Home » , » HENTIKAN IMPUNITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DAN WUJUDKAN PEMULIHAN YANG KOMPREHENSIF BAGI KORBAN

HENTIKAN IMPUNITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DAN WUJUDKAN PEMULIHAN YANG KOMPREHENSIF BAGI KORBAN

Written By MajalahFaktaHukumdanHam on 2019-03-06 | 21.17.00

Jakarta - FH&H online, 
Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional sebagai bentuk solidaritas internasional
agar perempuan di seluruh dunia terbebas dari diskriminasi dan kekerasan. Setiap tahun Komisi Nasional
Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memperingati Hari Perempuan Internasional
salah satunya dengan meluncurkan Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan di
Indonesia. 

Tahun 2019, Komnas Perempuan meluncurkan CATAHU dengan judul “Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara” yang
merupakan pendokumentasian berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan
ditangani oleh lembaga pengadalayanan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun organisasi
masyarakat, serta pengaduan yang langsung datang ke Komnas Perempuan. 

Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Peningkatan pengaduan ini mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan semakin membaiknya mekanisme pencatatan
dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lembaga-lembaga layanan. Situasi
ini tidak seragam di semua wilayah, karena hingga tahun ini, 3 propinsi di Bagian Timur Indonesia yaitu
Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, masih belum memiliki data tentang kekerasan terhadap perempuan
yang bisa diakses secara nasional. Seperti tahun sebelumnya, wilayah tertinggi yang mencatat angka
pengaduan kekerasan terhadap perempuan (termasuk anak perempuan), adalah Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta. 

Peningkatan ini sejalan dengan intensitas upaya perbaikan akses
keadilan yang telah dilakukan melalui Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus
Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP), khususnya di Jawa Tengah. CATAHU Tahun 2019 ini merekam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang
dilaporkan sepanjang tahun 2018, di mana terdapat sejumlah temuan, pola dan trend kekerasan, yaitu:
a. Kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya) baik dalam lingkup rumah tangga maupun
di luar rumah tangga, masih merupakan kasus yang dominan dilaporkan. Kasus
WS yang tertinggi dilaporkan adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), kedua, Kekerasan dalam Pacaran (KDP), dan ketiga Incest;

b. Pelaporan kasus Marital Rape (perkosaan dalam perkawinan) mengalami
peningkatan pada tahun 2018. Hubungan seksual dengan cara yang tidak
diinginkan dan menyebabkan penderitaan terhadap isteri ini, mencapai 195 kasus
pada tahun 2018. 

Mayoritas kasus perkosaan dalam perkawinan dilaporkan ke
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta P2TP2A (sebanyak
138 kasus), selebihnya dilaporkan ke organisasi masyarakat dan lembaga lainnya. 

Meningkatnya pelaporan kasus perkosaan dalam perkawinan ini mengindikasikan
implementasi UU Penghapusan KDRT (UU P-KDRT) masih memiliki sejumlah
persoalan, terutama pada bagian pencegahan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan penanganan KDRT sendiri. Meski UU P-KDRT telah 14 tahun
diberlakukan, namun hanya 3% dari kasus KDRT yang dilaporkan ke lembaga
layanan yang sampai ke pengadilan;

c. Incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) masih cukup tinggi
dilaporkan pada tahun 2018, mencapai 1071 kasus dalam 1 tahun. Pelaku tertinggi
incest adalah Ayah Kandung dan Paman. Fakta yang mengkhawatirkan di tengah
kuatnya konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai wali dan pemimpin
keluarga yang tentunya diharapkan dapat melindungi perempuan dan anak
perempuan di dalam keluarga. Fakta ini juga menjadi penting dipertimbangkan
sebagai basis utama dalam membangun konsep ketahanan keluarga. Incest dan
marital rape merupakan kekerasan yang sulit diungkapkan, karena terjadi dalam
relasi keluarga dan terhadap korban telah diletakkan kewajiban untuk patuh dan
berbakti serta tidak membuka aib keluarga. Pengungkapan kasus incest dan
marital rape ini perlu ditindaklanjuti dengan penyediaan mekanisme pemulihan
yang komprehensif dan berpihak kepada korban, serta penghukuman pelaku yang
berorientasi pada perubahan perilaku, sehingga tidak mengulangi lagi kejahatan
yang pernah dilakukannya;

