Home » , » WARGA TAK MAMPU DI BANGKA BARAT AKAN DAPAT BLT DARI DANA DESA

WARGA TAK MAMPU DI BANGKA BARAT AKAN DAPAT BLT DARI DANA DESA

Written By MajalahFaktaHukumdanHam on 2020-04-17 | 10.29.00

Bangka Barat (Muntok) - FH&H Online,

Pemerintah kabupaten Bangka Barat akan memberikan insentif berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga masyarakat yang terdampak wabah pandemi virus corona Covid 19 di desa.

BLT akan diberikan sebesar Rp 600.000 per keluarga/per bulan selama 3 bulan sejak April 2020, dan
akan diberikan kepada lebih dari sepuluh ribu keluarga penerima di kabupaten Bangka Barat.

Bupati Bangka Barat Markus, S.H menjelaskan bahwa, "Pemberian insentif berupa bantuan langsung tunai ini merupakan revisi dari peraturan menteri desa PDTT no 11 tahun 2009 menjadi no 6 tahun 2020 tentang perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020".

Ini pijakan kita termasuk para kades merelokasi anggaran dana desa.Dalam waktu dekat kita juga akan keluarkan edaran kepada desa desa sebagai rujukan. Inilah perhatian kita dari pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap dampak pendemi corona virus Covid 19 yang sedang mewabah.  Tentu bantuan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi minggu ketiga bulan April sudah masuk bulan ramadhan", kata Markus di Muntok, Kamis, 16 April 2020.

Politisi PDI Perjuangan ini lantas meminta dinsos pemdes melalui PSM melakukan pemutakhiran data penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran.

Kepala Dinsos Pemdes Bangka Barat Suradi mengatakan, "Sasaran penerima BLT ini adalah yang paling utama untuk keluarga miskin non Pogram Keluarga Harapan (PKH), atau masyarakat yang menerima bantuan pangan non tunai(BPNT) yang belum mendapatkan kartu prakerja, kehilangan mata pencahariaan, belum terdata (Exlusion Error) dan mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis.

Besaran BLT dana desa Rp 600.000 per bulan perkeluarga dan akan diberikan selama 3 bulan sejak April 2020.Yang berhak mendapatkan ini kelompok miskin yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi virus corona Covid 19,belum mendapatkan PKH atau BPNT, dan kartu pra kerja", jelas Suradi.

Menurutnya, "Mekanisme pendataan penerima BLT yakni pertama melakukan pendataan oleh relawan desa covid 19 dengan basis pendataan berada di Rt dan Rw. Kemudian selanjutnya musyawarah desa khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerima BLT dana desa yang ditanda tangani kepala desa, pengesahan oleh Bupati atau walikota atau camat selambatnya 5 hari kerja".


Sementara untuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat dan Inspektorat kabupaten. Kendati begitu penanggung jawab penyaluran BLT dana desa tetap kepala desa.

Demikian realese lewat whats App konfirmasi dari Humas Pemkab Bangka Barat kepada FH&H. (paulus/humas)
 
Support : Copyright © 2016. Majalah Fakta Hukum & Ham - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by klikmediakreasi
IT powered by Majalahfaktahukumdanham