Home » , » Diduga tanpa izin, Walikota Tangerang 6 Kali Keluar Negeri

Diduga tanpa izin, Walikota Tangerang 6 Kali Keluar Negeri

Written By MajalahFaktaHukumdanHam on 2019-08-15 | 07.35.00


Tangerang - FH&H Online, 


Bola panas sedang bergulir dimasyarakat Kota Tangerang, tentang dugaan seorang pejabat walikota berpergian keluar negeri tanpa izin dari pimpinan.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah belum lama ini dilaporkan oleh Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) ke Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) atas dugaan pergi keluar Negeri meninggalkan tugas sebagai Walikota dengan tanpa izin yang jelas.

Menurut Hasanuddin Bije, selaku Koordinator Aliansi Rakyat Untuk Penegakan Hukum (ARPH) Provinsi Banten, mengatakan mengaku cuti saat melakukan perjalanan dinas keluar negeri ditanggapi Aliansi Rakyat untuk Penegakan Hukum (ARPH) Provinsi Banten.

Perihal laporan pihaknya ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu, bukan hanya dugaan perjalanan  Arief keluar negeri tanpa izin saat tanggal 12 Juni 2019 lalu, tapi juga pada kurun waktu tahun 2018 hingga 2019 beberapa kali bertolak keluar Negeri.

Data yang kami miliki selama kurun waktu dari tahun 2018 sampai saat tahun 2019 Arief sudah melakukan 6 kali perjalanan dinas keluar negeri tanpa izin ujar Bije,  pada rabu14/8/19 kepada awak media.

Data yang dihimpun (ARPH) merinci perjalanan dinas Arief keluar Negeri yang diduga tanpa izin, mulai pada tanggal 22 Agustus 2018. Saat itu Arief pergi ke Singapura menumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7155 kata Bije.

Berikutnya pada tanggal 11 Desember 2018, Arief pergi ke Kuala Lumpur menumpang pesawat Malaysian Airlines dengan nomor penerbangan MH 722.

Selanjutnya pada Januari 2019 Arif pergi ke Singapura menumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7153.

Lalu pada tanggal 3 Februari Arif pergi ke Perth Australia menumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor  penerbangan  GA 724.

Sementara tanggal 10 Maret, Arif kembali pergi ke Singapura melakukan penerbangan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7157, dan terakhir pada tanggal 12 Juni 2019 Arief bertolak ke Kuala Lumpur dengan menumpang pesawat Air Asia nomor penerbangan AK 385.

Data Arief selaku pejabat Walikota ada enam kali perjalanan keluar negeri, hasil pantauan kami diduga itu dilakuka Arief berpergian keluar Negeri tanpa izin dari Mendagri pungkas Bije.

Apabila benar Pak Arief (Walikota) Tangerang benar cuti, kami duga cuti tersebut baru diajukannya belakangan ini karena ada saran dari Dirjen Otonomi Daerah (Otda) itupun menjadi semakin aneh kalau cuti tersebut diajukan belakangan. Itu namanya melecehkan hukum administrasi Negara, tambah Bije.

Bije Koordinator (ARPH) selain melapor ke Kemendagri, juga mengaku telah melayangkan surat kepada Ketua Ombudsman RI dan kepada  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Supaya para pihak yang berwewenang, agar menerima laporan kami dan segera menindak lanjuti, serta patut diduga Dirjen Otonomi Daerah pun diduga memberikan saran yang tidak patut terhadap seorang Kepala daerah (Walikota) yang berakibat diduga melanggar undang undang, tegas Bije.

Menurut penilaian kami, alasan yang dilontarkan Walikota itu hanya akan memperparah kesalahannya, karena penggunaan dana pemerintah untuk perjalanannya itu akan dinilai sebagai tindak pidana korupsi.

Seseorang Pejabat cuti, sering jalan jalan dibiayai APBD, selain sanksi administratif, saya melihat ada sanksi pidana terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai.
Diduga akan banyak para ASN Kota Tangerang yang terlibat atas kepergian Walikota yang diduga terlalu sering tutup Bije. (jes)
 
Support : Copyright © 2016. Majalah Fakta Hukum & Ham - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by klikmediakreasi
IT powered by Majalahfaktahukumdanham