d. Selain incest dan marital rape, hal lain yang menarik perhatian dari kekerasan di
ranah privat, adalah meningkatnya pengaduan kasus kekerasan dalam pacaran ke
institusi pemerintah (1750 dari 2073 kasus). Bentuk kekerasan tertinggi dalam
relasi pacaran ini adalah kekerasan seksual. Relasi pacaran adalah relasi yang
tidak terlindungi oleh hukum, sehingga jika terjadi kekerasan dalam relasi ini, korban akan menghadapi sejumlah hambatan dalam mengakses keadilan. Meningkatnya pengaduan kasus kekerasan dalam relasi pacaran ke institusi
pemerintah pada tahun 2018, dapat dilihat sebagai upaya korban/masyarakat untuk
memperlihatkan fakta kekerasan dalam relasi yang tidak terlindungi ini, agar ada
penyikapan yang cepat dan tepat dari negara, sehingga kekerasan dapat
diminimalkan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban dapat diupayakan. Hal yang patut diapresiasi adalah, ditanganinya 1750 kasus kekerasan dalam relasi
pacaran oleh pemerintah, meskipun tidak ada payung hukum yang melindunginya. Respon yang baik ini diharapkan meminimalisasi kekerasan dalam relasi pacaran;

e. Penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi
korban (malicious distribution) merupakan kekerasan berbasis cyber yang
dominan terjadi pada tahun 2018. Kekerasan ini ditujukan untuk mengintimidasi
atau meneror korban, dan sebagian besar dilakukan oleh mantan pasangan baik
mantan suami maupun pacar. Pola yang digunakan korban diancam dengan
menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial, jika
korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak mau
kembali berhubungan dengan pelaku. Kekerasan berbasis cyber meningkat setiap
setiap tahunnya, dan tidak sepenuhnya dikenali oleh korban. Di sisi lain, layanan
bagi korban kekerasan berbasis cyber belum sepenuhnya terbangun dan bisa
diakses korban secara mudah, baik mekanisme pelaporan, maupun pendampingan
korban. Sementara hukum yang kerap digunakan untuk penanganan kasus-kasus
seperti ini adalah UU Pornografi dan UU ITE, yang dalam penerapannya justru
dapat mengkriminalkan korban. Dalam hal ini perempuan korban mengalami
ketidaksetaraan di depan hukum, karena hukum yang tersedia lebih berpotensi
menjerat korban dan mengimpunitas pelaku kekerasan;

f. Kekerasan di ranah publik (di tempat kerja, institusi pendidikan, transportasi
umum, lingkungan tempat tinggal, dll dan korban tidak memiliki relasi
perkawinan, kekerabatan atau relasi intim lainnya dengan pelaku), masih
didominasi oleh kekerasan seksual. Sebagaimana tahun 2017, kekerasan seksual
tertinggi adalah pencabulan/perbuatan cabul. Tingginya angka perbuatan cabul ini
disebabkan keterbatasan KUHP dalam mengenali perkosaan, sehingga kasus- kasus perkosaan yang dilaporkan ke Polisi yang tidak memenuhi unsur perkosaan
sebagaimana dimaksud dalam KUHP, oleh Polisi ditempatkan sebagai perbuatan
cabul, agar proses hukumnya dapat dilanjutkan. Padahal menyamakan perkosaan
dengan perbuatan cabul berdampak pada terlanggarnya rasa keadilan korban. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, perbuatan cabul ini dikategorikan
dalam Pelecehan Seksual, di mana kekerasan seksual yang dilakukan belum
berupa pemaksaan hubungan seksual, namun jika sudah terjadi pemaksaan
hubungan seksual, maka tindakan tersebut disebut Perkosaan;

