Home » , » Seteru Kemenkumham dan Wali Kota Tangerang, perlu penengah dari luar birokrasi

Seteru Kemenkumham dan Wali Kota Tangerang, perlu penengah dari luar birokrasi

Written By MajalahFaktaHukumdanHam on 2019-07-23 | 15.00.00

Tangerang - Fakta Hukum & HAM  Online,

Pasca perseteruan antara Kementeri an Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Yasonna Laoly dengan Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah, Pemkot Tangerang diminta untuk membentuk tim kecil dari pihak luar dari kudua kubu yang sedang berseteru. 

Adapun tim yang diwacanakan dilibatkan dari berbagai unsur eksternal, wacana itu disampaikan dalam kegiatan Diskusi Publik yang di gelar Forum Wartawan Tangerang (Forwat), Minggu (21/7/2019) bertempat di Retro Hits Cafe, Jalan Imam Bonjol KM. 25 No. 88, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

Thema yang diusung pada diskusi tersebut "Hikmah Perseteruan Kemenkumham Vs Walikota Tangerang" menghadirkan beberapa narasumber diantaranya, Ketua Komisi l DPRD Kota Tangerang, Agus Setiawan, Kabag Humas Pemkot Tangerang, Ahmad Ricky Fauzan, Rektor STISIP Yupentek Tangerang, Bambang Kurniawan, Pembina LKPI Hasanudin Bije dan Pemerhati Kebijakan Pemkot, Kang Ade Yunus. Kegiatan itu diikuti puluhan peserta dari awak media dan beberapa elemen masyarakat.

Menurut para narasumber, soal seteru antara Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah dan Menkumham, Yasonna Laoly akan selesai, apa bila ada langkah langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan inti persoalan tersebut. 

Maka dari itu Pemkot Tangerang diminta agar membentuk tim kecil yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya, akademisi, praktisi, pemerhati pemerintahan, awak media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Salah satu narasumber Akademisi dari STISIP Yupentek, Bambang Kurniawan menyatakan menurut dia Walikota Tangerang harus membentuk tim kecil yang melibatkan unsur eksternal. Terutama dalam menyikapi persoalan yang terjadi saat ini.

"Saya berharap Pak Wali membentuk tim kecil yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai akademisi, tokoh masyarakat, pemerhati kota dan jurnalis untuk mengkaji setiap langkah ataupun kebijakan yang menyangkut kepentingan publik," ujar Bambang.

Walikota Tangerang harus mendengar pendapat atau masukan dari pihak luar, bukan hanya dari unsur birokrasi saja. Ini dibutuhkan salah satu upaya untuk mencari solusi dalam menyikapi persoalan yang terjadi.

Bambang berharap tim kecil yang melibatkan unsur masyarakat itu, bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan Wali Kota dalam menentukan langkah dan sikap untuk mengambil keputusan stategis demi kepentingan Masyarakat luas.

“Tim tersebut nanti hanya memiliki satu kepentingan yakni, bagaimana Walikota akan lebih bijak dalam menangani persoalan persoalan yang sudah terjadi maupun yang mungkin akan ada lagi kejadian serupa ujarnya Bambang.

Hal senada disampaikan Ketua Forwat, Andi Lala, menurut dia, Walikota Tangerang juga harus mendapat masukan dan saran dari pihak eksternal, karena dengan cara itu diharapkan kebijakan yang diambil atas nama publik tidak juga menjadi mis persepsi.

Perlu berbagai pihak dilibatkan, karena persoalan daerah bukan hanya tanggungjawab walikota saja. Tapi kita semua masyarakat yang tinggal di Kota Tangerang Ini juga harus berperan aktif dalam upaya mencari solusi," pungkas Andi yang menjabat Ketua Organisasi, Forum Wartawan Tangerang (FORWAT) semoga persoalan seteru ini secepatnya berakhir agar Kota Tangerang Damai dan aman tutup Andi. (Jes)
 
Support : Copyright © 2016. Majalah Fakta Hukum & Ham - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by klikmediakreasi
IT powered by Majalahfaktahukumdanham