Home » , » ASET NEGARA KOTA BANJARMASIN DIDUGA DISEMBUNYIKAN

ASET NEGARA KOTA BANJARMASIN DIDUGA DISEMBUNYIKAN

Written By MajalahFaktaHukumdanHam on 2018-06-27 | 22.39.00

"Bila benar aliansi akan segera lapor kepada Presiden"

Kalsel – FH&H online,
Berdasarkan laporan perwakilan masyarakat warga Bp. Anang Rosadi dan Bp. Rahmad Napliardy, bahwa banyaknya aset negara yang tidak diketahui keberadaannya maka aliansi akan menindaklanjuti laporan tersebut pengaduan warga tersebut ada beberapa yang sangat membingungkan sekali dan juga kurang transparan. Ada 10 aitem aset negara.

“Alhamdullilah kami lega karena sudah mengadukan Pemerintah Kota Banjarmasin yang kurang transparansi dalam pengelolaan 10 aitem aset yang harusnya dibuka ke publik justru terkesan ditutup-tutupi sehingga membuat kami perwakilan masyarakat bertanya-tanya, ungkap Arrahman” singkatan dari Anang Rosadi dan Rahmad Napliardy yang ditemui awak media. 

Kesepuluh yang dipertanyakan, selain pengelolaan Mitra Plaza yang HGB-nya akan habis, bangunan BTC di Km 6 Banjarmasin yang hingga kini belum selesai, Hotel Nasa, Pasar Sentra Antasari yang tak kunjung selesai, Metro City, Ruko di Kayu Tangi, Aset Pemko yang diserahkan developer, Data Aset Pemko yang dikerjasamakan pihak ketiga dan jumlah PAD yang disetorkan ke kas daerah. 

Dengan kondisi tersebut, Rahmad Nopliardy mengaku heran mengapa ada yang disembuyikan dalam pengelolaan aset. Padahal jika memang pengelolaan benar tidak harus ada kesan disembunyikan. Karena aset juga milik masyarakat sehingga tak harus ditutup-tutupi. 

Bahkan Anang Rosadi juga menuding sebagai pimpinan selama ini berkacamata kuda dan tidak pernah menoleh kekanan dan ke kiri. Bahkan seolah-olah para pimpinan dalam melaksanakan kebijakan merasa paling benar dan lurus. 

Karena itulah, Anang mengajak masyarakat kini mendoakan pimpinan yang biasanya “Ya Allah berikan para pimpinan kejalan yang benar dan lurus, supaya doanya diubah Ya Allah para pimpinan jalan yang sesat supaya kembali ke jalan yang lurus, " ucap Anang dengan nada senus. 

Misalnya, dalam pengelolaan aset, Anang juga menuding pakai kacamata kuda. Padahal banyak penanyaan dan kritikan tetapi hingga kini belum bisa selesai. Padahal semua bahkan untuk kepentingan kelompok dan kroninya tetapi harus untuk kepentingan masyarakat Kota Banjarmasin. 

la juga menyinggung banyak Hak Penguasaan Lahan (HPL) di Trisakti Banjarmasin hendaknya dipersiapkan untuk 10 meter badan jalan dan dilakukan pengerukan tetapi kenyataannya, HPL sekarang banyak dikuasai yang paling menguntungkan yang tidak jelas, demikian Anang dan Rahmad mengakhiri penjelasannya.


Maka atas laporan perwakilan masyarakat maka akan aliansi Indonesia di Kalsel melaporkan kepada Bapak Presiden karena aliansi Indonesia pelindungnya adalah Presiden. Demikian kata Mardatilah selaku sekjen aliansi Indonesia Kalsel. (Sugian) 

0 komentar:

Posting Komentar

 
Support : Copyright © 2016. Majalah Fakta Hukum & Ham - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by klikmediakreasi
IT powered by Majalahfaktahukumdanham