g. Berbeda dengan tahun sebelumnya, wilayah tertinggi terjadinya kekerasan di
ranah publik adalah lingkungan tempat tinggal, dengan jumlah pelaku tertinggi
adalah tetangga dan teman. Mayoritas pelaku berusia 25 s.d 40 tahun dan korban
berusia 13 s.d 18 tahun;

h. Dalam konteks perempuan dan anak perempuan dalam kondisi khusus, dalam hal
ini perempuan/anak perempuan dengan disabilitas, perempuan/anak perempuan
dengan HIV/AIDS dan perempuan/anak perempuan minoritas seksual, serta
Perempuan Pembela HAM, kekerasan yang masih dominan dialami adalah
kekerasan seksual. Dari 89 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan
disabilitas, 64% adalah kekerasan seksual. Perempuan dengan disabilitas yang
paling rentan menjadi korban terutama di ranah publik, adalah perempuan dengan
tuna grahita dan intelektual. Dari laporan lembaga layanan diketahui, banyak
kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas yang sulit
diproses secara hukum, karena masih lemahnya dukungan/kepedulian masyarakat
dan minimnya pemahaman tentang disabilitas di kalangan aparat penegak
hukum/petugas layanan. Seringkali kasus terhenti karena kurangnya alat bukti, tidak adanya saksi, dan keterangan korban dianggap tidak cukup meyakinkan. Minimnya penerjemah yang memahami bahasa isyarat juga menjadi kendala
tersendiri dalam penanganan kasus;
i. Pada ranah negara atau dengan pelaku negara, jumlah kasus tertinggi yang
dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kasus kekerasan terhadap perempuan
akibat pemberlakuan kebijakan diskriminatif, kebijakan tata ruang dan eksploitasi
sumber daya alam. 

Terhadap sejumlah temuan terkait kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2018, Komnas
Perempuan merekomendasikan:
1. Seluruh elemen negara (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) perlu segera
mengakhiri impunitas dan pembiaran atas sejumlah persoalan kekerasan terhadap
perempuan, dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah
dikeluarkan oleh mekanisme nasional dan internasional HAM, termasuk dalam hal
ini rekomendasi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan);

2. Pemerintah dan DPR RI perlu segera membahas dan mensahkan RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual, untuk menghentikan impunitas bagi pelaku
kekerasan seksual dan membuka akses korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan atas ketidakberulangan, termasuk dalam hal ini
menyetarakan posisi perempuan di depan hukum untuk mendapatkan
perlindungan sepenuhnya atas tindakan pelanggaran hukum yang berbasis gender;

3. Aparat Penegak Hukum perlu mengoptimalkan penggunaan UU PKDRT, Undang
Undang Perlindungan Anak dan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap
perempuan, terutama kasus-kasus yang rentan menempatkan perempuan sebagai
pelanggar hukum;

4. Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dan Tokoh Adat agar semakin
meningkatkan upaya pendidikan masyarakat agar kebiasaan, praktik dan budaya
yang mendiskriminasi perempuan dan menempatkan perempuan sebagai objek
kekerasan, dapat diminimalkan;

5. Masyarakat agar tetap fokus pada perlindungan korban yang menjadi tanggung
jawab Pemerintah dengan pelibatan korban, keluarga, masyarakat,dan korporasi
sehingga tidak mereviktimisasi perempuan korban berkelanjutan. Demikian siaran pers ini untuk menjadi informasi publik, dan agar bersama-sama baik negara maupun
masyarakat mencegah, mengurangi kekerasan terhadap perempuan, dan mengedepankan keadilan dan
pemulihan korban. (uya, fenny) 

0 komentar:

Posting Komentar

 
Support : Copyright © 2016. Majalah Fakta Hukum & Ham - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by klikmediakreasi
IT powered by Majalahfaktahukumdanham