Home » , » LPKNI SIAP MEMBANTU KORBAN BANJIR DI JABOTABEK

LPKNI SIAP MEMBANTU KORBAN BANJIR DI JABOTABEK

Written By MajalahFaktaHukumdanHam on 2020-01-06 | 09.54.00

Bogor - FH&H online,

Dengan terjadinya Musibah Banjir yang terjadi  se-JaBoDeTaBek bahkan di luar daerah seputaran Banten, Bandung dan Sekitarnya di awal tahun 2020. Ketua Umum LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia) Bapak Kurniadi Hidayat yang berdomisili di Jambi yang sudah mempunyai 43 perwakilan disetiap Wilayah NKRI merasa prihatin dengan Musibah tersebut, yang banyak memakan korban Material bahkan sampai korban jiwa.

LPKNI mempunyai statment untuk turut serta dalam musibah ini yang mungkin para korban korbannya yang Rumah/Kendaraan bahkan barang barang Elektroniknya yang hancur/rusak terkena musibah tersebut apalagi masih dalam tahap Kredit/Angsuran, yang pasti dalam keadaan seperti ini terkadang para pelaku Usaha banyak yang tidak mengerti dengan situasi dan kondisi konsumennya yang terkena musibah tersebut dalam penagihannya.
Kami atas Nama Ketua Umum LPKNI Beserta perwakilan-perwakilan LPKNI Bogor Raya,Jakarta,Bekasi, Tanggerang dan Sekitarnya, turut Berduka Cita & Prihatin atas Musibah korban banjir di JABODETABEK & SEKITARnya.

Kami siap Membantu para KONSUMEN Korban Banjir di Jakarta & Sekitarnya yang Jaminan Rumahnya Rusak / Kendaraannya yang Hanyut yang masih dalam masa kredit/Angsuran di Bank maupun di Finance untuk Menyelesaikan Permasalahannya sehingga tidak menambah Beban/mendapat tekanan Bagi yang mengalami Musibah tersebut,,,!!!

KETERANGAN / ALASAN :
Bencana Alam atau Force Majeure yang berarti adalah :
"Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya".

Bencana alam sebagai keadaan memaksa (force majeure) membawa konsekuensi hukum yaitu :
(1) Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi
(2) Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai/wanprestasi
(3) Debitur tidak wajib membayar ganti rugi
(4) Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik; dan
(5) Perikatan dianggap gugur

REFERENSI :
1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 24K/Sip/1958 menyatakan :
"Force majeure telah menutup kemungkinan-kemungkinan atau alternatif lain bagi pihak yang terkena force majeure untuk memenuhi kontrak".

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 409K/Sip/1983 menyatakan :
"Bahwa keadaan yang memaksa dapat dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh suatu malapetaka yang secara patut memang tidak dapat dicegah oleh pihak yang berprestasi sekalipun"

3. KUH Perdata pasal 1245 berbunyi :
“Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

Semoga petunjuk ini dapat sedikit meringankan Beban para Korban Musibah Banjir di Jakarta dan seluruh daerah di Indonesia.....!!!🙏🙏🙏
Salam Konsumen Cerdas
Keluarga Besar LPKNI 

Hub :    
Bogor Raya       082110122122  & 087720823757
Jakarta timur    081283532940
Jakarta Barat     085216138521
Tanggerang       081381546395
Bekasi                 087719260457
(Niko,Yj)
 
Support : Copyright © 2016. Majalah Fakta Hukum & Ham - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by klikmediakreasi
IT powered by Majalahfaktahukumdanham