 16.35.00



Banjarmasin - Fakta HUKUM & HAM,

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 2016 berjalan mulus. 

Setelah pembahasan melalui komisi, seluruh fraksi di DPRD Kota Banjarmasin menyatakan sepakat dapat menerima dan menyetujui terhadap penggunaan anggaran pengelolaan jalannya pemerintahan dan pembangunan itu.

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 yang sebelumnya disampaikan Walikota Ibntf Sina tanggal 3 Juli lalu tersebut selanjutnya dituangkan dan disahkan menjadi Perda ini diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Kota Banjannasin, Jumat (21/7).

Meski menyetujui, namun sejumlah -fraksi memberikan sejumlah catatan agar Pcmko terus berupaya memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan. 

Terlebih dalam mengamankan dan menjaga aset daerah pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SK PD).

Menurut Fraksi Amanat Nasional (F-PA N) dalam pendapat akhirnya mengemukakan, dalam pembahasan Raperda APBD, perbedaaan pendapat yang muncul selama pembasan hal wajar dan harus diartikan sebagai kinerja sama yang baik antara legislatife dan eksekutif.

Lebih jauh F-PAN berharap Pemko Banjarmasin terus mempersiapkan tenaga-tenaga khusus yang dilatih profesional agar kedepan pola penyerapan anggaran berjalan seimbang dan berkelanjutan serta mampu melahirkan efek positif dalam meningkatkan roda pembangunan di kota ini.

Dalam rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali SH MM ini, pihak Pemko yang diwakil Walikota Banjarmasin, Hermansyah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap ditetapkannya Raperda. 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016. "Apalagi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan yuridis formal, materiil dan teknis," ujarnya.

Terkait kritik, koreksi, saran dan catatan yang disampaikan fraksi dewan, Wakil Walikota Hermansyah menegaskan, tentunya akan menjadi perhatian serius pihak eksekutif untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dengan tetap memperhatikan koridor yuridis, koridor obyektifitas, urgensi, efektifitas dan efisiensi untuk bisa memperbaiki ki nerja pengelolaan APBD.

Sebelumnya dalam rapat paripurna, 1 Jumat (3-/7), Walikota Ibnu Sina menyampaikan laporan bahwa APBD tahun 2016 yang ditetapkan dalam Perda Nomor : 11 tahun 2015 kemudian diubah dengan Perda Nomor : 16 tahun 2016 dengan volume anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rpl.544.787.107.886.

Untuk Belanja Daerah dianggarkan Rp 1.656.677.047.002, Penerimaan Pembiayaan, Daerah Rp. 16.389.939.116, sedangkan Pengeluaran Pembiyaan Daerah dianggarkan Rp 4.500.000.000.

Menurut Walikota Ibnu Sina, sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD tahun Anggaran 2016 dan memperhatikan berbagai masukan terhadap proses penyusunan hingga penetapan APBD Perubahan tahun anggaran 2016, APBD Kota Banjarmasin dapat terselenggara sebagaimana mestinya.

Terkait pelaksanhan APBD ini. Walikota Ibnu Sina juga menge- - mukakan, meski dengan segala kelebihan dan kekurangannya, namun dari pemeriksaan laporan keuangan BPK RI Perwakilan Kalsel, Pemko ; Banjannasin untuk keempat kalinya - mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 


(Sugian)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Support : Copyright © 2016. Majalah Fakta Hukum & Ham - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by klikmediakreasi
IT powered by Majalahfaktahukumdanham